Pj Gubernur Diharapkan Memanfaatkan Dana Rajawali


Rabu, 02 September 2015 - 19:17:49 WIB
Pj Gubernur  Diharapkan Memanfaatkan Dana Rajawali

Banyak masyarakat dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dana PT Rajawali tersebut untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya, baik pada pendidikan dasar (SD-SLTP-SLTA) hingga pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Jika saat ini biaya masuk perguruan tinggi negeri (PTN) sekitar Rp6,3 juta, maka dana Rajawali sebanyak itu bisa dipergunakan untuk biaya masuk kuliah 10.000 orang. Atau jika biaya pendidikan S2 (pascasarjana) di PTN dalam negeri Rp63 juta sampai  tamat, maka dana Rajawali itu bisa digunakan untuk mencetak 1.000 orang berpendidikan S2.

Baca Juga : Tingkatkan Kolaborasi Pemerintah Daerah demi Pemulihan Ekonomi Nasional

“Tinggal menghabiskan atau membelanjakan saja tidak bisa. Apalagi untuk mencari dana sebanyak itu,” begitulah banyak tanggapan masyarakat  tentang polemik peman­fataan dana Rajawali yang belum juga ada kepastian hingga sekarang. DPRD dan Pemprov Sumbar terlalu sering berpo­lemik tentang bagaimana pemanfa­taan dana bantuan PT Rajawali. Tahun 2009 silam telah dirancang peman­fataan dana Rajawali disalurkan melalui Yayasan Beasiswa Minangkabau (YBM) yang didirikan berda­sarkan Perda No.4 Tahun 2009. Seiring keluarnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang penyaluran dana hibah, Pemprov dan DPRD Sumbar tidak mau penyaluran dana beasiswa Rajawali melalui YBM itu pada akhirnya menjadi persoalan, sejak itulah tidak ada kepastian bagaimana pemanfataan untuk selanjutnya.

DPRD dan Pemprov Sumbar Bulan April lalu sudah mulai bersepakat akan dicabutnya Perda No.4 Tahun 2009 tentang pembentukan YBM, yang sedianya bertugas menyalurkan dana Rajawali untuk beasiswa. Namun memasuki pekan ketiga Mei 2015, ternyata belum juga ada kabar tentang rencana pencabutan perda tersebut sekaligus dengan sendirinya membubarkan YBM.

Baca Juga : Menaker: Pelindungan ABK Perikanan Indonesia Merupakan Hal Mutlak!

Makanya banyak pihak menganggap DPRD dan Pemprov Sumbar tidak memiliki kepekaan terharap kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu masalah berat yang dihadapi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu adalah pemenuhan biaya pendidikan anaknya. Meskipun  di sebagian besar kabupaten/kota di Sumbar biaya sekolah gratis, namun sebagian keluarga juga masih dililit masalah untuk bisa memenuhi biaya pendukung penyelenggaraan pendi­dikan anak-anaknya. Seperti biaya transportasi, beli pakaian, beli buku-buku, uang jajan, uang sumbangan pendidikan dan lain sebagainya.

Banyak juga anak-anak dari keluarga miskin berke­mampuan akademis baik, setelah tampat SLTA tapi tidak berdaya untuk  bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Peresoalan ketiadaan dan keterbatasan biaya masalah utama yang mereka hadapi. Padahal sebagian dari mereka memperoleh fasilitas mahasiswa undangan atau lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Meskipun berstatus maha­siswa undangan di PTN ternama seperti ITB, UI, UGM, IPB atau pun Unand dan UNP  tapi kesempatan kuliah masih saja menjadi mimpi bagi mereka, akibat keti­daktersediaan biaya dari keluarganya. Di sisi lain, cukup banyak peluang kerja menjadi dosen baik di PTN atau PT Swasta  (PTS), tapi para tamatan S1 tak bisa apa-apa, karena pendidikan S2 syarat mutlak untuk menjadi dosen. Kembali lagi ke persoalan klasik, mereka ingin menyam­bung pendidikan ke jenjang S2, lagi-lagi terkendala dengan masalah pendanaan. Jika biaya S2 PTN sekitar Rp63 juta sampai tamat, maka ada 1.000 orang berpendidikan S1 yang bisa diberi beasiswa hingga selesai pendidikan S2-nya dengan beasiswa Rajawali tersebut.

Baca Juga : Kemenkes Dorong Pengurus Masjid Tetapkan Jadwal Vaksinasi

Tentu saja ribuan atau bahkan puluhan ribu orang berharap agar dana Rajawali yang kini sudah berjumlah Rp63 miliar itu biasa segera dicarikan format hukum anggarannya sehingga dana sebanyak itu dapat disalurkan bagi kepentingan masyarakat banyak. Masing-masing pihak, baik Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar serta pihak terkait lainnya, tidak lagi  mengundur-undur penyaluran dana tersebut. Jangan hanya karena kompetisi politik individu-individu tertentu pada akhirnya  meng­ganggu kepentingan masyarakat banyak. ***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]