Bedah Rumah Disorot Anggota Dewan

Dikatakannya, dana un­tuk rehab rumah tak layak huni itu dari APBD Kota Padang yang penggunaannya telah disepakati antara ke­dua pihak, DPRD dan TAPD, namun kenyataan­nya tidak sesuai dengan kese­pakatan itu.

Baca Juga : Gempa 5,8 Magnitudo Guncang Padang, Pasien dan Keluarga di RSUP M Djamil Berhamburan

“Itu dana dari APBD. Selain itu, juga ada dana rehab rumah bantuan dari peme­rintah pusat hanya di­perun­tukkan bagi Padang Timur dan Kuranji saja. Saya tidak membaca aturan itu. Setelah saya cek, ternyata semua usulan partai pen­dukung walikota saja,” ujarnya.

Ia mengatakan, kesepa­katan itu dibuat dengan pertimbangan bahwa dengan rekomendasi anggota DPRD dinilai lebih tepat sasaran, karena anggota de­wan tentu lebih tahu mana warga yang benar-benar layak dibantu dan mana yang tidak.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan SK Pengangkatan bagi 112 P3K di Lingkungan Pemko Padang Formasi 2019

“Yang lucunya, untuk bedah rumah di Kecamatan Nanggalo yang merupakan daerah pemilihan saya, tidak satupun yang mendapatkan. Itulah, jangankan anggota DPRD, saya saja yang pimpi­nan tidak dapat mereko­mendasikan,” katanya.

Tidak hanya di program bedah rumah, dalam pro­gram pembangunan jalan pun, juga “dimainkan” oleh oknum yang berada di lin­g­ku­ngan partai pendukung walikota. “Ada jalan yang sudah diukur, bisa pindah ke tempat lain, karena jalan itu tidak direkomendasikan partai itu,” jelasnya.

Baca Juga : 112 Orang Terima SK Pengangkatan di Lingkungan Pemko Padang, Terbanyak Formasi Guru

Dikatakannya, ke depan dalam pembahasan APBD ia merekomendasikan ang­ga­ran yang disetujui harus detil item per item untuk apa saja anggaran itu. “Con­tohnya anggaran untuk ba­ngun jalan, harus ada nama daerah di mana jalan itu berada. Tidak seperti selama ini, anggaran main gelon­dongan saja, sehingga bisa dimainkan dan dipindah-pindahkan seenaknya saja,” katanya.

Ia menjelaskan, sebenar­nya anggaran itu tidak bisa dipindah-pindahkan sesu­kanya saja jika tak ada nomenklaturnya. Makanya dalam APBD 2016 men­datang, seluruhnya harus detil. ”Jika masih saja ada yang memainkan, akan saya tuntut dan pidanakan. Ka­mi tak mau main-main lagi. Padang ini bukan hanya milik satu partai. Di DPRD ini saja, ada sembilan fraksi. Kami tak ingin lagi kebija­kan pemerintah hanya me­ngun­tungkan satu golongan, tapi harus adil dan merata,” katanya. (h/ade)

Baca Juga : Jadwal Shalat untuk Kota Padang dan Sekitarnya Jumat 05 Maret 2021