Sebagian APK Paslon Masih Terpasang


Jumat, 04 September 2015 - 19:47:58 WIB
Sebagian APK Paslon Masih Terpasang

Sementara anjuran KPU pada saat acara pengambilan nomor urut paslon, Adi Gunawan-Jhon­son Putra (AG-JOS) dan Sutan Rhiska Tuanku Kerajaan- Amri­zal Dt.Rajo Medan (Suka-Aman) beberapa waktu lalu, setiap tim kampanye masing-masing peserta diminta berinisiatif menurunkan sendiri baliho dan spanduk-spanduk tersebut.

Baca Juga : Sumarak Alek Nagari, Koarsa Laksanakan Sunatan Massal di Sungai Batang

Anjuran tersebut merupakan tahapan berikut yang harus dilalui menjelang kampanye, sebagai­mana menurut Peraturan KPU.

“Untuk pemasangan APK diatur oleh KPU. Masing-masing paslon hanya diberi jatah lima balilo untuk wilayah kabupaten, dan dua spanduk untuk masing-masing kenagarian. Pemasangan baliho dan spanduk tersebut juga diatur oleh KPU,” ungkap Ketua KPUD Dharmasraya, Kasasi,S.Pd beberapa waktu lalu.

Baca Juga : BMKG Maritim Teluk Bayur: Waspadai Angin Kencang dan Gelombang Hingga 4 Meter

Terpisah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dhar­masraya, Marius,S.Pd mengata­kan, pihaknya telah melakukan penertipan baliho paslon, dan jika masih ada baliho paslon yang belum diturunkan pihaknya me­nunggu surat perintah selanjut­nya.

“Jika masih ada baliho paslon yang dipajang ditempat umum, kami siap menurunkannya. Kami tunggu perintah selanjutnya,” tegas Marius bersemangat.

Sementara itu, Pj.Bupati Drs. Syafrizal, MM, mengatakan, sejak dirinya bertugas di Kabupaten Dharmasraya, ia telah meme­rintahkan jajaran SKPD untuk menertipkan baliho paslon petahana.

“Saya telah perintahkan jajaran SKPD untuk menertipkan baliho tersebut,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada awak media untuk melaporkan jika masih ada baliho paslon yang masih terpajang.”Hal ini akan kita koordinasikan kembali de­ngan KPU untuk menindaklanjuti penertipan baliho paslon ter­sebut,” pungkasnya.

Salah seorang warga Dhar­mas­raya, Karto (40) menyebut­kan, apabila masih ada baliho palson yang dipasang di tempat-tempat umum, itu jelas melanggar aturan dan bertentangan dengan regulasi yang melarang paslon memasang APK sendiri. Sebab, APK harus menggunakan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Selain melanggar aturan, hal ini juga bisa memicu konflik di masyarakat. Kita minta KPU jangan pandang pilih kasih. Ter­tip­kan semua,” pungkasnya.(h/k/mdi)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]