Perempuan Harus Berani Bersuara


Kamis, 03 September 2015 - 19:15:41 WIB
Perempuan Harus Berani Bersuara

“Moralitas itu seakan terletak di diri si perem­puan, jadi ketika ia yang menjadi korban kekerasan seksual, adanya mindset pe­rempuan lah yang salah. Sementara si pelaku tidak tersentuh sama sekali,” ujar­n­ya.

Baca Juga : Menarik, Kafe Kuali Bang Bung Padang Panjang Terbuat dari Kontainer

Selama ini kata Azriana, ini lah yang menjadi kendala Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Di­mana masih banyak perem­puan yang tidak berani ber­su­ara karena ada ketakutan dari ancaman fisik dan psi­kis.

Dari data Komnas Pe­rempuan ada 70 pengaduan yang masuk per bulannya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini. Kasus kekerasan yang pada umumnya terjadi meru­pa­kan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Baca Juga : MAXstream Rilis Sajadah Panjang, Serial Orisinal Terbaru Spesial Ramadan

“Sebenarnya dari angka 70 ini sudah menggam­bar­kan sudah mulai adanya kesadaran dari masyarakat namun 70 ini yang tercatat sementara yang tidak terca­tat mungkin lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Kendala lainnya kata Azriana yang masih diha­dapi yaitu belum adanya sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan memperhatikan kerentanan korban. Dari pemantauan Komnas Perempuan selama 15 tahun ada 15 jenis keke­rasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia.

“Hanya saja yang mam­pu tercover oleh hukum hanya empat seperti, per­kosaan, pencabulan, eks­ploi­tasi seksual, dan aborsi paksa. Sementara lainnya masih belum terakomodir oleh hukum. Akibatnya, pelaku tidak bisa dijerat hukum yang bisa mem­beri­kan efek jera,” pungkasnya.

Komnas Perempuan ber­harap agar pemerintah memang memperhartikan hal ini untuk memberikan perlindungan dan mencegah kaum perempuan dari tin­dak kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja. Seperti halnya Undang-Un­dang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dapat melak­sanakan urusan pember­dayaan perempuan.

Selanjutnya, UU Nomor Tahun 2014 tentang peme­rintah desa yang dapat digu­nakan untuk mendorong lahirnya lebih banyak laya­nan berbasis komunitas yang mudah terjangkau kor­ban.

“Khusus di Ranah­mi­nang kita tahu adanya kon­sep Nagari adat yang akan memudahkan konsolidasi antar ninik mamak, peng­hulu dan kemenakan dalam mendukung perempuan kor­ban seksual,” harap Azriana. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]