Hibah Aset Natuna ke Anambas Harus Segera Diselesaikan

Namun ketika bertemu de­ngan Alazi, Kabid Aset Pemkab Natuna, Sebut Julius, terungkap belum ada surat mau­pun lisan dari Pemerintah Anam­bas un­tuk verifikasi aset, tapi Pemerintah Anambas me­nyampaikan ke DPRD bahwa telah mengirimi surat kepada Pemerintah Na­tuna.  “Menurut salah satu staf dibagian umum Pemkab Anam­bas, sudah mengirimi surat Ke Pemkab Natuna untuk verifikasi aset, hal ini harus diselesaikan,” jelasnya.

Baca Juga : Kolam Pemandian Hotwater Boom Solsel Tetap Buka, Satpol-PP Gelar Patroli

Bahkan, menurut pihak Na­tuna memang ada surat Pemkab Anambas yang masuk, namun bukan surat verifikasi aset, tapi surat penambahan aset. Sebe­narnya, aset yang sudah diserah­kan itu harus diverifikasi, na­mun bila terjadi kejanggalan ja­ngan serta merta bilang tidak jelas, namun segera lakukan evaluasi.

Saat datang ke Natuna kala itu, sambung Julius, Pemkab Natuna juga barus selesai me­laksanakan audit BPK. Total aset hibah Pemkab Natuna ke Anam­bas sebesar Rp205 miliar. “Jika ingin persoalan ini dapat disele­saikan, maka harus duduk bersa­ma antara Pemkab Natuna dan Pemkab Anambas,” tuturnya.

Baca Juga : Hati-hati! Eksploitasi Anak Rawan Terjadi di Wisata Indonesia

Sebagai kabupaten hasil pe­mekaran Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anam­bas mendapatkan aset hibah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, aset-aset tersebut antara lain dana ber­gulir, gedung kantor dan lainnya. “Pemkab Anambas sudah mem­verifikasinya aset-aset tersebut,” bebernya.

Julius berharap persoalan aset segera dapat selesai dan antara dua pemerintah daerah dapat duduk bersama, sehingga hibah aset yang ada tahun beri­kutnya tidak lagi menjadi te­muan LHP BPK. (h/hk)

Baca Juga : Sandiaga Uno Mengaku Merinding Saat Salat Isya di Hotel Marbella Anyer, Ada Hantu?