Menakar Keotonomian Desa


Selasa, 25 Agustus 2015 - 19:44:39 WIB
Menakar Keotonomian Desa

Filosofi Desa

Baca Juga : Modus Operandi Kecoh Petugas, Pemudik Gunakan Ambulans

Jauh Sebelum terben­tuknya repulik ini (Indo­nesia), masyarakat yang men­­diami negara ini dito­pang dengan konsep kleen republiken/doorp republik (Republik Komunitas/nega­ra kecil). Semua disatukan dengan ikatan komunitas. Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas teritorial yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut maka, di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristi­lahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minangkabau atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat se­ting­kat desa juga memiliki berbagai istilah dan keu­ni­kan sendiri baik mata pen­cahaian maupun adat istiadatnya.

Penamaan mengenai de­sa­ ini membentuk makna kesatuan kehidupan yang mengemban pola kebiasaan antar manusia, individu, yang kemudian bersama-sama memperoleh suatu kesamaan dalam bertindak dan berprilaku, sehingga terbentuklah masyarakat. Relasinya tidak hanya ma­nu­sia dengan manusia, tetapi ikatan ini juga berkaitan dengan hubungan batiniah dengan pencipta. Ke­mun­culan pertama kumpulan individu tadi berdasarkan dengan apa yang dinamakan kesatuan  “darah” yang ke­mu­dian membentuk suatu konsepsi mengenai kesatuan masyarakat geneologis. Di­sam­ping kesatuan geneo­logis tadi, umumnya masya­rakat tadi tentu mempunyai tempat tinggal yang di da­lam­nya melekat pranata-pranata sosial, adat, moral, dan tingkah laku yang kemu­dian ditetapkan sebagai “lo­cus” dalam memelihara kesatuan tadi yang dina­makan dengan territorial. Bahkan, penggabungan dari kedua unsur pembentuk masyarakat itu juga terdapat dalam kazanah asal muasal negara. Kesatuan geneologis cukup kental jika melihat persebarannya dalam kon­teks nagari yang ada di suma­tera barat. Melalui pranata sosial dan adat tadi maka masyarakat hidup dengan memanfaatkan alam beserta kebaikannya demi berta­hannya kehidupan secara ber­sama-sama. Sifat keoto­nomian desa juga dikuatkan dengan temuan belanda di Indonesia. “ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam artian hukum tata negara bukanlah sebidang tanah kosong namun daerah itu penuh padat dengan lem­baga pengaturan masyarakat dan pemerintahan  yang dikuasai oleh suku bangsa dan kerajaan”(Van Volen­hoven:Staatrecht Overze). Inilah yang kemudian mem­bentuk sistem nilai nusan­tara yang dinamakan oto­nomi desa.

Baca Juga : Pemerintah Izinkan Sektor Esensial Beroperasi Selama Larangan Mudik

Pengaturan diri sendiri (self governing) merupakan dasar dari berlangsungnya kehidupan yang ada di desa. Di sana melekat hak yang bersifat bawaan yang tidak diberi dan tidak di tetapkan oleh pemerintahan yang ada diatasnya, melainkan mun­cul akibat alasan sejarah komunitas. Pengaturan itu menyangkut organisai diri, penetapan aturan, pemilihan pemimpin, hak dan kewa­jiban individu komunitas, dan manajemen peme­rin­tahan (Zelfwet­geving, Zelf­bestuur, dan eigen huis­hou­ding). Keteraturan dalam penerapan itu dilandasi de­ngan rasa percaya, patron-klien, perasaaan bersama, cara pandang yang sama, hukum sendiri, hingga de­ngan menggunakan persepsi kelompok sosial. Secara alami hak ini berlangsung hingga terbentuknya negara modern Indonesia. Barulah ketika negara terbentuk, desa di hadapkan ke dalam rezim pemerintahan yang modern dimana desa terpak­sa menjadi subordinat Nega­ra. Disinilah dimulai era sentralisme hukum-nullum lege poenali

