Pemprov Diminta Segera Belanjakan Uang Daerah


Rabu, 09 September 2015 - 18:38:18 WIB

Untuk ini, sampai seka­rang realisasi APBD tahun 2015 baru 58 persen untuk realisasi fisik. Untuk rea­lisasi keuangan, baru men­capai 46 persen. Angka ini akan digenjot semaksimal mungkin dalam kurun em­pat bulan ke depan. Dilain pihak, Pj Gubernur Sum­bar, Reydonnyzar Moe­nek menyatakan akan mendesak semua SKPD dan Dinas untuk mempercepat pelak­sanaan semua program.

Plt Sekwan DPRD Sum­bar Raflis juga mene­rang­kan, KUA-PPAS adalah pija­kan awal untuk kemudian benar-benar disahkan seba­gai AP­BD/APBD-P. Secara umum, tambah Raflis, pada APBD-P tahun 2015 ini, pendapatan daerah terdapat senilai Rp4,002 triliun, be­lan­ja dae­rah Rp4,21 triliun, pembia­yaan daerah Rp274 miliar.

Sementara itu pada APBD tahun 2016 dengan total Rp4,19 triliun. Rincian umumnya pendapatan dae­rah Rp3,9 triliun, belanja daerah Rp4,1 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp200 miliar. “Anggaran untuk penda­patan daerah itu nantinya bisa bertambah. Ini dikare­nakan Rp3,9 tri­liun yang direnca­nakan tersebut be­lum termasuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Ke­dua dana itu belum diten­tukan jumlah­nya oleh peme­rintah pusat sehingga belum bisa dima­suk­kan dalam KUA-PPAS,” pungkasnya.

Harus Sesuai Kebutuhan Riil

Sekaitan dengan ini, frak­si-fraksi di DPRD Sumbar menginginkan pelaksanaan program di APBD 2016 disesuaikan dengan kebu­tuhan riil masyarakat, atau yang berbentuk padat karya. Ketua Fraksi Ge­rin­dra DPRD Sumbar Hidayat me­nga­­­takan, APBD 2016 harus diarah­kan pada kebutuhan riil, agar kesejahteraan ma­sya­­rakat bisa ditingkatkan.

“Kondisi pele­ma­han ni­lai rupiah yang terjadi saat ini, akan mengakibatkan per­tum­buhan ekonomi me­nu­run. Semua bisa berujung me­ningkatnya ang­ka pe­ngang­­guran dan sema­kin terte­kan­nya mereka yang dari ekonomi lemah,” ucap Hida­yat.

Maka dari itu lanjutnya, pelaksanaan APBD 2016 diminta untuk tidak me­makai pendekatan konser­vatif, melainkan lebih mode­rat de­ngan melihat situasi ekonomi yang ada sekarang. Dikatakan, yang dimaksud dengan padat karya adalah, pelaksanaan belanja modal yang terdapat pada APBD dijalankan dengan cara swa­ke­lola. Dimana yang dilibat­kan dalam pelaksanaan pro­yek adalah masyarakat.

“Jika masyarakat dili­bat­kan secara langsung saat pengerjaan, manfaatnya ti­dak hanya sebatas selesainya pengerjaan program terse­but. Lebih dari itu, juga diharapkan akan berimbas kepada masyarakat yang diajak terlibat langsung seba­g­ai pekerja,” ujar Anggota Komisi IV itu.

Hal senada senada juga disampaikan Ketua Fraksi Hanura, Armiati. Ia menga­takan, melihat pada pereko­nomian nasional yang se­dang terpuruk, pemerintah memang harus pandai-pan­dai menjalankan program yang telah dirangkum dalam APBD. “Kami berharap pe­lak­sa­naan setiap program memang bisa memberi ke­un­tungan langsung bagi ma­sya­rakat. Caranya, ya pe­me­rintah jangan lagi menda­tangkan pekerja dari lu­ar,” kata Armiati. (h/mg-len)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 22 Maret 2020 - 06:05:41 WIB

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menutup sementara jalur penerbangan Internasional sebagai upaya pencegahan Covid-19..
  • Kamis, 09 Januari 2020 - 18:14:04 WIB

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar Pemprov Sumbar bakal mengembangkan pelabuhan Muaro Batang Arau menjadi ikon baru untuk menarik wisatawan dan menggairahkan roda perekonomian masyarakat. Pelabuhan yang merupakan jalur transit dari Eropa ke Jawa itu bakal disu.
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 22 Maret 2018 - 02:30:51 WIB
    SOAL MEGATHRUST

    BMKG Ingatkan Pemprov

    BMKG Ingatkan Pemprov PADANG, HALUAN — Ancaman gempa dahsyat belum surut di Sumbar mengingat potensi Megathrust Mentawai masih harus disikapi oleh Pemprov Sumbar.  Melihat kondisi itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  meng.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]