Kemendagri Wacanakan Pemerataan Fiskal

”Saat ini sejumlah daerah memiliki pen­da­patan yang tinggi. Di sisi lain ada daerah yang me­miliki fiskal yang rendah. Sehingga pendapatan terse­but hanya digunakan un­tuk biaya pegawai, semen­tara untuk belanja modal yang berlebih-lebih. Untuk itu diperlukan regulasi khsusus mengatur perim­bangan keuangan antar daerah,” terangnya.

Baca Juga : Batang Arau Disiapkan untuk Berlabuhnya KRI Dewa Ruci pada Festival Jalur Rempah dan Pelayaran Muhibah Budaya Tahun 2021

Dengan kondisi terse­but, Kemendagri mela­kukan terobosan untuk menyusun Rancangan Un­dang-Undang (UU) ten­tang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Melalui RUU tersebut nantinya, daerah yang memiliki ke­mam­puan keuangan yang berlebih, seperti DKI Ja­kar­ta yang memiliki APBD Rp67 Triliun, seharusnya memberikan bantuan kepa­da daerah yang APBD nya kecil, seperti Sumbar yang hanya Rp4,2 Triliun.

“Itu tidak boleh hanya digunakan untuk ke­pen­tingan daerah tersebut, harus diberikan pada dae­rah yang ada di sekitarnya sebagai penerima manfaat. Contohnya DKI, kan ba­nyak orang Minang, kenapa Minang tidak men­dapat­kan hasil tersebut,” pung­kasnya.

Baca Juga : Geledah Kamar Hunian, Petugas Lapas Klas II B Padang Temukan Sajam

Dijelaskannya, gagasan itu lahir, setalah UU peme­rintah daerah Nomor 23 Tahun 2014, pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah dae­rah. UU tersebut lebih mene­kan­kan kepada kewe­na­ngan antar penye­leng­gara pe­merintahan. Semen­tara un­tuk kewenangan harus di­ikuti dengan pem­bia­ya­an.  Sejatinya tidak boleh di­pisahkan antara kewe­na­ngan dengan pem­biaya­an.

Pada UU pemerintah daerah, desentralisasi dii­kuti 34 urusan pada kepada daerah, sementara UU No­mor 33 Tahun 2004 ten­tang perimbangan keua­ngan pemerintah pusat dan daerah masih berlaku. Se­dang­kan kapasitas fiskal daerah terbatas, pem­bia­yaan masih diatur.

Baca Juga : Resmikan Surau Papan Palinggam Padang, Gubernur: Mari Ciptakan Pemimpin Masa Datang

Dikatakan Donny, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Dae­rah yang telah masuk da­lam Program Legislasi Na­sio­nal (Prolegnas) dapat segera dituntaskan, sehing­ga ke depannya tidak ada ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah di Indonesia, dengan harapan pembangunan dapat dilak­sanakan secara merata di seluruh daerah.

“Untuk itu ke depan perimbangan keuangan harus sejalan dan sebangun dengan UU pemerintah daerah. Saat ini hanya ada dana transfer, belum bero­rientasi pada urusan,” tu­tup­nya. (h/mg-isr)

Baca Juga : Cara Mengatasi Bau Mulut, Banyak Minum Air Putih saat Berbuka