Otonomi Desa

Telah dijelaskan sebe­lumnya, masyarakat menga­tur dan mengurus semua urusannya sendiri (self go­ver­ning community) ber­dasarkan prakarsa lokal yang hidup sampai sekarang. Inilah awal mula muncul penanda otonomi desa. Kon­sep-konsep itulah yang sering digunakan untuk me­mahami “otonomi”.  Oto­nomi sering dipahami seba­gai hak dan kewenangan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur berarti membuat dan melaksanakan peraturan yang mengikat warga, atau menentukan batas-batas yang boleh dila­kukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh warga. Di nagari, misalnya, mem­pu­nyai aturan hukum adat yang sangat kuat dalam hal penge­lolaan (terutama aturan tentang pembatasan pen­jualan) tanah pusako. Ma­sya­rakat adat  Atoni Meto di Nusa Tenggara Timur juga mempunyai aturan yang kuat dalam mengelola kayu cendana. Kayu cendana bo­leh ditebang kalau umurnya sudah tua dan harus dite­bang dengan upacara adat. Suku Amungme  di Timika (Papua) juga mempunyai hukum adat untuk merawat secara seimbang dan keber­lanjutan terhadap S-3 (su­ngai, sampan dan sagu).  Sungai tidak boleh dikotori, sagu tidak boleh ditebang sembarangan.  Tentu saja masih banyak aturan hukum adat  yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan so­sial, dan seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga “keseimbangan” dan “ke­berlanjutan” hubungan an­tar­manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.  Sementara kon­sep “mengurus” berarti me­nge­lola barang-barang pu­blik (tanah, air, hasil hutan, pasar, manusia, tempat iba­dah, dan lain-lain) untuk ke­pentingan bersama de­ngan menggunakan hukum adat setempat. Konsep me­ngu­­rus berarti mencakup kegiatan menggunakan, mem­­­bagi, merawat, dan lain-lain.

Dilihat dari sisi lain, otonomi lokal sebenarnya mengandung unsur penting. Pertama, keleluasaan (dicre­tionary) lokal untuk me­ngambil keputusan dalam rangka mengatur dan me­ngu­rus rumah tangganya sendiri atau kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan aspi­rasi masyarakat.  Kedua, kekebalan dari “campur tangan” (intervensi) peme­rintah yang bisa meng­ganggu keleluasaan dan meng­ham­bat kemandirian. Kebal bu­kan berarti berdaulat, bisa berbuat seenaknya sendiri. Dalam hal otonomi lokal, tugas pemerintah yang lebih tinggi bukanlah melakukan “campur tangan” yang ber­sifat merusak, melainkan memberikan “uluran ta­ngan”. Campur tangan be­rarti berbuat atau mengurusi hal-hal yang sebenarnya bu­kan urusannya. Sedangkan uluran tangan berarti mem­fasilitasi yang bisa mening­katkan kemampuan dan kemandirian. Uluran tangan ini antara lain mencakup pembagian kewenangan, alokasi dana, pembinaan untuk peningkatan kemam­puan, dan pengawasan (su­per­visi). Ketiga, kemam­puan (kapasitas) lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti kese­jahteraan, kemandirian, pe­me­rintahan yang baik, pem­berdayaan masyarakat dan seterusnya. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, yang memung­kinkan desa atau nagari membangun kemandirian. Jadi apakah benar otonomi desa itu ada?

Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah-Desa

Dikarenakan wilayah ne­gara sangat luas, masya­rakatnya heterogen-multi­kultural, dan terdapat ber­bagai macam kepentingan dalam setiap wilayah-wila­yah kecil di negara tersebut. Ketidakmungkinan dalam mengurus seluruh urusan yang ada di seluruh wilayah negara serta lebih men­dekatkan persoalan dan kepentingan di setiap daerah diperlukanlah sebuah unit pemerintahan yang letaknya dekat dengan persoalan ke­khu­susan  daerah. inilah yang menjadi landasan di­per­lukannya kesatuan dae­rah yang sifatnya otonom.

Dalam perpspektif de­mo­krasi, pemerintah daerah merupakan kumpulan unit lokal yang independen, oto­nom, dan bebas dari kehen­dak pemerintah pusat. Da­lam hal ini proses penga­mbilan keputusan yang me­nyang­kut isu strategis bagi daerah dan pelayanan publik menjadi titik sentral pelak­sanaan demokrasi. peme­rintah pusat dalam konsep eenheidstaad berperan seba­gai pembuat sekaligus pene­tap norma standar prosedur kriteria (NSPK) yang men­jadi acuan setiap daerah untuk menjalankan fung­sinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. NSPK tersebut yang akan menjadi koridor yang ha­rus dilalui dan di patuhi oleh pemerintah daerah keti­ka melakukan tata laksana yang menyangkut pengim­plementasian seluruh uru­san yang dibagi oleh peme­rintah pusat kepada daerah. Mengacu kepada UU No.23 Tahun 2014 tentang Peme­rintah Daerah, urusan terse­but “diserahkan” bukan “di­bagi” berdasarkan konsep otonomi yang di dalamnya terkandung nuansa hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengu­rus sendiri urusan dan ke­pentingan masyarakat se­tempat. Inilah yang dina­makan desentralisasi.

