Pejabat Pengguna Anggaran Masih Takut Salah


Rabu, 09 September 2015 - 18:40:08 WIB

Menyikapi itu, pamong senior Rusdi Lubis angkat bicara. Menurutnya, setiap SKPD harus memahami kinerja dan mencapai se­rapan anggaran setiap bu­lannya. SKPD harus me­mahami kapan APBD akan dicairkan, setelah itu masuk tender dan pengerjaan.

Masing-masing SKPD, katanya, harus memahami itu semua sehingga serapan anggaran untuk pem­bangu­nan berjalan sesuai rencana, dengan catatan tidak asal-asalan.

Ada yang harus diper­hatikan oleh masing-masing SKPD yakni koordinasi dengan pihak terkait, se­hingga apa yang sudah di­rencanakan di awal tahun bisa terwujud.

“Saya rasa koordinasi itu hal yang paling utama. Do­rongan dan pengawasan harus terus dilakukan agar kinerja sesuai dengan ren­cana,” ucapnya.

Ada yang lebih penting, SKPD harus memahami semua aturan yang ada mulai dari penggunaan anggaran, UU yang mengatur serta proses tender.

Tidak ada lagi jawaban dari SKPD, bahwa proses tender bukan urusannya, ada instansi yang menangani. Karena jika proyek ada di bawah pengawasannya pi­hak­nya harus terus me­n­dorong dan mengawasi.

Kepala Badan Penge­lolaan Keuangan Daerah (BPKA) Kota Padang me­lalui Hendri Kepala Sub Bidang Penataan Usaha BU­D mengakui kalau sera­pan tidak mencapai target.

Selain karena masih ba­nyaknya proyek dalam pro­ses tender, persoalan lain juga menjadi penyebabnya, seperti takut salah. Hal itu menjadi momok besar bagi sebagian pejabat pengguna anggaran di lingkungan Pem­ko Padang.

Seharusnya para peng­guna anggaran tak takut menggunakan anggaran atau belanja. Pasalnya, pengguna anggaran dilindungi Un­dang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Ad­ministrasi Negara.

Aturan tersebut menje­laskan, pejabat pengguna anggaran diberikan kewe­nangan melakukan diskresi, yaitu pengambilan kepu­tusan atau tindakan yang dilakukan pejabat peme­rintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang diha­dapi dalam penyelenggaran pemerintahan.

Dijelaskan Hendri, le­mahnya serapan anggaran secara keseluruhan diaki­batkan karena masing-ma­sing SKPD tidak mencapai target.

Berdasarkan data di BP­KA Padang, ada beberapa SKPD yang tidak capai ta­rget, seperti Dinas Perin­dagtamben (13,33 persen), RSUD Rasidin (25,51 per­sen), Bappeda (30,97 per­sen), Sekretariat Daerah (35,34 persen), Dinas Pe­kerjaan Umum (37,88 per­sen), BPMP2T (38,64 per­sen), Dinas TRTB dan Peru­mahan (38,72 persen), Din­sosnaker (42,06 persen).

Sebagian besar SKPD yang sudah mencapai target hanya kecamatan, dian­tara­nya Kecamatan Padang Ti­mur (68,77 persen), Koto­tangah (65,55 persen) dan Kuranji (65,19 persen).

“Ada beberapa yang baru capai target, itupun bebe­rapa kecamatan,” ujarnya lagi.

Kepala Dis­perin­dagtam­ben Padang Hendrizal Az­har mengakui bahwa sera­pan anggaran memang masih rendah. Hal itu karena anggaran empat proyek fisik yang ada di Disper­indag­tamben saat ini baru akan dimulai, seperti pemba­ngunan blok II Pasar Raya senilai Rp24,5 miliar, Blok IV sebesar Rp7,5 miliar, Pasar Lubukbuaya sebesar Rp1,7 miliar dan pem­ba­ngu­nan kios di Pantai Air Manis sebesar Rp350 juta.

“Semuanya tergantung kontraktornya, serius atau tidak. Pencairan dana sesuai aturan dan mekanisme. Se­makin cepat selesai, se­ma­kin cepat uangnya keluar. Kalau sembarangan ke­luar­kan uang nanti kita salah jalan,” tegas Hendrizal.(h/ows)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]