Presiden Instruksikan Deregulasi Besar-besaran


Selasa, 25 Agustus 2015 - 19:47:02 WIB
Presiden Instruksikan Deregulasi Besar-besaran

“Kita sudah bahas khusus soal ini kemarin dengan kementerian dan kepala daerah. Harus ada terobosan berupa deregulasi besar-besaran,” ujarnya, Selasa (25/8) di Surabaya.

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Presiden Jokowi juga me­ngingatkan rakyat Indonesia tidak bersikap pesimis meng­hadapi turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar AS. Dia menegaskan, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri. Dikatakatannya, negara masih memiliki anggaran yang cukup untuk membangkitkan pere­ko­nomian dalam negeri. “APBN masih Rp460 triliun, APBD Rp273 triliun dan BUMN masih Rp130 triliun. Itu belum terma­suk dana pihak swasta. Intinya kita masih pegang duit,” ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), Menko Perekonomian dan Menteri K­e­ua­ngan sudah membuat instru­men untuk mencari jalan keluar terkait melemahnya nilai tukar rupiah.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Sayangnya, menurut Presiden Jokowi, pengaruh eksternal yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memang lebih mendominasi. “Pengaruh eksternal dalam kon­teks saat ini lebih kuat, seperti krisis Yunani, naiknya suku bunga di Amerika, dan banyak lagi yang terjadi di negara luar,” ujarnya.

Presiden Jokowi lantas me­minta semua pihak, termasuk media, untuk membuat ma­sya­rakat Indonesia tetap op­timistis menghadapi masalah ekonomi global ini dan meyakinkan bahwa negara ini masih bisa melewati Krisis global dengan potensi yang dimiliki. “Jangan membuat be­rita-berita yang membuat ma­syarakat menjadi semakin pe­simistis,” katanya.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

Sementara itu, terkait masih minimnya serapan APBD Riau tahun 2015 yang masih berkutat pada angka 25, 5 persen, disa­yangkan anggota DPRD Riau, Husni Thamrin. Ia menilai, hal itu menunjukkan sikap pejabat di Pemprov Riau yang terkesan tak memiliki komitmen untuk mem­bangun Riau. Apalagi, program-program pembangunan yang ada saat ini, tinggal menjalankan karena sudah memiliki payung hukum yang jelas. Termasuk sudah disahkan menjadi Perda dan disetujui Mendagri. (h/kom)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]