Serapan APBD Dibawah 20 Persen, Rencana Interpelasi Kembali Mencuat


Rabu, 26 Agustus 2015 - 19:36:11 WIB
Serapan APBD Dibawah 20 Persen, Rencana Interpelasi Kembali Mencuat

Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati me­nilai, rencana hak inter­plasi yang akan dilakukan DPRD merupakan hal yang wajar jika melihat rendahnya se­rapan. Rencana meng­gunakan hak interpelasi bah­kan sudah disampaikan Ade Hartati dalam rapat pimpinan awal pekan ini, ke depan jika serapan tidak menunjukan progres yang positif.

Baca Juga : Kolam Pemandian Hotwater Boom Solsel Tetap Buka, Satpol-PP Gelar Patroli

“Dan saya tentunya me­ngajak  teman-teman DPRD agar berfikir rasional (gu­nakan hak interpelasi) su­paya kon­disi Riau ini tidak lebih ter­puruk lagi,” tegas Ade kepada Haluan Riau kemarin.

Menurut Politisi Pe­rem­puan Dapil Pekanbaru ini, hak interpelasi yang akan digunakan dewan tujuannya untuk melemahkan kinerja plt. Gubernur. “Tapi, du­kungan semangat supaya semua program yang sudah dianggarkan dapat ter­lak­sana,” tegas Ade.

Baca Juga : Hati-hati! Eksploitasi Anak Rawan Terjadi di Wisata Indonesia

Anggota Banggar ini me­nilai, sebenarnya tidak ada alasan bagi Plt untuk tidak menjalankan APBD, karena apbd sudah disahkan. Mes­kipun, bukan program se­masa dia disahkan dprd se­belumnya. “Tapi itu harus tetap dijalankan karena su­dah disahkan menjadi Perda dan disetujui Mendagri, ka­rena rendahnya serapan jelas akan semakin melemahkan preko­nomian saat ini,” ujar Ade.

Kemudian, kata dia, su­paya pelaksanaan dapat di­lakukan sudah ada rapat koor­dinasi dipusat. Dan pusat akan mengeluarkan kebijakan itu peraturan pe­merintah (PP) yang me­nga­wal terkait minimnya sera­pan anggaran ini. “Jadi, tidak ada alasan lagi bagi Plt. gubri. Apalagi me­ngingat kondisi ekonomi saat ini. Apabila apbd serapannya jelas semakin mem­per­bu­ruk,” imbuh Ade.

Baca Juga : Sandiaga Uno Mengaku Merinding Saat Salat Isya di Hotel Marbella Anyer, Ada Hantu?

Menurut Anggota Bang­gar Dprd Riau ini, kinerja pemprov Riau memang ma­sih sangat lemah jika me­lihat dari hasil evaluasi data yang ada di DPRD dan data hasil LKPJ. “Dan jelas ren­cana ini bukan untuk me­lemahkan kepemimpinan Plt gubri. tapi, agar Plt me­lihat kondisi yang ada saat ini merupakan persoalan yang sangat serius sehingga dapat berjalan sesuai hara­pan,” beber Ade.

Sebelumnya,  Anggota Banggar Dprd Riau, Husni Tham­rin menyebutkan, pro­gram-program pem­ba­ngu­nan yang sudah dianggarkan dalam apbd Riau 2015 ting­gal menja­lankan dan sudah memiliki payung hukum yang jelas sudah disahkan menjadi Perda dan disetujui Mendagri. “Kita sebetulnya sayang dengan kondisi apbd kita hanya 18 persen,” ung­kap Thamrin.

Baca Juga : Pariwisata Era Baru, Sandiaga: Berbasis Alam Terbuka

Menu­rut Politisi Ge­rindra ini, pemprov Riau seharusnya malu, bukan ma­lah bangga memiliki ang­garan nomor 5 terbesar di Indonesia. “Jangan bangga, uang besar namun kita ma­lah tidak bisa meng­habis­kannya,” ujar Thamrin.

Politisi Asal Pelalawan ini berharap satker untuk mengejar apbd murni 2015 yang realisasinya belum sampai 20 persen. “Se­men­tara saat ini sudah Agustus, besok sudah September po­sisi belum tembus 20 persen. Empat bulan ke depan, pre­diksi kita palingan 40 persen realisasi apbd 2015,” ujar Thamrin.

Tidak hanya pem­ba­ngu­nan yang tidak jalan. Na­mun, sisa anggaran (sil­pa)  bertambah besar, apbd 2016 bertambah besar. Namun, besarnya bukan karena bera­sal pendapatan daerah atau­pun dana bagi hasil (dbh). “Tapi dari silpa, ini yang terjadi setelah kepe­mim­pinan Rusli Zainal pem­bangunan (di Riau), tidak ada lagi pembangunan dan realisasi saja tidak sampai 20 persen,” terang Thamrin.

Pejabat Pemprov Tak Miliki Komitmen

Menurut Ketua Fraksi Gerinda-Sejahtera ini, ren­dahnya serapan anggaran apbd Riau 2015 terjadi aki­bat pejabat di Riau tidak me­miliki komitmen terhadap Riau. Meskipun, seleksi pejabat sudah dilakukan melalui proses assesment.

“Kalau assesment ber­jalan dengan benar sudah pasti akan benar melak­sanakan tugas. Apa yang ditakutkan lagi,semua dasar hukum (pe­laksanaannya) sudah ada, ada perda produk hukumnya di­buat bdan su­dah diketahui oleh menteri da­lam negeri,” pungkas Thamrin.

Menanggapi ini, Sek­daprov Riau selaku Ketua Tim anggaran pemerintah daerah (Tapd) Pemprov Riau, Zaini Ismail berdalih minimnya realisasi bukan hanya terjadi di Riau. Na­mun, hampir di seluruh Indonesia. “Itu bukan kita saja, yang mengalami tapi seluruh Indonesia dalam rakornas yang dipimpin Presiden diikuti seluruh gubernur. Seluruh provinsi mengalami itu,” ujar Zaini.

Meskipun, realisasi apbd baru 18 persen pada se­mester pertama tahun 2015. Namun, Zaini tetap merasa optimis target realisasi diatas 70 persen akan tercapai. “Insya allah terkejar, saat ini kan masih banyak berjalan,” tandas Zaini. (hr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]