Calon Kepala Daerah Datangi Panwaslu


Rabu, 26 Agustus 2015 - 20:20:58 WIB
Calon Kepala Daerah Datangi Panwaslu

“Saya harap, sesuai permo­honan itu Panwaslu menyika­pinya karena surat yang dianggap tidak ada itu ada. Saat ini kami serahkan. Hanya waktu saja yang terlambat. Surat yang terlambat itu bukan hal yang prinsip, jika ijazah saya yang palsu atau masa­lah hutang-piutang ini tentu memang berat, ini adalah surat menerangkan saya telah memba­yar pajak atau belum, hanya itu satu saja yang kurang yaitu surat keterangan tentang pembayaran pajak dan tadi sudah saya serah­kan, kami harapkan agar KPU melalukan sesuatu sesuai hukum yang berlaku, saya berharap ada satu kesepakatan dengan dime­diasi Panwaslu demi kepentingan daerah, saya harap KPU bisa menerima, surat ini tidak merugi­kan dalam artian kita hal itu bukan yang prinsip,” sebut Nelson

Baca Juga : Angka Kematian Karena Virus Corona di Sumbar Bertambah, Total 901 Kasus

Disebutkannya, kepada mas­ya­rakat khususnya pendukung pasangan Nelson - Muzwar ia berharap untuk tetap tenang dan bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung. “Khusus kepada pendukung kami, kita masih ada peluang untuk maju, kalau saya tidak jadi kandidat berarti hak saya sebagai warga negara yang berhak memilih dan dipilih sudah dilanggar, kecuali dalam hal ini saya melanggar pidana, saya manusia yang clear berdua dengan pak Muzwar,” sebutnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Tanah Datar, Yuli Fadli juga menyebutkan bahwa keberatan yang disampaikan pasangan calon tersebut belum masuk materi perkara, pasangan tersebut masih memiliki hak pilih dan dipilih.

Baca Juga : Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh di Sumbar Bertambah 242 Orang, Total 37.002 Kasus

“Jika dalam penyelesaian ini, jika tercapai mufakat dalam musyawarah sengketa itu alham­dulillah, jika tidak tercapai pro­ses pemutusannya berupa reko­mendasi pada KPU,” sebutnya.

Dikatakan, jika Panwaslu tidak dapat meloloskan pasangan terse­but prosesnya dapat dilanjutkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung, sebut Ketua Panwaslu.

Dari Solok Selatan, pasangan Boy Iswarmen-Fachril Murad mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, Kamis (27/8) ini. Kedata­ngannya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keputusan Panwaslu Solsel yang dinilainya kurang jelas terhadap laporan dugaan pelanggaran oleh KPU yang diadukannya.

“Kami merasa Panwaslu tidak memberikan rekomendasi yang jelas. Apakah diterima atau tidak. Karena itu kami akan bertanya lebih lanjut kepada Bawaslu Sumbar,” ucap Fachri Murad, ketika dihubungi Rabu (26/8).

Sementara itu, Ketua Panwas­lu Solsel Muhammad Ansyar menyatakan pasangan ini menda­tangi Panwaslu untuk melapor­kan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU, Kamis (20/8). Usai melakukan klarifikasi dan meminta keterangan saksi, Pan­waslu menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU.

“Kami menemukan saat mela­kukan penelitian faktual, PPS tidak mendatangi orang yang tepat. Ia hanya mendatangi istri dari pihak yang memberikan dukungan kepada pasangan ini. Sementara suaminya yang turut menyerahkan KTP berada di ladang. Kami hanya menemukan kasus ini pada satu orang,” je­lasnya.

Lebih lanjut Muhammad me­nga­takan, berdasarkan laporan pelanggaran yang disampaikan pasangan Boy-Fachril terdapat 39 saksi yang diajukan. Sayangnya saat dipanggil oleh Panwaslu hanya dua orang yang hadir. Dengan kondisi ini, Panwaslu meminta kembali pasangan ini menghadirkan 36 saksi lainnya. Kenyataanya, hanya tiga saksi yang berhasil dihadirkan.

“Dari tiga saksi inilah kami memperoleh adanya tindakan PPS yang keliru. Rekomendasi ini sudah kami sampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti,” terang Muhammad.

Pasangan Boy Iswarmen-Fach­ril Murad merupakan pasa­ngan kepala daerah dari Solsel yang berencana maju melalui jalur independen. Saat pleno pene­tapan calon oleh KPU, pasangan ini diyatakan gagal karena tidak me­menuhi syarat dukungan calon per­seorangan. Yaitu KPU me­nyata­kan, calon perseorangan kekura­ngan dukungan KTP seba­nyak 468 KTP, dari syarat yang harus dipenuhi sebanyak 17.460 KTP.

Atas kondisi ini, pihak Boy-Fahcril merasa dicurangi karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mendatangi langsung ru­mah warga yang tertera pada dukungan KTP tersebut, yang berakibat pada tidak cukupnya dukungan KTP terhadap pihak­nya. Atas hal itu, mereka mela­porkan 4 PPS kepada Panwaslu. Empat PPS tersebut adalah PPS Nagari Lubuak Gadang, PPS Nagari Lubuak Gadang Utara, PPS Nagari Lubuak Gadang Timur, dan PPS Nagari Lubuak Gadang Selatan yang semuanya berada di Kecamatan Sangir. (h/fma/eni)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]