DKPP Terima 80 Laporan se-Indonesia


Jumat, 11 September 2015 - 18:49:49 WIB

“Sebenarnya banyak kasus yang bisa diselesaikan di daerah oleh Panwaslu, Bawaslu, dan KPU terlebih dahulu,” ungkap Jimly saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Teknis Pengawasan Kam­panye yang Diselenggarakan Bawaslu Sumbar di Rocky Hotel Padang, Jumat (11/9).

Ia juga mengatakan, laporan yang masuk ke DKPP tersebut didominasi oleh laporan terkait pencalonan kepala daerah. Sementara, yang telah disi­dangkan tersebut diprioritaskan kepada laporan terkait administrasi, kode etik, dan keberpihakan penyelenggaraan pemilu. Sehingga hal ini tidak ber­pengaruh terhadap pencalonan.

“Laporan kan tidak kadarluarsa, jadi tidak perlu terburu-buru menyidangkan laporan ini. Kecuali, tidak ada lagi upaya hukum di tingkat daerah maka kami akan sidangkan segera,” ujarnya.

Ketika ditanyakan terkait laporan yang masuk dari Sumbar ke DKPP, ia mengaku belum mengetahuinya.

“Kalau Sumbar tidak ada kasus. Kalaupun sudah ada laporan berarti saya belum tahu, dan baguslah kalau saya belum tahu jadi saya tidak perlu tang­gapi,” ulasnya.

Namun demikian, jika memang nanti ada laporan dari Sumbar maka pihaknya akan memproses dan akan menyidangkan kasus tersebut. Namun, jika laporan tersebut tidak memenuhi syarat maka sidang tidak akan jadi digelar. Karena menurut peraturannya, sidang yang akan dilaksanakan itu adalah terhadap laporan yang sudah memenuhi syarat.

Diketahui sebelumnya, terdapat beberapa laporan dari Sumbar di­antaranya, Naldi Gantika dan Roni Putera melapor ke DKPP terkait keputusan Bawaslu Sumbar menyatakan petahana mengganti pejabat lewat masa enam bulan akhir masa jabatan bu­kanlah pelanggaran pemilihan.

Kemudian,  baru-baru ini Ketua Bawaslu Sumbar beserta anggota dan Ketua KPU Sumbar sekaligus semua komisionernya dilaporkan ke DKPP oleh kuasa hukum partai Golkar Sum­bar, Boiziardi terkait tidak di­masuk­kannya Partai Golkar sebagai pe­ngusung salah satu pasangan calon gubernur Sumbar.

Selanjutnya, beberapa waktu lalu Panwaslu Kota Sawahlunto dan Bawaslu Sumbar mengadukan KPU Sawahlunto ke DKPP. Bawaslu Sumbar menilai KPU telah melanggar kode etik, dimana diduga adanya pemalsuan dokumen persyaratan pencalonan. (h/mg-rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 26 April 2016 - 03:41:37 WIB

    DKPP Gelar Sidang Kode Etik

    PADANG, HALUAN — Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) di Kantor Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar), Senin (25/4)..
  • Selasa, 03 November 2015 - 20:36:46 WIB

    Empat PPS Kecamatan Lubeg Disidang DKPP

    PADANG, HALUAN — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyidangkan empat panitia pemilihan suara (PPS) di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, terkait proses penetapan DPT/DPSHP yang dilaporkan Panwaslu .

  • Jumat, 30 Oktober 2015 - 19:49:39 WIB

    DKPP Kembali Gelar Sidang Rabu Depan

    SIDANG KPU SUMBAR DI DKPP

    PADANG, HALUAN —Si­dang pertama terlapor Ko­misi Pemilihan Umum (KPU), dan pelapor Roni bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar di Dewan Kehorm.

  • Senin, 26 Oktober 2015 - 20:55:03 WIB

    KPU akan Disidang DKPP

    PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Kamis (29/10) lusa akan menjalani sidang perdana di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Operator Pilkada ini disidang menyusul laporan Roni P.

  • Selasa, 06 Oktober 2015 - 19:46:48 WIB

    Bawaslu Laporkan KPU Sumbar ke DKPP

    PADANG, HALUAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mengeluarkan dua rekomendasi terkait ter­dapatnya permasalahan re­kening dana kampanye pa­sangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar..


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]