Buruh Asing Serbu RI


Kamis, 03 September 2015 - 19:57:14 WIB
Buruh Asing Serbu RI

Unjuk rasa itu merupakan gabungan dari sejumlah elemen organisasi buruh seperti KSPI, KSPSI dan KSBSI. Selain menolak TKA, buruh juga mengajukan sejumlah tuntutan penting seperti desakan agar pemerintah menurunkan harga BBM dan sembako.

Baca Juga : Duh, Sejumlah Ahli Sebut Vaksin Nusantara Dinilai Tak Layak Disebut Vaksin

Buruh juga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh sektor industri akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea mengatakan masalah ekonomi nasional sangat merugikan buruh. Melemahnya rupiah dan perlambatan ekonomi Indonesia, membuat sejumlah industri melakukan efisiensi dengan merumahkan sejumlah karyawan pabrik.

Baca Juga : Disebut Bakal Gantikan Nadiem, Abdul Mu'ti Beri Tanggapan di Luar Dugaan

Walikota Bandung Ridwan Kamil mengomentari ihwal masuknya buruh Cina secara besar-besaran ke beberapa proyek penting di Indonesia. Menurut Ridwan Kamil, penggunaan tenaga kerja asing seharusnya dibatasi pada level jabatan dan kepentingan.

Untuk tenaga kerja dengan level buruh UMR, perusahaan sudah seharusnya memberdayakan tenaga kerja lokal yang ketersediaannya cukup banyak di Indonesia. Kalau levelnya manajer atau direksi dengan level pendidikan dan expertise-nya tinggi, saya kira masih bisa dipahami. Tapi, kalau yang sifatnya buruh kerah biru, sebaiknya pakai tenaga kerja Indonesia

Baca Juga : Siap-siap! BMKG Prediksi Hujan Es Guyur Daerah di Sumatera dan Jawa Hari Ini

Keberadaan tenaga kerja dari Cina ini dipertanyakan karena banyak di antaranya mengerjakan pekerjaan level bawah atau pekerjaan kasar yang seharusnya bisa dikerjakan buruh lokal.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri harus menjelaskan ke publik perihal eksodus ribuan pekerja asal Cina ke Indopnesia. Pasalnya, hal tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri No 15 Tahun 2015 tentang Jabatan Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dibuat oleh M. Hanif Dhakiri sendiri.

Baca Juga : Kritik Wacana Poros Partai Islam, Zulkifli Hasan: Ini Bertentangan dengan Rekonsiliasi Nasional

Tentu sangat ironis pada saat PHK terjadi di berbagai daerah, di sisi lain Pemerintah mengizinkan TKA bekerja di Indonesia dan diperparah lagi pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Untuk itu Menaker harus bertanggungjawab penuh dan segera melakukan deportasi massal terhadap TKA tersebut.

Sebagiamana regulasi ketenagakerjaan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus sesuai dengan keahlian dan menempati jabatan tertentu serta bertujuan untuk mentransfer ilmu kepada pendambingnya yakni warga negara Indonesia dengan waktu yang ditentukan. Namun, faktanya TKA seperti di Lebak Provinsi Banten dan Manokwari Provinsi Papua sebagian besar adalah buruh. Diharapkan pemerintah merespon suara dan tuntutan buruh dan masyarakat, agar pergerakan buruh tersebut, sehingga  kelak tidak menjadi bola salju yang dapat menyulitkan posisi pemerintah, kepentingan nasional. ***

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]