130 LKM Belum Berbadan Hukum


Kamis, 27 Agustus 2015 - 19:03:12 WIB
130 LKM Belum Berbadan Hukum

Untuk itu kita dorong LKM peroleh izin dari OJK sehingga legalitas usahanya diakui dan tidak mendapat sangsi pidana,” ujar Asisten II Bidang Ekonomi pemba­ngunan dan Kesejahteraan Rakyat SEkda Kabupaten Solok Yunasman  dalam kegiatan sosialisasi itu.

Baca Juga : Mantan Pilot AU Israel Sebut Pemerintah Negara Yahudi Tersebut adalah Penjahat Perang

Dalam kesempatan itu juga hadir  Pengawas Bank Senior OJK Sumatera Ba­rat Bob Haspian, Kepala Dinas Koperasi  dan UMKM Sumbar yang diwa­kili Kabid BPKP Syafrizal Kahar, Serta Camat se-Ka­bu­paten Solok, dan peserta sosialisasi.

Pihaknya menjelaskan, undang-undang no 1 tahun 2013 tentang lembaga keua­ngan mikro atau yang dike­nal dengan undang-undang LKM, lahir dalam rangka memberikan landasan hu­kum yang kuat atas ope­rasional LKM yang belum berbadan hukum.

Baca Juga : Presiden Erdogan Serukan Negara Muslim Lawan Israel

Undang-undang itu sen­diri, kata Yunasman sudah berlaku sejak tanggal 8 Ja­nuari 2015, namun lembaga keuangan mikro yang sela­ma ini melaksanakan kegia­tan usaha penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat masih ada yang belum berbadan hukum tetap.

Kendati demikian, peme­rintah masih memberikan batas toleransi bagi LKM bersangkutan  dapat ber­operasi selama 1 tahun sejak undang-undang LKM ini berlaku. Namun setelah itu wajib memperoleh izin usa­ha dari OJK sehingga lega­litas usahanya diakui dan tidak mendapat sangsi pidana.

“ Masa tenggang selama 1 tahun ini, LKM diberikan kesempatan untuk mem­per­siapkan administrasi untuk pengurusan perizinannya,” jelas Yunasman.

Menangkap persoalan ini, Pemkab Solok kata Yunasman,  telah berupaya melakukan inventarisasi terhadap LKM yang ada,  agar LKM yang ada di daerah itu  mempunyai legalitas hukum dan tidak terkena sangsi. ‘

LKM hasil inventarisasi ini sebagian besar meru­pakan pasca program peme­rintah seperti LKMA-gapoktan, UPK-PNPM dan Kredit Mikro Nagari (KMN). “ Kita terus men­dorong LKM yang ada untuk segera melengkapi admi­nistrasinya, guna men­da­patkan izin operasi dari OJK,” kata Yunasman.

Sementara itu  Kabag Perekonomian Hermantias dalam kapasitasnya sebagai Ketua panitia Sosialisasi menyebutkan, tujuan diada­kan sosialisasi ini mem­berikan pemahaman kepada seluruh LKM yang ada di Kabupaten Solok, terkait aturan dalam menja­lankan operasi sebagai LKM.   (h/ndi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]