Anggota Dewan Diminta Netral

Pemanggilan atas kedua lembaga tadi bertujuan me­minta klarifikasi atas dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Mantan Gu­bernur, Irwan Prayitno.  Me­nurut politisi Golkar ini, mem­persilakan anggota DP­RD Sumbar melakukan upa­ya tersebut di luar ke­di­na­san.”Di luar dinas silah­kan un­tuk tak netral. Tapi saat me­­lakukan dinas tolong ne­tral,” tegas Hendra, Senin (31/8).

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Bimtek PPRG Tahun 2021

Diakuinya,  anggota de­wan  memang seorang po­litikus. Karena seorang ang­gota partai politik,  anggota dewan juga tak bisa diminta untuk tak terlibat politik atau tak memihak salah satu calon. Namun demikian, tegas Hendra,  saat men­jalankan tugas di DPRD, ang­gota diminta jangan sam­pai terjebak dengan kepenti­ngan pesanan yang dapat mencederai demokrasi.

Lebih lanjut, terkait Ko­misi I DPRD Sumbar yang berencana akan mengajukan hak angket guna memproses dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan Irwan Pra­yitno, Hendra  mengaku  belum menerima surat res­mi pengajuan hak angket tersebut. ”Saya belum de­ngar itu (rencana  pengajuan hak angket, red), dan belum ada,”  ujar Hendra.

Baca Juga : Pandemi Belum Reda, Warga Padang Takut Berobat ke Puskesmas

Tak hanya itu. Hendra juga mengatakan belum tahu soal  sejumlah pemanggilan yang telah dilakukan Komisi I terhadap mitra kerja me­reka. “Saya belum dengar, belum ada laporan  terkait pe­mang­gilan ke saya,” paparnya.

Menanggapi persoalan-persoalan tadi,  ia kembali mengingatkan semua kala­ngan termasuk dewan agar jangan saling menjatuhkan. Hendra meminta semua pihak bisa menciptakan pil­kada badunsanak di Sum­bar. “Tak boleh ada fitnah mem­fitnah, siapapun yang ter­pilih nantinya, adalah yang terbaik untuk memimpin Sumbar ke depan” tan­das­nya.

Baca Juga : Jumlah Penerima BST di Padang Berkurang 2 Ribu KPM

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Mockhlasin mengatakan, pengunaan hak angket oleh DPRD Sumbar sah-sah saja, namun perlu dikaji lagi seberapa perlu hak angket digunakan. Se­panjang sesuai aturan dan menjalankan peran kontrol dari legislatif ia menilai itu tak mengapa.

“Hak angket itu, adalah hak istimewa dewan, tentu digunakan untuk hal yang urgent dan menyangkut de­ngan kepentingan ma­sya­rakat banyak. Kalau dalam hal ini apakah memang di­per­­lukan, tentu perlu dikaji lagi,” kata anggota dewan dari Fraksi PKS tersebut.

Baca Juga : Di Depan Doni Monardo, Gubernur Rekomendasikan Pinago sebagai Penahan Abrasi

Dituturkan  Mochklasin,  jangan sampai  pengunakan hak angket terkesan dipak­sakan untuk sebuah ke­pen­tingan yang tak memihak pada masyarakat. Jika itu terjadi,  katanya,  hal itu sangat tidak pantas.  Namun, jika memang ada yang me­langgar aturan, ia juga tak me­nampik kalau pemanggilan memang  boleh saja dilakukan. (h/mg-len)