Soal Masjid Raya, Usul Wapres Dibahas

“Rencanya pada Kamis (27/8) besok kita akan rapat bersama Pak Gubernur un­tuk membahas hal ini. Lagi pula saat ini Pj Gubernur sedang di Bogor menghadiri pertemuan gubernur se In­do­nesia.” terangnya.

Baca Juga : Walikota Padang Hendri Septa Terima 500 Paket Sembako bagi Petugas DLH dari BNI Wilayah 02 Sumbar Riau Kepri

Sementara itu, Kepala Dinas Pra­sarana Jalan Tata Ruang dan Pemu­kiman (Disprasjaltarkim), Suprapto menu­turkan, anggaran pembangunan Masjid Raya Sum­bar lebih mahal jika dibanding dengan masjid lainnya karena bangunan masjid dirancang seba­gai bangunan yang ramah gempa.

“Mengingat Sumbar rawan gempa, struktur bangunan Masjid pun didesain aman gempa dan sekaligus dirancang seba­gai shelter,” jelas Suprapto.

Baca Juga : Bangun Industri CPO dan Turunannya di Kota Padang, Hendri Septa Tinjau PT Padang Raya Cakrawala

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) kata Suprapto, sudah mengeluarkan aturan ter­kait struktur bangunan di Sumbar di mana harus menggunakan bangunan yang aman gempa.

“Maka berdasarkan aturan tersebut, masjid dibangun dengan struktur yang lebih mahal,” pa­parnya. Dilanjutkannya, terkait pem­bangunan menara yang juga dini­lai mahal, dikarenakan menara ini dirancang sekaligus untuk dijadikan tempat wisata.

Baca Juga : Meski Pandemi, Pasar Pabukoan di Padang Tetap Ramai Pembeli

“Secara teknis kita dapat mem­pertanggungjawabkannya. Kita juga siap untuk mengevaluasi lagi. Tapi kita tidak mau lah bantah-bantahan tentang itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mengatakan, pemba­ngunan Masjid Raya Sumbar telah dilaksanakan sebanyak enam tahap sejak 2007 hingga 2015. Pembangunan ini telah menyerap anggaran sebesar Rp202,2 miliar dari total biaya Rp433,5 miliar serta pemba­ngunan gedung LKAAM sebesar Rp11,3 miliar dari APBN 2014.

Baca Juga : Pesantren Ramadan Digelar, Pemko Padang Siapkan Pengawasan Berlapis

Berdasarkan hasil perhitu­ngan konsultan perencana jelas Donny, masih terdapat lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dengan total anggaran Rp220 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan Masjid Raya Sumbar terlalu lama dan dinilai memakan biaya mahal. JK memberikan masukan dan usulan Pemprov Sumbar untuk me­ngevaluasi anggaran pemba­ngu­nan Masjid Raya Sumbar.

Selain itu, Wapres Jusuf Kalla juga memberikan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menghibahkan masjid itu kepada masyarakat. Sehingga dengan dihibahkan tersebut, masyarakat bisa lebih aktif mem­berikan donasi dan berpartisipasi terhadap pembangunannya. (h/mg-isr)