Dorong Percepatan Serapan Anggaran


Senin, 07 September 2015 - 19:15:18 WIB

Sementara untuk, se­rap­an anggaran dari 19 kabu­paten kota yang ada di Sum­bar hingga Agustus terbilang ma­sih minim. Rata-rata serap­an anggaran Kabupaten/Kota masih di angka 24 pers­en.

Menurut Donny, lamban­nya penyerapan anggaran terjadi disebabkan beberapa faktor. Selain karena keter­lambatan pengesahan APBD, permasalahan lahan, kekha­watiran para pejabat di dae­rah tersangkut kasus hukum untuk menggunakan ang­garan juga membuat lamban­nya serapan anggaran ini.

Dilanjutkannya, mengacu pada pertemuan gubernur se-Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (K­PK), Kejagung, Kapolri, Ke­jati se Indonesia dan Kapolda se Indonesia 24 Agustus lalu penegak hukum jangan lagi mencari-cari kesalahan. Pene­gak hukum harus meng­uta­makan kepentingan umum dari pada penegakan hukum.

Dijelaskannya, jika apa yang dilakukan kepala daerah berupa kebijakan/diskresi maka penegak hukum tidak boleh mempidanakan. Namun harus melihatnya dari sisi kebijakan. Begitu juga yang terjadi kesalahan ad­minis­trasi, maka harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun  2014 ten­tang ad­ministrasi peme­rintah­an.

“Presiden minta, jangan asal mempidanakan pejabat daerah. Biarkan Aparat Peme­rik­sa Internal Pemerin­tah (APIP) yang bekerja dahulu. Penentuan kerugian peme­rintah itu dilakukan APIP. Mana kala ada potensi ke­uangan negara, ada waktu 60 hari dari pelaksana untuk mengklarifikasi kepada peme­riksa,”ujarnya.

Dikatakannya, tindakan administrasi pemerintah ter­bu­ka dituntut secara perdata karena untuk masalah ganti rugi kerugian negara itu di­mung­kinkan. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang ganti rugi keuangan negara.

Kapolda Sumbar,  Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto dalam kesempatan itu mene­gaskan jajarannya akan men­du­kung percepatan serapan anggaran di daerah itu, se­suai  arahan presiden. “Ka­lau ada individu mau­pun kelom­pok yang meng­hambat per­ce­patan serapan anggaran, atau ada yang mencari keun­tungan dari hal ini, laporkan. Saya akan pro­ses,” tegasnya.

Bambang juga menawar solusi kepada Bupati/Wa­likota. Diantaranya me­min­ta Gubernur Sumbar untuk me­me­rintahkan kabupaten/kota untuk laksanakan kegiatan, bukan sekedar himbauan. Kemudian mendorong SKPD selesaikan masalah internal. Menetapkan PPK dan lang­sung kerja, hilangkan keta­kutan, hilangkan kepen­ting­an individu dan kelom­pok. Serta pahami pedoman, tetap men­jaga aspek kualitas dan akun­tabilitas. “Saya tahu bapak-bapak itu dipilih rak­yat. Kare­na kita harus utama­kan merah putih, jangan ego sektoral, ini demi orang banyak,” ujarnya.

Kapolda juga meminta a­paraturnya untuk tidak men­ca­ri-cari kesalahan, apa­lagi mi­nim informasi sengaja me­lem­­par­nya ke media massa bi­ar dapat dukungan publik. Hi­langkan kesan bahwa pe­nyi­di­kan seo­lah tidak ada batasan. “Saya tegaskan kami ti­dak akan kriminalisasi kebija­kan yang mendorong perce­patan pe­nye­rapan anggaran dengan benar. Penegakan hukum tidak akan ganggu proyek yang sedang berjalan, jika ada aparat saya yang mencari-cari kesalahan si­lahkan lapor­kan pada saya, akan saya tindak,”tegasnya.

Dukungan ini juga mun­cul dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar , Sugiyono. Ia mengatakan, jajaran kejak­saan di Sumbar akan men­dukung percepatan serapan anggaran tersebut. Jajaran kejaksaan tidak boleh lang­sung menindaklanjuti laporan terkait proses lelang (proses administrasi).

Menurutnya, persoalan administrasi itu, jika dite­mukan pelanggaran, akan diselesaikan dengan men­dahulukan pengembalian kerugian negara. Penegak hukum tidak akan melakukan penegakan jika tidak ada tindakan melawan hukum. Untuk pejabat pemerintah daerah tidak perlu takut untuk melaksanakan kegiatan. “Se­pan­jang tidak melanggar hu­kum, kenapa harus takut,” ujarnya. (h/mg-isr)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]