Transparansi PLN dalam Rekening Prabayar


Selasa, 08 September 2015 - 19:06:35 WIB
Transparansi PLN dalam Rekening Prabayar

Penghitungan KWH Meter LPB sama saja dengan KWH Meter Analog karena telah melalui tahap standarisasi Tera (tidak lebih mahal) dan harga Rp/kWh Listrik Prabayar sudah diatur dalam TDL 2010 yang dikeluarkan oleh men­teri ESDM No. : 07 Tahun 2010. Yang akan menentukan hemat atau boros adalah 100% perilaku pengunaan peralatan listrik oleh pelanggan. Serupa dengan telepon, dengan Listrik Pintar cenderung orang akan berhemat, sebaliknya dengan Pascabayar cenderung orang lebih boros karena kurang terkendali.

Baca Juga : Etika Politik Koalisi PKS dan PAN dalam Menentukan Wakil Walikota Padang

Namun layaknya suatu peru­bahan, peralihan listrik konven­sional ke listrik pintar ini juga menimbulkan kecanggungan bagi penggunanya, walaupun sebenar­nya untuk formulasi rekening sama saja dengan listrik pasca bayar. Kebanyakan pelanggan keliru dalam mengartikan pulsa/token yang dibeli dengan berpikir bahwa jumlah yang dibayarkan adalah sepenuhnya untuk pem­belian kWh listriknya. Padahal sebagaimana listrik pasca bayar, pelanggan juga harus membayar beberapa komponen lain yaitu PPJ, PPN dan biaya administrasi Pos/Bank. Kedua komponen ini tidak masuk ke dalam kas PLN jadi tidak memberi pengaruh apa-apa untuk kondisi keuangan PLN. Bila di dalam listrik pasca bayar biaya komponen tersebut diurai­kan terpisah, dalam listrik pra­bayar itu include dalam rupiah yang kita bayarkan.

Untuk biaya administrasi sendiri bisa berbeda-beda jumlah­nya tergantung tempat pemba­yaran dan media pembayarannya. Sebagai contoh, bila kita membeli di Bank Bukopin akan berbeda dengan bila kita membeli di BCA. Bahkan ketika kita membeli di bank yang sama pun, bisa saja berbeda tarifnya bila kita mem­beli langsusng ke teller dengan melalui SMS banking. Biaya administrasi ini bukanlah diten­tukan oleh PLN, melainkan me­lalui bank/pos yang dipilih oleh pelanggan.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Demikian pula dengan PPJ (Pajak penerangan jalan), biaya ini bukan untuk PLN melainkan pemerintah. PLN hanya bertugas melakukan pemungutan, namun selanjutnya biaya PPJ ini akan disetorkan ke pemerintah.

Jadi rupiah yang dikeluarkan pelanggan harus dikurangi biaya administrasi pos/bank terlebih dahulu, kemudian dikurangi biaya PPJ (Pajak Penerangan Jalan), sisanya yang kemudian dikalikan rupiah per kWh.  Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam simulasi penghitungan token berikut. (*)

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

 

EMMEILIA TOBING (LIA)
(Humas & PKBL PT PLN (Persero) Wililayah Sumbar)

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]