Capim KPK Bermasalah


Ahad, 23 Agustus 2015 - 19:27:24 WIB
Capim KPK Bermasalah

Ada kandidat yang kinerjanya di instansi lama, terutama dalam penyidikan kasus korupsi, bermasalah.

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

Ada kandidat yang diduga pernah memerintahkan bawa­hannya di instansi lama untuk menyalahgunakan wewenang di­sertai imbalan.

Sebagian kandidat tidak per­nah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebagian baru menye­rahkan laporan itu sesaat sebelum mendaftar sebagai calon pim­pinan KPK.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Sebagian kandidat memiliki nilai aset yang tidak sebanding dengan pendapatannya sebagai pejabat, bahkan jika calon terse­but bekerja seumur hidup dengan gaji ter­tinggi menjelang pensiun.

Ada kandidat yang pernah bermasalah dengan pemeriksaan internal dalam urusan penge­lolaan keuangan di institusi lama tempatnya bekerja.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Ada kandidat yang tercatat memvonis ringan dan membebas­kan terdakwa kasus korupsi.

Ada kendaraan pribadi kan­didat, berupa motor gede, yang pembayaran pajaknya terlambat.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Ada kandidat yang memiliki ijazah sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang oleh Direktorat Jen­deral Perguruan Tinggi dinya­takan bermasalah. Sebagian kan­didat memiliki mobil mewah, dengan nomor kendaraan pesanan mirip nama yang bersangkutan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan hasil pene­lusuran rekam jejak calon pe­mimpin KPK kepada Presiden. PPATK menemukan beberapa transaksi bermasalah. Destry memastikan masih ada calon yang dianggap PPATK berma­salah setelah jumlahnya menjadi 19 orang.

Menurut PPATK, transaksi yang melibatkan sepuluh orang tersebut variatif. “Ada yang satu atau be­berapa kali transaksi tunai. Tidak sesuai dengan profil mereka,” ujar M. Yusuf, Ketua PPATK. Dalam penelusuran itu, PPATK juga mene­lisik transaksi dari istri, anak, dan keluarga calon pimpinan. (tmp)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]