Baliho Mantan Kepala Daerah Peserta Pilkada Harus Diturunkan


Kamis, 27 Agustus 2015 - 19:20:04 WIB
Baliho Mantan Kepala Daerah Peserta Pilkada Harus Diturunkan

Dikatakan Donny de­ngan merujuk kepada Un­dang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang ke­uangan negara seterusnya UU Nomor 1 Tahun 2004 ten­tang perbendaharaan ne­gara dan Peraturan Pe­me­rintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud dengan fa­silitas bukan hanya se­kedar kendaraan melainkan termasuk juga uang, barang dan jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

Diakuinya, saat ini di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar dijumpai baliho yang masih menso­sia­lisa­sikan program daerah yang diusung kepala daerah se­waktu masih menjabat.

“Saya tidak menyebut satu persatu ya, karena apa pun bentuknya yang masih memakai anggaran APBD itu harus segera ditu­run­kan,” tegasnya.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

Ditambahkannya, baliho yang dibolehkan itu yaitu baliho yang dibiayai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemprov Sumbar juga akan menyurati kabupaten/kota untuk segera menurunkan baliho yang kepala daerah yang maju kembali pada Pil­ka­da 9 Desember mendatang.

Sementara di Kabupaten Dharmasraya, Satuan Polisi Pamong Praja membuka paksa baliho yang belum juga diturunkan oleh calon bersangkutan, Kamis (27/8). Hal itu dilakukan satuan penegak perda itu, ber­da­sakan surat keputusan Pe­merintah Kabupaten Dha­r­masraya nomor 019/51 hu­mas & Protokol/2015, ten­tang penurunan spanduk pasangan calon bupati dan wakil Bupati Dharmasraya.

Menurut Kasat Pol PP Dharmasraya Marius,  pen­copotan spanduk pasangan calon telah dilaksanakan sejak ditetapkanya pasangan calon oleh KPU Dhar­mas­raya, Senin (24/8) lalu.

“Ini adalah tugas kami sebagai penegak Perda. Se­mua spanduk maupun bali­ho yang berhubungan de­ngan pasangan calon kami turun­kan tanpa terkecuali siapa­pun itu,” ungkap Marius.

Bukan hanya itu, Marius menambahkan, penurunan baliho juga dalam rangka mendukung sosialisasi pe­merintah daerah kepada ma­syarakat tentang pe­ma­sa­ngan alat peraga kam­panye. Pemasangan baliho pa­sa­ngan calon hanya akan dila­kukan oleh KPU dengan zona yang telah ditentukan.

APK Belum Ditertibkan

Hal berbeda tampak ter­jadi di Kabupaten Solok. Berbagai alat peraga kam­panye (APK) yang menya­lahi aturan Pilkada masih belum ditertibkan dan di­biar­kan terpasang di ber­bagai tempat di daerah itu.

Padahal atribut pasangan calon kepala daerah harus ditertibkan setelah penetapan calon.

“Kami menganggap pe­nye­lenggara Pemilu di sini lamban, padahal di daerah lain seperti di Kota Solok  sudah ditertibkan sejak kemarin. Tapi di sini masih dibiarkan terpasang di se­panjang jalan,” kata Riki salah seorang warga.

Terkait itu, Ketua Pan­waslu Kabupaten Solok Ver­reiswind Marwan Bus­tami menyatakan hingga kini pihaknya belum melakukan penertiban, karena pihaknya masih menunggu hasil koor­dinasi dengan sejumlah pi­hak penyelenggara lainnya seperti KPU, Satpol PP, Polres dan Kesbangpol.

“Kami masih menunggu hasil koordinasi antar lem­baga, karena untuk mela­kukan eksekusi lapangan tentu kami turun secara tim. Jadi bukan Panwaslu saja,” katanya.

Kendati demikian, pihak­nya  telah menyurati tim kampanye kandidat un­tuk menertibkan sendiri atributnya, namun hingga kini belum terlihat adanya niat dari tim kandidat.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Solok Elwi­za menyebutkan, pihaknya  juga telah menyampaikan perihal baliho tersebut.

Terpisah, Pj Bupati So­lok Devi Kurnia juga me­mas­tikan berbagai APK yang tersebar di daerah itu selain yang dipasang oleh KPU akan ditertibkan, pi­haknya bahkan telah me­minta ke­pada SKPD-SKPD yang ada  untuk membuka APK yang terpasang di SK­PD dan fa­silitas milik pem­da lainnya. (h/mg-isr/mdi/ndi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]