SBY: 70 Persen Karhutla Akibat Dibakar


Selasa, 08 September 2015 - 19:04:32 WIB

SBY mengatakan rakyat ba­nyak yang mengeluh akibat asap tersebut, sehingga tidak bisa bernapas dengan baik, tidak bisa bersekolah, dan melakukan sega­la macam aktivitas.  “Ibu Ani punya instragram. Saya punya sosial media sekarang dibe­ron­dong bertanyaan apa tanggung jawab negara, apa tanggung jawab pemerintah, segala macam. Tentu harus saya emong ini rakyat kita,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada upaya untuk mengubah budaya untuk membakar seenaknya. Oleh ka­rena itu peran kepala desa, ba­binsa, dan babinkamtibmas sa­ngat penting. “Jangan dibiarkan, cepat tegur, tangkap. Dulu banyak yang  ditangkap Kepolisian, ba­gus, lawan. Provokator  tangkap, penyandang dana tangkap, pe­negakan  hukum harus jelas. Jangan menyalahkan yang lain-lain, padahal mereka yang mudah membakar dibiarkan,”  katanya.

SBY lalu menceritakan pe­ngalamannya saat mengatasi keba­karan hutan pada 2007.  “Saya apelkan di Palembang. Gubernur semua segala macam. 2008, 2009, 2010 asap menurun,” ujar SBY.

Kemudian mulai muncul lagi pada 2012 dan 2013. “Tahun 2013 itulah di Halim saya apelkan 2.500 TNI/Polri waktu itu dengan BNPB dan dengan  sukarelawan, satu dua minggu kemudian seattle lagi,” katanya.

Namun, lanjut SBY,  kemu­dian kumat lagi tahun lalu, hanya di Riau. Waktu itu, SBY hendak berkampanye di Magelang, tapi harus ditinggalkan untuk ke Riau selama 3 hari 3 malam. “Kita lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Tuhan Maha Besar, mungkin Tuhan membaca ke­inginan kita. Saya di sana 2 hari di kasih hujan ditambah aksi dari TN/Porli, BNPB, dan se­muanya,” ujarnya.

SBY menegaskan, kebakaran hutan tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini, seperti men­jadi pemadam kebakaran. SBY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya hidup, cara-cara bercocok tanam, dan aturan yang jelas. “Kepedulian dari pejabat negara, dan penegakan hukum. Totalitas, klo ini kita lakukan terus-mene­rus, Insya Allah akan bagus,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pihak yang menjadi penyebab kebakaran itu meru­pakan ‘kombinasi’.

“Kombinasilah. Kombinasi menurut aku. Harus dilihat kasus­nya. Sebab rata-rata kan sama-sama oportunis baik perusahaan maupun rakyatnya,” kata Siti di kantornya, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Oleh karena itum kata Siti, untuk jangka panjang,harus dila­kukan perbaikan hidup rakyat. Penataan diperlukan.

“Karena ini kan giliran replanting habis musim hujan. Tanam jadi pengen gampang karena lima juta per hektar untuk pembersihan normal. Dan jika dibakar 700 ribu per hektare,” kata Siti.

Siti menyatakan siap men­cabut izin usaha pada perusahaan kehutanan yang kedapatan se­bagai pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Selama ini meskipun (pelaku pelanggaran) diproses (secara hukum) namun tetap bisa men­jalankan produksinya,” katanya.

Untuk itu, menurut Siti, selain sanksi hukum atau pidana juga perlu diberikan sanksi ad­mi­nistratif berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

Menyinggung besaran denda yang akan diberikan kepada peru­sahaan pelaku pelanggaran izin sehingga menyebabkan karhutla, Menteri LHK menyatakan menurut undang-undang antara Rp100 juta hingga Rp1,5 miliar.

Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dinilai sudah masuk bencana nasional. Pe­nanganan bencana ini harus diambil alih pusat dan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

“Ini bencana nasional dan presiden harus mengomandoi. Pak SBY dulu bikin apel siaga di Jakarta,” kata Wakil Ketua Ko­misi IV DPR Herman Khaeron, kepada detikcom, Selasa (8/9.

Pemerintah daerah juga tak boleh lepas tangan. “Teknis akan sulit kalau semua ditangani pu­sat,” kata Herman.

Penanganan darurat asap per­lu diambil alih pusat karena kabut asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan sudah parah. Kabut asap tersebut menyebabkan kese­hatan dan ekonomi masyarakat di sekitarnya sangat terganggu.

“Perlu penanganan yang se­gera dan terkoordinasi antar lintas sektoral, pusat dan daerah, serta melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, meski mungkin saja upaya pemadaman sudah dila­kukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Setelah diambil alih peme­rintah pusat, menurut Herman, penanganan dapat dilakukan secara masif. Pemerintah juga harus mengumumkan kabut asap tersebut sebagai bencana nasional untuk menggerakkan semua pihak terkait. (h/dtc/ant/met)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 11 Mei 2015 - 20:02:35 WIB

    SBY: Ada Parpol Lain Obok-obok Demokrat

    JAKARTA, HALUAN — Pernyataan mengejutkan dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengung­kapkan ada partai politik lain yang berusaha mengobok-obok demo­krasi di partai yan.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]