Sat Pol PP Bongkar Bangunan Liar


Rabu, 02 September 2015 - 19:09:46 WIB
Sat Pol PP Bongkar Bangunan Liar

Hal ini terjadi saat pe­ner­tiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Sat Linmas di sejumlah ruas jalan di Kota Padang, Rabu (2/9).

Baca Juga : H-6 Lebaran, Pantai Purus Padang Sepi Pengunjung

Penertiban bangunan liar di Jalan S. Parman membuat petugas kesal, karena saat pembongkaran ditemukan meteran listik resmi dari PLN dan pipa air PDAM.

“Saya agak kecewa de­ngan PLN dan PDAM ini. Asal mengeluarkan izin saja, coba lihat itu. Bangunan liar seperti itu tidak perlu di­kasih listrik,” tegas Kasat Pol PP Padang Firdaus Ilyas.

Baca Juga : Irawati Meuraksa Serahkan Donasi Spensa Peduli di SMP Negeri 1 Padang

Menurutnya, sebelum PLN dan PDAM me­masang meteran listrik, atau aliran air perlu di survei dulu.

Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi bangunan liar yang merasa benar ka­rena menganggap sudah me­miliki izin dengan adanya meteran listrik resmi.

“Hal inilah yang mem­buat kendala saat kami me­nertibkan bangunan seperti ini. Karena pemilik bangu­nan mempunyai alasan dan merasa ia sudah mempunyai izin dengan adanya meteran listrik, serta PDAM. Sekali lagi saya meminta kepada institusi-institusi ini survei dulu sebelum memberikan izin jangan seperti ini,” ung­kapnya.

Ia menambahkan, pener­tiban yang dilakukan Sat Pol PP menghabiskan waktu tiga minggu. Karena banyak se­kali persoalan-persoalan yang dihadapi, terutama ada bangunan yang dibekingi oleh oknum tertentu.

“Tidak mudah dalam menertibkannya, butuh wak­­tu. Apalagi adanya orang-orang kuat yang mem­bekingi bangunan ini, tapi tetap akan kami ber­sihkan,” katanya.

Sementara itu, Humas PLN Wilayah Sumbar Rid­wan saat dikonfirmasi me­lalui ponselnya menga­takan, pihak PLN dalam mem­berikan izin tidak me­mer­lukan Izin Mendirikan Ba­ngunan (IMB) apalagi kor­dinasi dengan Pol PP. Me­nurutnya setiap pe­lang­gan yang mengajukan izin ber­hak mendapatkan layanan listrik.

“Kami tidak me­mer­lu­kan IMB dalam memasang listrik. Hanya KTP, karena setiap warga negara berhak mendapat layanan yang sa­ma,” ucapnya.

Pembongkaran bangu­nan liar oleh petugas di­mulai dari kawasan Ulak Karang di Jalan S. Parman. Terdapat dua bangunan semi permanen yang difungsikan untuk berdagang dibongkar paksa. Selanjutnya petugas membongkar kembali dua bangunan di Jalan Khatib Sulaiman (sebelah Gapeksi/Rumah Sakit Jantung).

Di lokasi tersebut sem­pat terjadi aksi protes dari pemilik warung, karena me­reka menganggap lokasi tempat ia berjualan tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak menggunakan ba­dan jalan. Namun secara keseluruhan penertiban ber­jalan lancar.

Camat Padang Utara Teddy menjelaskan, pener­tiban yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Ope­rasional Prosedur (SOP). Sebelum dilakukan pem­bongkaran, pihak keca­ma­tan sudah memberikan surat teguran.

“Pemilik warung sudah kami beri surat peringatan beberapa kali. Namun masih belum ada tindakan, untuk itu kami bersama Pol PP sesuai perintah akan mem­bongkar bangunan tersebut. (h/rvo)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]