Jangan Asal Kerja


Jumat, 28 Agustus 2015 - 20:36:00 WIB
Jangan Asal Kerja

Dalam kondisi sekarang, bisa bertahan saja sebuah perusahaan dan industri swasta sudah hebat. Agar tetap bisa bertahan dan eksis, berbagai langkah dan kebijakan strategis dan tidak populis mesti diambil dan diterapkan secara terukur. Efisiensi sebuah tuntutan pasti. Normalisasi jumlah karyawan menjadi salah satu pilihan. Mengurangi tunjangan, perjalanan dinas, bonus dan lainnya juga menjadi alternatif solusi.

Baca Juga : Menkes: Setiap Minggu Ada Varian Baru Virus Corona Masuk RI, Cegah Penyebaran dengan 3M dan 3T

Data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, pada 2015 ini, sudah ada 11 perusahaan yang tutup dan mem-PHK karyawannya dengan total mencapai 4.831 orang. Ratusan usaha kecil menengah di Kota Padang, omsetnya terus menurun sejak satu semester belakangan. Makin lama, dampak krisis makin terasa dan kian serius.

Sebuah kondisi yang oleh banyak pihak telah diprediksi jauh-jauh hari sejak rupiah terus menunjukan trend tertekan sejak beberapa waktu lalu. Upaya yang dilakukan pemerintah tampaknya belum memberikan angin segar. Bahkan pergantian sejumlah menteri belum lama ini juga belum mendongkrak perbaikan ekonomi. Yang terjadi malah sebaliknya, rupiah terus terpuruk dan ekonomi makin terperosok.

Baca Juga : Besok, 19 Perusahaan Mengawali Vaksinasi Gotong Royong

Penurunan ekonomi saat ini secara langsung telah membuat masyarakat ketar-ketir. Di tengah himpitan biaya hidup yang makin menjulang, lapangan kerja dan putaran ekonomi makin memojokan mereka. Situasi ini harus dilawan dengan melakukan inovasi yang bersifat produktif. Masyarakat kini butuh stimulus yang cepat dan tepat. Tidak hanya asal kerja, tapi kerja yang benar, kerja yang cerdas, tangkas dan lekas.

Kerja yang subtantif, bukan hanya kerja dengan sekedar mengganti kera dan monyet. Atau bukan pula hanya sekedar ganti baju saja, sementara isinya tetap itu juga. Salah satu kealfaan pemerintahan Jokowi-JK adalah bekerja yang tidak subtantif, tapi dampak tetek bengeknya sangat merugikan Negara dan masyarakat. Contohnya saja adalah perubahan nama sejumlah kementerian, perubahan nama kartu a, b, c dan sebagainya. Perubahannya tidak subtantif, tapi dam­paknya sangat merepotkan dan bahkan ikut berperan dalam memperlambat daya serap APBN dan APBD. Karena semua perubahan nama mesti diikuti dengan perubahan nomenklatur.

Pemerintah juga dituntut kepiawaiannya dalam membuat kebijakan yang memberi angin segar bagi masyarakat. Sejumlah langkah dapat dilakukan, misalnya memproduktifkan lahan-lahan tidur untuk produk-produk pertanian dan perkebunan, membuka jalan bagi pasar produk-produk dalam negeri, mendorong produk-produk UKM mendapat tempat di pasar lokal dan mancanegara, serta mengawasi dan memastikan pasokan barang-barang sembako dengan harga yang murah.

Selama ini ada kesan, lahan-lahan tidur dibiarkan terbengkalai tanpa dimanfaatkan. Meski telah dimiliki banyak pihak, gesa mereka untuk memanfaatkan lahan tersebut. Langkah-langkah ekstrim untuk memperbaiki ekonomi harus dilakukan, jika tidak dikhawatirkan persoalan sosial akan semakin bertambah. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Mari jangan asal kerja, tapi benar-benar bekerja. **

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]