Syarat Penerimaan Pegawai RS Dinilai Langgar HAM


Selasa, 08 September 2015 - 18:45:52 WIB

Untuk mengurus STR terang Zainal, diakui sangat sulit dan harus dilakukan di Jakarta. Apalagi, STR itu bisa didapatkan jika per­guruan tinggi yang be­r­sang­kutan menguruskannya lang­sung ke Jakarta. “Tapi, ba­nyak dari perguruan tinggi yang tidak mendapatkan STR para alumninya, meski telah diurus administrasi secara benar,” ujar Zainal.

Zainal berpendapat, se­harusnya yang diwajibkan itu adalah sertifikat kom­petensi, bukan STR. Menurutnya, sertifikat kompetensi adalah suatu bukti tertulis yang menyatakan seseorang telah kompeten. Sementara STR hanya merupakan suatu re­gis­trasi atau catatan bahwa orang tersebut telah me­miliki sertifikat kompetensi.

“Logikanya, sertifikat kompetensi itu lebih kuat daripada STR. Jadi, jika sertifikat kompetensi lebih kuat, kenapa harus pakai STR. Kalau memang STR itu dibutuhkan, sebaiknya diminta saat pelamar itu telah dinyatakan lulus,” tutur Zainal.

Zainal juga me­ngung­kapkan, tidak ada satupun Undang-undang atau aturan yang mengharuskan adanya STR menjadi salah satu sya­rat dalam penerimaan pe­gawai, baik da­lam Pe­ra­turan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Peru­bahan atas Peraturan Pe­merintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil maupun da­lam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Tak hanya itu, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Un­dang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Per­men­dik­bud No. 81 Tahun 20 14, Un­dang-undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Kepe­ra­wa­tan, Un­dang-undang No.36 Th 20­14 ten­tang Te­naga Kese­ha­tan, Undang-undang No. 30 Tahun 2014, tentang Ad­mi­nistrasi Pe­merintahan, serta undang-undang dan aturan lainnya, menurut Zainal Abi­din juga tidak mewajibkan STR men­jadi persyaratan da­lam pe­nerimaan tenaga ahli dan pegawai.

“Berdasarkan maksud pasal 44 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012, Sertifikat Kom­­­petensi dapat di­per­gunakan sebagai syarat un­tuk memperoleh pe­ke­r­jaan terten­tu. Semen­ta­ra STR yang dimaksud da­lam Un­dang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-undang No. 38 tentang Ke­perawatan, cukup di­sya­ratkan kepada peserta selek­si yang lulus dan tidak dija­dikan persyaratan mut­lak, ka­rena fungsi STR ter­sebut hanya sebagai re­gis­trasi telah memiliki Ser­tifikat Kompetensi sesuai keahliannya masing masing, sesuai  UU nomor 38 Ta­hun 2014 Pasal 1 butir 9,10,” jelas Zainal Abidin.

Zainal berharap agar Menteri Pendayagunaan Apa­­ratur Negara dan Re­for­masi Birokrasi, me­nertibkan tata cara penerimaan pega­wai yang lebih reformis se­suai dengan AU­PB, su­paya tidak terjadi keberpi­ha­kan dan monopoli kelom­pok.

“Saya juga berharap Men­­teri Kesehatan tidak lagi mewajibkan adanya STR sebagai sarat utama untuk menerima lamaran calon pegawai di lingkungan kesehatan, baik pemerintah maupun rumah sakit swas­ta,” tambah Zainal. (h/wan)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]