Tindak Pembakar Hutan


Ahad, 06 September 2015 - 19:36:33 WIB
Tindak Pembakar Hutan

Sedangkan dampaknya  bagi penerbangan sangat luar biasa. Begitu ketebalan kabut asap sudah me­lampaui batas normal, jadwal penerbangan terpaksa dihentikan/dibatalkan untuk sementara. Di Bandara SSK II Pekanbaru puluhan penerbangan  dibatalkan, guna menghindari akibat fatal  dari kondisi tersebut. Bandara SKK II pun sempat ditutup untuk sementara waktu, hingga menunggu jarak padang aman bagi penerbangan komersil.

Baca Juga : Catat! Pelanggar Larangan Mudik Bakal Diminta Putar Balik atau Ditilang

Akibat Bandara SSK II ditutup, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang akan bepergian ke Jakarta, terpaksa naik pesawat dari Bandara Inter­nasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman Sumbar. Arsyadjuliandi Rachman pun mesti rela menempuh jalur darat selama 7 jam dari Pekanbaru ke Padang. Penerbangan di sejumlah bandara di wilayah Sumatera juga terganggu, karena antara penerbangan yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Satu pesawat digunakan untuk melayani beberapa jalur penerbangan.

Bagi dunia usaha dan bisnis, kondisi yang ditimbul­kan oleh kabut asap seperti ini  sangatlah merugikan. Banyak pertemuan-pertemuan bisnis, MoU dan lain sebagainya yang batal dan tertunda. Daerah-daerah yang menjadikan periwisata sebagai sumber pendapatan primadona bagi daerahnya tentu juga sangat terganggu. Sejumlah agen perjalanan menyampaikan terjadinya pembatalan oleh tamu, mengigat udara yang tidak sehat bagi wisatawan. Ajang Tour De Singkarak (TdS) yang akan digelar Bulan Oktober depan juga dikhawatirkan terganggu oleh kabut asap.

Baca Juga : JK-Surya Paloh Bisa Berkolaborasi untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024

Pemerintah sudah semestinya mengambil tindakan tegas bagi perusahaan yang membakar hutan bagi perluasan perkebunannya. Tidak waktunya lagi pemerintah bersilat lidah kepada masyarakat tentang pernyataan sulitnya mengungkap pelaku pembakaran hutan. Karena jika itu yang terjadi, sama saja halnya melindungi para pembakar hutan yang telah menim­bulkan kerugian besar bagi Negara.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan salah satu tindakan kementeriannya dalam kasus kebakaran hutan akhir-akhir ini adalah menyegel lahan yang terbakar. Penyegelan itu dilakukan sebagai bentuk efek jera bagi pelaku kebakaran hutan.

Baca Juga : Reshuffle Kabinet Jokowi, Nadiem Makarim Layak Diganti?

Tujuan penyegelan agar penyidik pegawai negeri sipil (PNS) serta polisi hutan memiliki bukti yang cukup di depan pengadilan tentang terjadinya kebakaran hutan di lokasi tersebut. Hutan yang terbakar bisa memberi petunjuk bagi tim untuk mengetahui latar belakang pelaku atau korporasi yang melakukan pembakaran.

Caranya, penyidik akan mencari tahu siapa pemilik lahan itu melalui informasi dari desa atau notaris terdekat. Setelah mengetahui siapa pemilik lahan, pihak yang berwajib bisa menanyakan apa yang sudah dilakukan pemilik lahan untuk mencegah terjadi kebakaran hutan miliknya. Menurut Yunus selama ini, Kementerian tidak berani menyegel lahan yang sudah terbakar itu. Sangat diyakini kebakaran hutan yang selama ini terjadi banyak disebabkan oleh ulah manusia. Sebesar 99 persen kebakaran itu karena manusia. Sudah ada 2.000 hektare lahan di Riau serta 520 hektare di Jambi yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup karena terbakar. ***

Baca Juga : Gatot Nurmantyo Ikut Disuntik Vaksin Nusantara Terawan

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]