Posisi desa  pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalami perge­se­ran. Sebelum UU ini desa diletakan sebagai kesatuan masyarakat yang men­jalan­kan seluruh urusan yang menjadi sisa dari urusan dari pemerintahan diatasnya, prinsip residualitas menjadi penopang dalam pelak­sa­na­an pemerintahan desa. Na­mun disaat berlakunya UU Desa, maka muncul bebe­rapa asas sebagai antithesis dari asas sebelumnya yaitu prinsip rekognisi dan sub­siadi­ritas. Pelaksanaan asans ini menyangkut bagai­mana desa diletakan sebagai sujek yang sejajar dengan pemerintahan diatasnya, proses pengambilan kepu­tusan yang melibatkan selu­ruh lapiasan rakyat yang ada di desa serta pengakuan negara terhadap apa yang dinamakan dengan otonomi desa seperti hak bawaan desa itu sendiri dalam me­ren­canakan, mengelola, dan melaksanakan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sebe­narnya berbicara mengenai 2 asas yang menjadi sentral dalam UU Desa itu telah diterapkan sebelum negara Indonesia terbentuk namun, pola dan paradigma posi­tivism hukum, maka 2 asas yang dimaksud baru men­dapatkan legitimasi ketika UU Desa menga­komo­dir­nya. Konsekuensi dari asas tersebut bahwa di dalam relasi kenegaraan, desa dipo­sisikan sejajar dengan unit pemerintahan daerah, inven­tarisasi seluruh hak yang berkenanaan dengan hak otonomi desa wajib dibe­rikan pengakuan , serta ma­sya­rakat yang menghuni kesa­tuan wilayah desa dibe­rikan akses untuk ber­par­tipasi dalam proses pengam­bilan keputusan.

Jalan Tengah

Demi mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis, partisipatif, dan agen dalam subjek pem­­bangunan, saatnya pe­me­­rintah, baik pusat dan daerah merealisasikan pe­san asas rekognisi dan sub­si­adiritas dengan bung­ku­san otonomi desa. Pene­rapan hak asal usul, hak tradisional, dan per­lin­du­ngan terhadap ko­mu­nitas harus dilakukan dengan memperhatikan ke­kh­a­san suatu desa. Peme­rintah ha­rus menghormati hukum adat yang selama ini men­jadi landasan dalam penye­lenggaraan peme­rinta­han desa. Tetap dalam kori­dor, bahwa otonomi desa dapat dilaksanakan namun harus sesuai dengan prinsip nega­ra kesatuan Republik Indo­nesia untuk mencegah ada­nya sentiment disinte­grasi nasional karena sejalan de­ngan itu “tidak ada oto­nomi seluas-luasnya karena ne­gara hadir sebagai fasili­tator dalam menciptakan kese­jahteraan tapi tetap negara wajib menghormati dan mengakui pola penga­turan asli komunitas”(Sally Falk­ Moore:Semi Autono­mous Social Field). khusus­nya, pemerintah daerah, Pe­merinah daerah harus aktif dan progresif terlibat ka­rena dari kriteria ekter­nalitas  pemerintah daerah­lah yang paling dekat de­ngan desa serta dalam ling­kup daerahlah desa itu ber­­­ke­dudukan, Sehingga sinkro­­nisasi dan kesejajaran posisi versi pemerintahan  dalam mewujudkan kese­jahteraan pada tingkat desa dapat ter­wu­jud seperti yang dicita-citakan the founding father. Mari kita tunggu imple­mentasi UU Desa.

“Negeri, desa, dan sega­la persekutuan hukum adat yang diperbarui dengan jalan rasionalisme dan pem­­ba­ruan zaman dija­dikan susu­nan negara seba­gai bagian bawah, bangu­nan hukum desa meru­pa­kan fundamen bagi tata negara Indo­nesia” (M. Ya­min dalam Sidang BPUPKI). ***

 

RAJU MOH. HAZMI
(Mahasiswa FH Unand)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]