PNS Sijunjung Berada dalam Pengawasan Ketat Panwaslu


Jumat, 28 Agustus 2015 - 20:27:12 WIB
PNS Sijunjung Berada dalam Pengawasan Ketat Panwaslu

Salah seorang warga Si­jun­jung yang enggan di­se­butkan namanya menyebut, beberapa kepala SKPD telah ada yang mensosialisasikan salah satu calon petahana kepada masyarakat saat tu­run ke lapangan terkait tu­gas­nya sebagai kepala dinas.

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

“Mereka tidak hanya me­­­ng­kampanyekan calon ter­sebut kepada masyarakat, tetapi juga  menjelek-je­lekkan calon lainnya, dan sebagai PNS, apalagi kepala dinas, perbuatan ini sudah tidak benar, dan kami ber­harap Panwaslu Sijunjung segera bertindak te­gas, ”se­butnya.

Sebagai seorang warga Kabupaten Sijunjung, pihak­nya mendesak agar Pan­waslu kabupaten dan Pan­waslu Kecamatan agar me­la­kukan pengawasan di la­pangan setelah calon bupati dan dan wakil bupati di­tetapkan. Menurutnya, de­ngan ketegasan sikap Pan­waslu dalam mengawasi se­tiap kecendrungan kam­panye hitam, atau kampanye yang dilakukan oleh para PNS, jelas akan mem­bukti­kan bahwa penyelenggara tidak berpihak pada calon manapun.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupten Si­jun­jung, Agus Hutrial Tatul mengatakan laporan yang disampaikan masyarakat tersebut dalam bentuk tidak tertulis.  Isinya, tentang ulah oknum kepala dinas yang berkampanye. Untuk itu Panwaslu akan mencoba me­ne­lusuri kebenaran lapo­ran tersebut dengan menga­wasi setiap kegiatan kepala dinas.

Agus Hutrial Tatul juga mengimbau masyarakat ag­ar tidak takut untuk mela­porkan secara langsung ke­pada Panwaslu dengan bukti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta atau­pun pendukungnya, apalagi PNS. Karena dengan laporan masyarakat tersebut katanya sangat membantu kerja Pan­waslu. Namun sebelum me­la­kukan tindakan, dirinya dan anggota Panwaslu ka­bu­paten dan Panwascam akan berkoordinasi.

“Kami akan coba mem­pelajari setiap laporan yang ada, baik laporan melalui pesan singkat telepon se­luler, ataupun laporan ter­tulis ke­pada Panwaslu. Ka­rena me­mang kami akui, kepala dinas memiliki pelu­a­ng untuk me­­­la­kukan tin­da­kan pe­langgaran, termasuk mel­a­ku­kan lobi dan ber­kam­panye kepada masya­rakat saat ku­njung­an kerja ke tengah ma­syarakat. Jika ada bukti yang kuat tentunya akan kami berikan tindakan te­gas, ”pungkasnya.(h/ogi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]