Baliho Mantan Kepala Daerah Peserta Pilkada Harus Diturunkan


Kamis, 27 Agustus 2015 - 19:20:04 WIB

Dikatakan Donny de­ngan merujuk kepada Un­dang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang ke­uangan negara seterusnya UU Nomor 1 Tahun 2004 ten­tang perbendaharaan ne­gara dan Peraturan Pe­me­rintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud dengan fa­silitas bukan hanya se­kedar kendaraan melainkan termasuk juga uang, barang dan jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Diakuinya, saat ini di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar dijumpai baliho yang masih menso­sia­lisa­sikan program daerah yang diusung kepala daerah se­waktu masih menjabat.

“Saya tidak menyebut satu persatu ya, karena apa pun bentuknya yang masih memakai anggaran APBD itu harus segera ditu­run­kan,” tegasnya.

Ditambahkannya, baliho yang dibolehkan itu yaitu baliho yang dibiayai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemprov Sumbar juga akan menyurati kabupaten/kota untuk segera menurunkan baliho yang kepala daerah yang maju kembali pada Pil­ka­da 9 Desember mendatang.

Sementara di Kabupaten Dharmasraya, Satuan Polisi Pamong Praja membuka paksa baliho yang belum juga diturunkan oleh calon bersangkutan, Kamis (27/8). Hal itu dilakukan satuan penegak perda itu, ber­da­sakan surat keputusan Pe­merintah Kabupaten Dha­r­masraya nomor 019/51 hu­mas & Protokol/2015, ten­tang penurunan spanduk pasangan calon bupati dan wakil Bupati Dharmasraya.

Menurut Kasat Pol PP Dharmasraya Marius,  pen­copotan spanduk pasangan calon telah dilaksanakan sejak ditetapkanya pasangan calon oleh KPU Dhar­mas­raya, Senin (24/8) lalu.

“Ini adalah tugas kami sebagai penegak Perda. Se­mua spanduk maupun bali­ho yang berhubungan de­ngan pasangan calon kami turun­kan tanpa terkecuali siapa­pun itu,” ungkap Marius.

Bukan hanya itu, Marius menambahkan, penurunan baliho juga dalam rangka mendukung sosialisasi pe­merintah daerah kepada ma­syarakat tentang pe­ma­sa­ngan alat peraga kam­panye. Pemasangan baliho pa­sa­ngan calon hanya akan dila­kukan oleh KPU dengan zona yang telah ditentukan.

APK Belum Ditertibkan

Hal berbeda tampak ter­jadi di Kabupaten Solok. Berbagai alat peraga kam­panye (APK) yang menya­lahi aturan Pilkada masih belum ditertibkan dan di­biar­kan terpasang di ber­bagai tempat di daerah itu.

Padahal atribut pasangan calon kepala daerah harus ditertibkan setelah penetapan calon.

“Kami menganggap pe­nye­lenggara Pemilu di sini lamban, padahal di daerah lain seperti di Kota Solok  sudah ditertibkan sejak kemarin. Tapi di sini masih dibiarkan terpasang di se­panjang jalan,” kata Riki salah seorang warga.

Terkait itu, Ketua Pan­waslu Kabupaten Solok Ver­reiswind Marwan Bus­tami menyatakan hingga kini pihaknya belum melakukan penertiban, karena pihaknya masih menunggu hasil koor­dinasi dengan sejumlah pi­hak penyelenggara lainnya seperti KPU, Satpol PP, Polres dan Kesbangpol.

“Kami masih menunggu hasil koordinasi antar lem­baga, karena untuk mela­kukan eksekusi lapangan tentu kami turun secara tim. Jadi bukan Panwaslu saja,” katanya.

Kendati demikian, pihak­nya  telah menyurati tim kampanye kandidat un­tuk menertibkan sendiri atributnya, namun hingga kini belum terlihat adanya niat dari tim kandidat.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Solok Elwi­za menyebutkan, pihaknya  juga telah menyampaikan perihal baliho tersebut.

Terpisah, Pj Bupati So­lok Devi Kurnia juga me­mas­tikan berbagai APK yang tersebar di daerah itu selain yang dipasang oleh KPU akan ditertibkan, pi­haknya bahkan telah me­minta ke­pada SKPD-SKPD yang ada  untuk membuka APK yang terpasang di SK­PD dan fa­silitas milik pem­da lainnya. (h/mg-isr/mdi/ndi)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:22:42 WIB

    Andre Rosiade Pertanyakan Baliho Adib Alfikri Tak Dikenai Pajak

    Andre Rosiade Pertanyakan Baliho Adib Alfikri Tak Dikenai Pajak PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang, Budi Baya, menyatakan bahwa baliho Adib Alfikri tidak dikenai pajak karena tidak termasuk baliho iklan komersial. .
  • Senin, 14 Agustus 2017 - 17:42:10 WIB

    Baliho dan Poster Bacalon Kepala Daerah Tak Sesuai Perda, Walikota Padang: Sat Pol PP Sudah Tahu Tugasnya

    Baliho dan Poster Bacalon Kepala Daerah Tak Sesuai Perda, Walikota Padang: Sat Pol PP Sudah Tahu Tugasnya PADANG, HARIANHALUAN.COM—Wali Kota Padang, Mahyeldi, akhirnya angkat bicara tentang baliho dan poster bakal calon kepala daerah Kota Bengkuang ini yang mulai muncuil sejak beberapa waktu belakangan. Menurutnya, hal seperti .
  • Senin, 02 November 2015 - 19:06:57 WIB

    Baliho Sepi, Pemilih Pemula Sulit Tentukan Pilihan

    PADANG, HALUAN— Pe­milihan umum (Pemilu) kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 mendatang, masih belum terasa ga­ung­nya di tengah-tengah masya­rakat Kota Padang, khusu.

  • Senin, 24 Agustus 2015 - 18:54:36 WIB

    Baliho dan Spanduk Cakada Sumbar Diturunkan

    SETELAH PENETAPAN KPU

    PADANG, HALUAN—Sete­lah calon kepala daerah (cakada) Sumbar ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh alat pe­raga kampanye (APK) seperti baliho.

  • Rabu, 12 Agustus 2015 - 19:04:51 WIB

    MK Siap Cabut Baliho ASDA

    PADANG, HALUAN — Pe­makaian slogan ASDA oleh pasangan calon Gubernur Sumatera Barat mulai me­nuai protes. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat H Epyardi Asda menyesalkan pemakaian slogan ASDA oleh salah .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]