Ratusan Masyarakat Silareh Aia Blokade PT PPR


Kamis, 10 September 2015 - 18:49:19 WIB

PT. PPR juga telah memusnahkan berbagai jenis tanaman yang menurut mereka menjadi sumber penghidupan masyarakat, seperti Coklat, dan sejenisnya. Masyarakat beranggapan kepemilikan lahan PT. PPR tidak legal karena membeli tanah ulayat adat melalui masyarakat yang tak dikenal oleh Anggota Dewan bernama Surkani pada tahun 86.

Aksi  dilakukan dengan cara memblokade jalan masuk perusahaan, dengan membuat tenda-tenda disekitarnya. Masyarakat turut meminta perusahaan memperkerjakan anak kemenakan nagari, sebagai ganti kerugian masyarakat akibat dampak lingkungan akibat limbah pabrik, polusi udara,  serta dampak negatif lainnya.

Mereka juga minta pihak pemerintah hadir dalam penyelesaian permasalahan ini. Ma­syarakat yang datang kurang lebih 500 warga Nagari Salareh Aia  dan tergabung dari Masyarakat Peduli Lingkuangan (MPL). Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dan Kodim. Tampak ratusan personil polisi baik dari Polres Agam maupun dari Polsek Palembayan, Polsek Ampek Nagari terlihat hadir di lokasi.

Salah sorang tim perumus, aksi tersebut, Danil mengatakan, PT. PPR diminta tidak melakukan aktifitas seperti panen, kemudian mengembalikan tanah ulayat adat. Perma­salahan ini bakal masyarakat  tuntut hingga mereka  mendapatkan hak. “ Masyarakat akan meminta hak mereka sampai dapat,” katanya.

Menurut Danil, masyarakat menginginkan ulayatnya dikembalikan. “Masyarakat takicuah, baliakan ulayat kami, kami dijajah dek PT. PPR satiok Proposal yang masuak ndak pernah dibaleh Barangkek la PT. PPR ko, aia sungai kami karuah ikan nyo ala banyak mati,” ungkapnya.

Masyarakat yang meminta tuntutan meraka bisa diselesaikan. ”Kami menginginkan pihak perusahaan bisa dengan arif menerima ke­inginan masyarakat, duduk bersama kami berunding mencari jalan terbaik,” jelasnya.

Situasi sedikit panas saat warga me­ngi­nginkan agar pihak perusahaan datang ke lokasi aksi untuk berdialog, sementara pihak peru­sahaan menginginkan dialog dilaksanakan di kantor mereka. Selaku  mediator, pihak kepolisian mencoba menjembatani per­ma­salahan tersebut dan bertindak tegas dengan berdialog langsung dengan masyarakat.

“Kami sebagai Kamtibmas, sebagai me­diator bapak-bapak dengan perusahaan me­ngajak perwakilan untuk bisa ke kantor pe­rusahaan mengadakan dialog. Sampaikan di sana sampaikan aspirasi,” kata Kapolres  Agam, AKBP Eko Budhi Purwono.

Setelah dilakukan dialog cukup lama, akhirnya 20 orang perwakilan masyarakat setempat bersedia datang ke kantor perusahaan. Mereka diantar dan didampingi oleh aparat penegak hukum menuju kantor perusahaan berjalan kaki. Dari hasil dialog, pihak PT. PPR keberatan dengan tuntutan warga tentang kembalikan tanah ulayat.

Pimpinan PT. PPRN Subiantoro me­ngatakan, pihaknya tentu tidak bisa me­ngembalikan tanah yang sudah di olah. Kalaupun ada solusi hal itu juga tidak bisa diputuskan melalui kantor di palembayan, harus ada laporan terlebih dahulu kepada atasan.

“Kita akan penuhi permintaan masyarakat kecuali mengembalikan tanah ulayat. Sebab, hal itu tidak mungkin diputuskan begitu saja disini, karena kami juga memiliki pimpinan di kantor pusat,” jelasnya. (h/yat)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]