Perempuan Minang Perintis Polwan


Jumat, 04 September 2015 - 17:04:37 WIB
Perempuan Minang Perintis Polwan

Keenam perempuan itu mulai mengikuti Pen­didikan Inspektur Polisi di Sekolah Polisi Negara Bukittinggi pada 1 September 1948. Tang­gal itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir­nya polisi wanita.

Baca Juga : Blunder Jokowi Berulang

Saat itu, pemerintah da­rurat Republik Indonesia di Kota Bukittinggi harus mena­ngani arus pengungsian besar-besaran akibat agresi militer Belanda. Pengungsian besar-besaran itu berpotensi me­nimbulkan masalah jika ada penyusup di antara pengungsi yang masuk ke wilayah-wila­yah yang dikuasai republik.  Namun, pengungsi perem­puan menolak digeledah oleh polisi pria.

Jika ingin bukti bahwa polwan itu dirintis oleh pe­rempuan Minang, maka ber­kunjunglah ke Kota Bu­kit­tinggi. Tepatnya di per­tigaan Jalan Sudirman dengan Jalan H. Agus Salim, di sana berdiri megah sebuah Mo­numen Po­lisi Wanita (Pol­wan).

Baca Juga : Investasi Tumbuh, Indonesia Maju

Monumen Polwan ter­sebut diresmikan pada 27 April 1993 oleh Kepala Ke­polisian RI (Kapolri) yang waktu itu dijabat oleh Jen­deral Polisi Banurusman. Saat hari peresmian, warga Bu­kittinggi banyak yang ter­sentak dan seakan tak percaya. Mereka kemudian baru tahu, polwan pertama di Indonesia, justeru lahir di Kota Bu­kittinggi.

Dalam buku Polisi Pe­juang, Polisi Masyarakat: Sejarah Kepolisian RI di Sumatera Barat/Tengah ter­bitan tahun 2006 yang ditulis Hasril Chaniago dan kawan-kawan disebutkan, Polwan di Bukittinggi atau Sumbar pada umumnya, tak terlepas dari berbagai permasalahan keja­hatan yang sering menimpa perempuan dan anak-anak.

Perempuan yang menjadi pelaku atau korban kejahatan waktu itu seringkali keberatan jika diperiksa oleh polisi pria, terutama saat pemeriksaan fisik. Kesulitan itu ternyata juga dirasakan oleh petinggi-petinggi di Jawatan Kepo­lisian Negara di Jogjakarta.

Pada tahun 1948, diren­canakanlah untuk mendirikan pendidikan polisi wanita di setiap keresidenan di seluruh Indonesia. Instruksi dari Jog­jakarta ini juga diterima oleh Markas Polisi Sumatera di Bukittinggi. Tiap keresidenan diberi kesempatan untuk me­ngirim dua calon. Namun hingga Mei 1948, tidak ada satupun residen yang men­gi­rim calonnya, karena waktu itu keadaan lagi memanas.

Tapi di Bukittinggi, or­ganisasi wanita dan organisasi wanita Islam berinisiatif me­ngajukan usulan kepada pe­me­rintah, agar dididik wanita-wanita pilihan untuk menjadi polisi. Alasannya, jika wanita berurusan dengan polisi, ma­ka akan diperiksa oleh polisi wanita.

Apalagi waktu itu, di Bu­kittinggi banyak wanita pela­rian dari Singapura dan Riau serta daerah lainnya, karena tidak menerima pemeriksaan badan (foui­­­­­lleren) oleh polisi pria. Selain itu, banyak wanita yang tidak mau diperiksa polisi pria yang ingin me­lakukan pe­merik­saan akibat banyaknya pe­nyusup.

Pada 1 September 1948, cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Kota Bu­kit­tinggi mengakomodir ke­i­ngi­nan kaum wanita itu. Di Bu­kittinggi pada tahun 1948 itu, ada dua bentukan polisi. Per­tama, Pendidikan Pem­ban­tu Inspektur Polisi, dan ke­dua Kursus Inspektur Po­lisi.

Polisi Sumatera Barat waktu itu diperkenankan me­nerima 12 orang calon polisi wanita. Namun yang men­daftar waktu itu hanya sem­bilan orang. Setelah dila­kukan tes, yang lulus hanya enam orang saja. Mereka adalah Nelly Pauna (Kolonel Polisi Nelly Pauna Situ­mo­rang), Mariana Saanin (Ko­lonel Polisi Mariana Muf­ti), Djasmainar (Kolonel Polisi Djasmainar Husen), Ros­malina (Kolonel Polisi Ros­malina Pramono), Rosnalia (Kolonel Polisi Rosnalia Ta­her) dan Dahniar (Letnan Kolonel Dahniar Su­kotjo).

Selesai pendidikan Ins­pektur Polisi, secara efektif para pelopor polisi wanita itu mulai bertugas di Jawatan Kepolisian Negara dan Ko­misariat Polisi Jakarta Raya pada tanggal 1 Mei 1951.

Rosmalina ditugaskan pa­da staf Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, Djas­maniar ditempatkan ditempatkan di Seksi V (Jakarta Pusat), Ros­malia di Seksi IV (Jakarta Barat), Mariana Saanin di Seksi VII (Jakarta Timur), Nelly Pauna di Vice Control (reskrim bagian minuman keras dan wanita tuna susila, dan Dahniar di Seksi VI (Ja­karta Pusat).

Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah ke­ja­hatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan ma­salah administrasi bahkan berkem­bang jauh hampir me­nyamai berbagai tugas polisi pria.

Bahkan di penghujung tahun 1998, sudah lima orang Polwan dipromosikan men­duduki jabatan komando (sebagai Kapolsek). Hingga tahun 1998 sudah empat orang Polwan dinaikkan pang­katnya menjadi Perwira Ting­gi berbintang satu. (*)

 

Laporan:
YUSRIL/HASWANDI/FERI MAULANA

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]