Di Kenagarian Lubuk Karak, Raskin Dijual Mahal


Ahad, 30 Agustus 2015 - 18:49:46 WIB
Di Kenagarian Lubuk Karak, Raskin Dijual Mahal

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indika­tor 6T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Baca Juga : Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh di Sumbar Bertambah 242 Orang, Total 37.002 Kasus

Program tersebut bertu­juan untuk mengurangi be­ban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS), mela­lui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan kon­sumsi energi dan protein. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan, mem­buka akses pangan keluarga melalui penjualan beras ke­pa­da keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Ironisnya, kendati pro­gram raskin tersebut sudah jelas peruntukannya dan harganya pun sudah diten­tukan pemerintah. Namun masih saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab se­bagai peluang bisnis guna meraup keuntungan pribadi atau kelompok.

Baca Juga : Update Penularan Virus Corona di Sumbar, Pasien Positif Bertambah 230 Kasus

Di Kenagarian Lubuk Karak, Kecamatan Sem­bilan Koto, harga raskin melambung tinggi. Harga yang seharusnya, dan sudah ditetapkan pemerintah seni­lai Rp30 ribu per 15 kilonya, dijual kepada masyarakat seharga Rp 40 hingga 45 ribu per 15 kilonya.

Harga Rp30 ribu terse­but sudah termasuk biaya operasional pendistribusian senilai Rp2 ribu, dan Rp28 ribu di setorkan kepada pihak nagari.

Selain dana operasional Rp2 ribu dalam setiap 15 kilo beras raskin, pihak pendistribusi yang ada di­tingkat jorong juga menda­pat biaya operasional dari pemerintah yang diterima 3 bulan sekali.

“Disini kami beli beras raskin seharga Rp40 hingga 45 ribu per 15 kilo. Kami tidak tahu berapa harga sebenarnya,” ungkap bebe­rapa ibu rumah tangga di Kenagarian Lubuk Karak kepada sejumlah awak me­dia beberapa waktu lalu sambil berpesan agar tidak menyebut namanya.

Sementara itu, Wali­na­ga­ri Lubuk Karak, Marti Aziz, mengaku tidak tahu atas kejadian tersebut. “Saya tidak tahu kalau warga saya membeli raskin seharga Rp40 hingga Rp45 ribu,” katanya.

Ia berjanji akan menelu­suri dan menindaklanjuti hal tersebut. “Saya berjanji akan memanggil oknum yang me­lakukan pengelembungan harga beras raskin itu,” te­gasnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya, Rinaldi Pu­tra,SH, mengatakan, jika hal tersebut benar, jelas me­langgar aturan.”Itu jelas melanggar aturan, saya akan tindaklanjuti informasi ini,” tegasnya.

Kemudian Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, St. Budi Sanjoyo,SH, sangat geram mendengar informasi tersebut. Dirinya meminta pihak terkait untuk me­ngusut pelaku.”Perbuatan tersebut jelas melanggar hukum, masak iya masya­rakat miskin dijadikan objek bisnis dengan mengelem­bungkan harga raskin. Pihak terkait harus usut tuntas hal tersebut,” tegasnya.

Kemudian anggota DPRD Dharmasraya, Suardi Ayup,S.Sos yang juga man­tan walinagari Siguntur mengatakan, harga beras ras­kin tersebut sudah diten­tukan Pemerintah. Kalau ada kelebihan harga harus melalui musyawarah, dan itupun tidak membebankan masyarakat.

“Kelebihan harga raskin digunakan untuk biaya ope­rasional, dan itu harus mela­lui musyawarah dengan me­li­bat­kan Badan Musyawarah Nagari. Kemudian dike­luarkan SK nya oleh wali­nagari. Kelebihan harganya pun tidak besar, paling be­sar Rp2 hingga 4 ribu,” tandasnya. (h/mdi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]