Antisipasi Kabut Asap Lamban


Ahad, 06 September 2015 - 20:07:56 WIB

Dalam pernyataannya, PD menegaskan agar pe­me­rintah mesti segera menye­lesaikan persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan, serta menjelaskan secara terbuka perihal penggantian Kabareskrim Mabes Polri yang diduga penuh unsur politis. PD menilai peme­rintahan Joko Widodo lam­ban dalam mengantisipasi kabut asap yang menimpa se­bagian wilayah Sumatera dan Ka­li­mantan sehingga berdampak luas ke negara tetangga. “Kami melihat ini terkesan terlambat un­tuk diantisipasi sehingga ber­dampak luas,” kata  Ketua Divisi Ta­ng­gap Bencana PD Umar Arsal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PD Syarief Hasan mengklaim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ber­hasil mengatasi masalah kabut asap dalam kurun waktu 10 tahun. Untuk itu, ia meminta pe­me­rintahan Jokowi mencontek cara SBY dalam mengatasi dampak dari kebakaran hutan tersebut.

“Kami ingin pemerintah tu­run tangan secara langsung, pe­merintah harus tingkatkan action plan dan juga kerja sama dengan Pemda. SBY dulu langsung ke lapangan sehingga permasalahan asap bisa ditangani dengan baik,” jelas Syarief.

“Bencana kabut asap sekarang memprihatinkan, itu ber­penga­ruh langsung ke ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, kondisi hutan, dan lingkungan kita. Ham­pir dipastikan berdampak negatif bagi masyarakat,” ujar Syarief.

Menurut Hasan, pemerintah perlu melihat dan mem­per­hati­kan pengalaman Indonesia di tahun sebelumnya terkait ben­cana itu. Dia menilai langkah pemerintah di era Presiden SBY begitu baik dan bisa dijadikan contoh saat ini. “PD sangat ber­penga­laman soal itu, pada tahun 2013 dan 2014 mengalami per­soalan asap yang sama dengan sekarang, waktu itu alham­dulil­lah dapat mengatasi langsung, dan konkrit,” terangnya (berita terkait halaman 22).

Oleh karena itu, kata Syarif, PD meminta pemerintah untuk turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut dengan ke­bija­kan yang tepat, cepat dan konkrit. “Kami harap pemerintaah me­ning­katkan action plan dengan menggandeng Pemda terkait, BNPB juga sudah bergerak, tapi harus cepat ya, agar masalah asap ini bisa segera diselesaikan de­ngan baik,” tandasnya.

Seperti diketahui, kebakaran hutan menyebabkan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan terdampak kabut asap tebal. Bahkan, kabut asap tersebut juga menyerang daerah Pekanbaru, Sumbar, Jambi dan sekitarnya. Selain itu, kejadian kabut asap ini juga menyelimuti beberapa pro­vinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, mengklaim kabut asap akibat kebakaran hutan ini belum menyebabkan me­ning­kat­nya jumlah penderita Ispa ( infek­si saluran pernafasan). Jadwal penerbangan pun masih berjalan normal di Bandara Sultan Mah­mud Badaruddin II, Sumatera Selatan.

“Jadwal penerbangan 9 kloter haji juga berjalan normal, tidak ada yang keluar dari jadwal. Penderita ispa juga tidak be­r­tam­bah signifikan,” kata Alex.

SBY Datang, Riau Terang

Dari catatan Haluan Riau, mantan Presiden RI SBY lang­sung datang ke Riau pada Maret 2014 lalu, untuk penanganan karhutla. Ketika itu, SBY yang berkunjung ke Riau selama dua hari, langsung memanggil seluruh pihak terkait, baik pusat, provinsi, hingga ka­bu­paten, untuk pe­nanga­nan karhutla yang terjadi saat itu.

Ketika itu, operasi pe­nanga­nan Karhutla di Bumi Lancang Ku­ning, langsung dilakukan se­cara menyeluruh di bawah koor­dinasi SBY. Hasilnya, dalam beberapa hari, kabut asap yang ketika itu menyelimuti Riau, banyak ber­kurang dan langit Bumi Lancang Kuning pun terang.

Ketika itu, SBY juga men­yentil proses penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla, yang dinilai tidak setimpal. sehingga tidak memberikan efek jera. Karena itu, Presiden SBY me­nekankan, para pelaku Karhutla harus diberi hukuman yang berat, karena perbuatan mereka dinilai sebagai kejahatan terhadap ke­manusiaan.

“Saya tidak suka kalau ada yang mengatakan ini kebakaran lahan ini alam semata, cuaca ekstrim dan lahan gambut yang mudah terbakar. Saya tidak per­caya. Ada provinsi yang sama dengan lahan yang sama, tapi kondisinya tidak sama seperti yang terjadi di Riau,” tegas SBY ketika itu.

Tidak sekedar memberi pe­ri­nga­tan, SBY juga langsung meng­koordinir operasi karhutla di Riau, yang melibatkan semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, ma­sya­rakat dan perusahaan. Saat itu empat ba­talyon TNI diturunkan ke Riau.

Cabut Izin

Dari Sumatera Selatan, Pr­esiden Joko Widodo menegaskan tidak segan-segan mencabut izin perusahaan hutan bila terbukti terlibat dalam Karhutla di Su­ma­tera. Menurut Jokowi, peru­saha­an harus mengemban tanggung jawab memelihara hutan dan lahan. “Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya (lalai), cabut...cabut,” ujar  Presiden Jokowi di Dusun Garonggang, Kabupaten OKI, Sumsel, Minggu kemarin.

Tidak hanya itu, Jokowi akan memidana perusahaan yang ter­bukti sengaja membakar hutan dan lahan. Jokowi meme­rintah­kan Kapolri untuk melakukan investigasi. “Saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak me­ma­tuhi,” tegas Jokowi

Menurut Jokowi perusahaan yang memiliki kepentingan di hutan harus bertanggung jawab menjaga hutannya. “Karena me­reka sebetulnya juga harus ber­tang­gung jawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah kita berikan kepada mereka,” ungkapnya.  (h/mtv/oke)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 31 Juli 2015 - 20:15:18 WIB

    Jokowi: Antisipasi Dampak Kekeringan

    GELAR RAPAT TERBATAS

    JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas untuk membahas antisipasi dampak kekeringan dari fenomena El Nino dengan sejumlah menteri dan pejabat.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]