Kepala SKPD Diseleksi Jadi Pj Bupati/Walikota


Ahad, 30 Agustus 2015 - 19:09:56 WIB
Kepala SKPD Diseleksi Jadi Pj Bupati/Walikota

“Peserta seleksi juga di­ta­nya bagaimana pe­ma­ha­man mereka terhadap pe­me­rintahan daerah serta mana­jemen pemerintahan dan azas-azas pemerintahan. Per­tanyaan lain terkait net­ra­litas bagi aparatur sipil negara menjalang pilkada,” terangnya.

Baca Juga : Ada Pos Pelayanan Prokes di Pasar Raya Padang

Dikatakan Donny, pe­nilaian akan semakin baik, kalau kepala SKPD bisa menyebutkan semua lan­dasan dan dasar hukum. Sejauh peserta seleksi bisa menyebutkan landasan dan dasar hukumnya berarti mereka membaca.

Disamping itu kata Don­ny, pertanyaan lain yang diajukan bagi peserta seleksi bagimana pemahaman me­re­ka tentang pemimpin dan kepemimpinan serta kepe­mimpinan yang trans­for­matif, adaptif dan responsif.

Baca Juga : Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 di Padang Belum Jelas

“Pemerintahan tidak bi­sa lagi dibangun dengan kekuasaan. Pemerintahan harus dibangun dengan proses dialogis, diskursus,” tukasnya.

Menurutnya cara pandang, cara berfikir, cara merasa, cara bertindak yang ditulis dalam lembar jawaban akan terlihat, tingkat kedalaman, substansi, betul atau tidaknya fahamnya peserta seleksi.

Baca Juga : Dilepas Rektor UIN IB Padang, Jenazah Masnal Zajuli Dimakamkan di Tanah Datar

“Meskipun seleksi terbuka terbatas yang dilakukan sebagai suatu instrumen, pemerintah harus terbuka terhadap publik. Siapapun yang punya kompetensi, kemampuan dan memahami il­mu pemerintahan serta menjaga netralitas, harus diberikan ruang,” terangnya.

Donny menjelaskan, seleksi terbuka terbatas yang dilakukan untuk pejabat eselon II sebagai salah satu upaya untuk mengukur derajat kompetensi bersangkutan sebelum ditunjuk sebagai pen­jabat kepala daerah. Hasil seleksi terbuka terbatas selanjutnya akan diumumkan dengan tetap tidak menyebutkan nama peserta. Hal itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan seseorang terhadap kemampuan peserta seleksi.

Baca Juga : Hendri Septa Serahkan Paket Sembako untuk Warga Sekitar TPA Air Dingin

Di Sumbar setidaknya seba­nyak 13 kepala daerah mulai meninggalkan tampuk pimpi­nannya dan digantikan Penjabat (Pj) yang dipercaya melanjutkan roda pemerintahan sampai terpi­lihnya kepala daerah definitif.

Dari 13 ini baru enam nama yang dilantik secara resmi dan satu lainnya ditunjuk Plh. Semen­tara untuk 6 nama lainnya masih menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Ke­mendagri).

Seperti Kabupaten Solok yang saat ini dipimpin Devi Kurnia menggantikan Syamsu Rahim yang masa jabatannya habis 2 Agustus 2015 lalu. Selanjutnya, Syafrizal yang menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masya­rakat (BPM) ditunjuk menjadi Pj Bupati Dharmasraya dan terakhir Abdul Gaffar yang mengisi ke­kosongan jabatan di Kota Bu­kittinggi.

Erizal, Kepala Inspektorat Sumbar yang dilantik menjadi Pj Bupati Solok Selatan. Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan Sum­bar, Fajaruddin yang dilantik untuk menjabat Pj Bupati Pa­saman Barat dan Kepala Ba­pedalda Sumbar, Asrizal Asnan untuk Pj Walikota Solok.

Sementara untuk pelantikan Pj Bupati Pasaman pada Sabtu (29/8) kemarin yang sebelumnya akan diisi Kepala Badan Pen­didikan dan Pelatihan urung dila­kukan karena status ter­sangka yang disandang Rosman Effendi atas dugaan penyalahgunaan ang­garan sewaktu menjabat Sek­retaris Daerah (Sekda) Kabu­paten Pesisir Selatan tahun 2011 lalu. Sehingga untuk mengisi kekosongan menjelang dilan­tiknya Pj Bupati, Sekda Syafei Siregar dikukuhkan untuk men­jalankan roda pemerintahan.

Dari catatan Haluan, enam daerah yang saat ini masih me­nunggu Pj yaitu Kabupaten P­esisir Selatan yang dipimpin Nasrul Abit dan Editiawarman yang masa jabatannya berakhir pada 17 September, selanjutnya Kabupaten Tanah Datar yang masa jabatannya habis pada 26 Setember dan Kabupaten Sijun­jung yang dipimpin Yuswir Arifin yang habis masa jabatannya pada 22 September.

Dari info Haluan di lapangan untuk Pj Bupati Pesisir Selatan nama Kepala Perpustakaan dan Arsip, Alwis menjadi nama kuat untuk melanjutkan roda pe­me­rintahan di sana. Sementara untuk Kabupaten Sijunjung dan Tanah Datar belum ada nama Pj yang mencuat ke permukaan.

Sementara untuk daerah yang habis masa jabatannya pada Ok­­tober mendatang juga tengah bersiap menunggu Pj seperti, Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini dipimpin Ali Mukni akan habis masa jabatannya pada 18 Oktober 2015 yang bersamaan dengan habisnya masa jabatan Bupati Agam, Indra Catri. Se­lanjutnya pada 9 November 2015 giliran  Kabupaten Limapuluh Kota yang menunggu Pj me­ngingat habisnya masa jabatan Bupati Alis Marajo.

Selain Kepala Biro, ada bebe­rapa nama yang sangat berpeluang untuk mengisi enam jabatan Pj. Nama-nama ini selain ber­pe­nga­laman di bidang pemerintahan namun juga telah pernah menjadi Pj sebelumnya.

Nama-nama tersebut seperti, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Sofyan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Mudrika, Asisten II Setdaprov Sumbar, Syafruddin, Asisten III Setdaprov Sumbar, Sudirman Gani, Staf Ahli Gubernur Bidang Pe­me­rintahan, Jefrinal, Staf Ahli Gu­bernur Bidang Ke­masyarakatan dan SDM, Rahmat Syahni dan Staf Ahli Bidang Keuangan, Hansastri. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]