Masyarakat Keluhkan Baliho Calon


Rabu, 09 September 2015 - 18:35:13 WIB

Menurutnya, adanya pemasangan APK yang tidak sesuai aturan KPU disebabkan lemahnya Panwaslu dan KPU dalam menegakkan aturan.

“Kalau mau menegakkan aturan jangan pilih kasih. Jika takut jangan bicara aturan,” tegasnya.

Katanya, proses pemilihan kepala daerah (pilkada) ini dibiayai oleh APBD yang merupakan uang rakyat, mulai dari gaji pegawai KPU, Panwaslu dan seluruh tahapan pilkada. Termasuk dalam penegakan aturan.

“Mereka itu digaji pakai uang rakyat pak. Kalau mereka tidak bekerja, sama saja mereka melalaikan amanah,” tegasnya sedikit geram.

Sementara itu, Komisioner Devisi Logistik KPU Dharmasraya, Zainal Efendi mengatakan, titik koordinat baliho ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

“Setelah koordinat pemasangan APK tersebut ditentukan, barulah dikeluarkan SK oleh KPU,” jelas Zainal didampingi Komisioner Devisi Sosialisasi, Rizal Gusmendra, di ruang kerjanya, Senin (7/9).

Katanya, masing-masing paslon hanya diberi jatah 5 lembar baliho untuk wilayah Dharmasraya, spanduk 10 lembar per kecamatan, dan umbul-umbul 10 lembar per nagari. Begitu juga dengan ukuran sudah ditentukan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Disinggung soal pelanggaran, dan apa yang akan dilakukan KPU. Zainal menyebutkan, pihaknya akan bertindak jika ada laporan resmi dari Panwaslu Kabupaten. (h/k/tim)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]