Tiap Anggota Dewan Peroleh Dana Rp14 Juta


Senin, 24 Agustus 2015 - 18:45:31 WIB
Tiap Anggota Dewan Peroleh Dana Rp14 Juta

Beberapa fraksi yang tidak mengikuti reses ke dapil, di antaranya fraksi PKS, PAN dan PDIP. Se­dangkan fraksi Nasdem, Gerindra, Golkar, De­mo­krat, Hanura dan PPP diper­kenankan mengikuti reses.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Padang, Faisal Nasir, ketidakikutan anggota dewan ikut reses, karena persoalan keter­ba­tasan anggaran reses yang di­se­diakan pemerintah. “Ke­giatan reses ini, di­mak­sudkan sebagai masa isti­rahat sidang dan memang sebaiknya dimanfaatkan dewan untuk melakukan ko­munikasi langsung dengan voter di dapil masing-ma­sing, sebagai gambaran se­orang wakil rakyat,” ujar­nya.

Ia mengakui untuk reses kali ini, dirinya tidak me­lakukan kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Bamus ter­seb­ut, karena masih ada ke­gamangan dalam peng­gunaan dana reses. “Per­soalannya adalah, untuk menghadirkan voter pada kegiatan reses, tanpa me­m­berikan uang trans­port, de­wan merasa kesu­litan, di­tambah uang transport tidak ada dalam rincian ang­garan reses dewan,” katanya.

Baca Juga : Cegah Penularan Covid-19, Lapas Padang Lakukan Penyemprotan Desinfektan

Dengan tidak adanya rin­cian tersebut, anggota dewan dari fraksi PAN tidak me­lakukan reses meng­gu­nakan anggaran pe­merintah. Selain jadwal reses resmi ini, pi­haknya selalu melakukan kunjungan ke dapil dan ber­komunikasi dengan vo­ter, jadi jangan dibilang tidak bekerja ke bawah, hanya karena tidak mengikuti jad­wal reses.

Ketua fraksi PKS DPRD Kota Padang, M­u­harlion mengakui, untuk reses saat ini juga tidak mengikutinya. Pasalnya pengalokasian dana reses tidak segampang teori yang dipaparkan. “Anggaran untuk reses bagi anggota de­wan biasa Rp12 juta, itu sudah termasuk sewa tenda atau tempat, biaya makanan kotak dan nasi bungkus dan biaya ATK, sementara biaya lainnya tidak diakomodasi,” kata Muharlion.

Apalagi, pengurusan Su­rat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sering ber­ma­salah dan meng­ha­biskan waktu, merupakan salah satu faktor pendukung keenganan dewan untuk me­ngi­kuti reses resmi dari Bamus.

“Kami  bisa bercermin dari reses kemarin, di mana adanya keterlambatan pe­nan­datangan SPPD oleh pim­pinan dan itu yang meng­hambat kami untuk me­la­kukan reses menggunakan uang negara ini,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Pa­dang, Maidestal Hari Ma­hesa menyatakan, dewan pa­da fraksi lainnya mengikuti reses. Kalau terkait dengan uang transportasi yang dike­luhkan anggota dewan lain­nya, pihaknya tidak mem­permasalahkan hal tersebut.

“Kenapa diper­ma­salah­kan hal itu, saya yakin ma­syarakat yang benar-benar ingin mengeluarkan aspi­rasinya tidak akan mau di­nilai dengan uang transpor saja dan kami berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur­kan,” jelasnya.

Ia juga me­ngim­bau, setiap anggota de­wannya untuk me­­ngi­kuti reses. ”Sangat di­he­rankan bagi dewan yang tidak mengikuti reses, hanya karena masalah uang trans­portasi. Ingat,  dewan ini di­pilih oleh voter untuk mem­perjuangkan aspirasinya, kok su­dah duduk malah hitung-hitungan,” ujarnya. (h/ade)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]