Buruh Tolak Pekerja Asing


Selasa, 01 September 2015 - 19:30:12 WIB
Buruh Tolak Pekerja Asing

“Tenaga Kerja Asing (TKA) jangan sampai menggilas buruh lokal,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Selasa (1/9).

Baca Juga : Survei IPO: AHY Masuk Lima Besar Tokoh Potensial di Pilpres 2024, Anies Teratas

Salah satu tuntutan para buruh itu, sambung Said, akan disam­paikan kepada pemerintah dengan diawali aksi demonstrasi terlebih dahulu di sejumlah titik di Jakarta Pusat seperti area Patung Kuda, Istana Merdeka dan lokasi Ibu Kota penting lainnya.

Unjuk rasa kali ini me­rupakan gabungan dari sejumlah elemen organisasi buruh seperti KSPI, KSPSI dan KSBSI. Selain me­nolak TKA, kata Said, buruh juga mengajukan sejumlah tun­tutan penting seperti desakan agar pemerintah menurunkan harga BBM dan sembako.

Baca Juga : Pakar Analisis Ucapan Moeldoko 'Diperintah Jokowi': Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan

Buruh juga menolak pe­mu­tusan hubungan kerja (PHK) massal oleh sektor industri akibat perlambatan pertumbuhan eko­nomi serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sementara Presiden Kon­federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea mengatakan masalah ekonomi nasional sangat m­e­rugikan buruh. Melemahnya rupiah dan perlambatan ekonomi Indonesia, kata Andi, membuat sejumlah industri melakukan efisiensi dengan merumahkan sejumlah karyawan pabrik.

Baca Juga : Berikut Daftar Pengurus Masyumi Reborn: Ahmad Yani Ketum, Alfian Tanjung Waketum

Banyak pabrik yang kesulitan mendapatkan komoditas bahan baku yang murah karena di­datangkan dengan jalan impor dan pembayarannya meng­gu­nakan dolar AS. Sementara per­lambatan ekonomi, lanjut Andi, juga dipicu oleh lemahnya rupiah. “Kalau produk mahal, ma­sya­rakat tidak akan mampu beli dan otomatis barang produksi pabrik tidak ada yang beli,” terangnya.

Pada kesempatan itu, se­jum­lah perwakilan buruh dit­erima Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pan­jaitan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Ke­sehatan Nila Moeloek di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Mer­deka Barat, Jakarta, Selasa 1 September 2015.

Baca Juga : AHY Temui Ketum PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Bahas Soal Ancaman Demokrasi

Mereka yang diperkenankan bertemu tiga menteri ini adalah para presiden serikat buruh. Pertemuan berlangsung selama dua jam dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Menko Polhukam Luhut Pan­jaitan mengatakan, pemerintah dan perwakilan buruh sudah memiliki pemahaman yang sama terkait kondisi perekonomian Indonesia dan korelasinya de­ngan tuntutan para buruh.

“Kami sudah berbincang de­ngan perwakilan buruh, ada Bung Gani, Pak Doir, Pak Iqbal, Bung Eggy Sujana, kita intinya ber­diskusi terkait persoalan buruh. Bagaimana peran pemerintah yang membuat program-program yang melindungi buruhnya, kita mendapat banyak masukan-ma­sukan sangat baik,” kata Luhut kepada awak media di Kantor Kemenko Polhukam.

Sementara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak akan memenuhi semua tuntutan buruh dalam unjukrasa di Istana Negara.

Menurut Hanif, saat ini me­mang tidak semua tuntutan buruh bisa dipenuhi pemerintah karena keadaan ekonomi Indonesia yang sedang goyang. Terutama soal kenaikan upah serta mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hanif mengatakan, pe­me­rintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiasati per­soalan ekonomi agar PHK men­jadi opsi terakhir dalam persoalan ekonomi yang melanda Indonesia.

“Kita upayakan agar PHK itu menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama,” kata Menaker bersama Menko Polhukam dan Menteri Kesehatan di Kantor Kemenko Polhukam usai berte­mu perwakilan buruh, Selasa, 1 September 2015. (h/mtv/vvn)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]