Pemilihan Lewat DPR Rentan Dipolitikkan


Jumat, 11 September 2015 - 19:03:11 WIB

Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukar) Uni­versitas Gajah Mada itu mencontohkan pemilihan pimpinan KPK yang tahap akhrinya melalui uji kepatu­tan dan kelayakan oleh DPR, padahal sudah ada pantia seleksi (Pansel).

Ia menuturkan, semua proses seleksi dan penilaian seharusnya berada pada Pansel. Kalau aturan tugas Pansel hanya seperti ivent organizer saja, akan mengu­ras uang negara saja untuk membayar mahal Pansel. Ia menyarankan, ke depannya tak perlu lagi ada Pansel kalau aturan kerjanya seperti itu.

Ia berpendepat, kalau sistimnya masih seperti yang sekarang, sebaiknya tak ada Pansel. Presiden tinggal menunjuk saja berapa orang yang akan menjadi calon pimpinan lembaga, lalu di­ajukan ke DPR, yang kemu­dian memproses siapa yang diputuskan menjadi pim­pinan lembaga.

Terkait proses pemilihan pimpinan KPK yang sedang ber­lang­sung saat ini, Zainal yang menjadi moderator debat Pilpres pada 2014 lalu ini mengatakan, hal itu tidak bisa diganggu lagi karena prosesnya sedang berjalan.

Selain itu, Zainal yang mem­peroleh gelar gelar master hukum dari Northwestern University, Amerika Serikat ini juga me­nying­gung soal pergantian semua pim­pinan lembaga independen. Menu­rutnya, harus ada pimpinan lama yang tersisa, agar kerja lembaga tersebut berkesinam­bungan.

“Misalnya pergantian pim­pinan KPK, harusnya tiga saja yang diganti, sementara dua orang pimpinan lama yang tetap tinggal. Tugas dua pimpinan lama itu bekerjasama dengan pimpinan yang baru, untuk melanjutkan kasus-kasus yang sedang dita­ngani oleh KPK. Kalau semuanya diganti, penyidik akan repot menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KPK kepa­da pimpinan baru. Akhirnya, proses penyelesaian kasus-kasu tersebut menjadi lama.,” ujar Zainal di Convention Hall Unand, Jumat (11/9) sore, saat diwawancarai Haluan.

Namun, lanjut Zainal, per­gantian sebagian pimpinan lem­baga negara independen tersebut sulit dilakukan, karena harus merevisi dulu undang-undanngya. Sebab, undang-undang yang dipa­kai saat ini, masih mengharuskan mengganti semua pimpinan.

Dalam seminar bertema “Pe­ngisian Jabatan Pimpinan Lem­baga/Komisi Negara Indepen­den” itu, Zainal juga membahas soal penamaan lembaga-lembaga negara independen, yang tidak memiliki dasar. Akibatnya, pena­maannya beragama dan ditentu­kan dengan alasan asalkan enak kendengarannya saja.

Zainal mencontohkan bebera­pa nama lembaga negara inde­penden seperti Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi, Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilu, Oto­ritas Jasa Keuangan, bahkan ada yang tanpa embel-embel di depan­nya seperti Ombudsman. Menu­rutnya, hal itu menunjukkan tidak adanya cetak biru aturan, yang di dalamnya termasuk penamaan, untuk menciptakan lembaga negara independen yang baik.

“Seharusnya dibuatkan aturan penamaan itu,” ujarnya.

Dalam seminar itu, juga me­ngemuka penyatuan beberapa lembaga negara independen se­per­ti penyatuan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, karena fungsinya sama-sama pengawasan. Bedanya hanya ter­dapat pada pengawasan media antara cetak dengan media elek­tronik. Contoh lainnya, penya­tuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Lanjut Usia dan sebagainya.

“Komisi-komisi seperti ini kan bisa disatukan, lalu dibuatkan bidang-bidang tugasnya,” katanya.

Seminar hari pertama kon­ferensi hukum tata negara yang digelar PUSaKO ini mengha­dirkan dua narasumber lagi selain Zainal Arifin Muchtar, yakni Yuliandri (pakar hukum tata negara Unand) dan Susi Dwi Harjanti (pakar hukum tata ne­gara Unpad). (h/dib)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 07 Maret 2017 - 09:17:37 WIB

    Hari Ini Pemilihan Pimpinan AKD

    Padang, Haluan--Hari ini, Selasa (7/3) DPRD Kota Padang akan melaksanakan dua agenda yakni, sidang paripurna pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pemilihan anggota Badan Kehormatan (BK). .
  • Kamis, 19 Mei 2016 - 04:49:20 WIB

    Pemilihan Rektor UNP Diulang

    Pemilihan Rektor UNP Diulang PADANG, HALUAN — Pe­milihan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) ak­hir­nya diulang. Pengu­la­ngan ini disebabkan ada beberapa ketentuan yang ditolak Kementerian Ristek dan Dikti..
  • Jumat, 29 April 2016 - 04:13:10 WIB

    Dewan Enggan ke Daerah Pemilihan

    PADANG, HALUAN—Kurangnya ke­mauan anggota dewan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil) dalam kegiatan reses perlu mendapat perhatian serius. Padahal, reses merupa­kan hal terpenting dilakukan anggota dewan..
  • Jumat, 01 April 2016 - 04:18:53 WIB

    Seteru Pemilihan Datuak Pucuak, Mudarat Bagi Kaum

    Seteru Pemilihan Datuak Pucuak, Mudarat Bagi Kaum PADANG, HALUAN — Tugas dan tanggung jawab datuak pucuak tidaklah ringan, selain memastikan kaumnya tidak melenceng dari norma-norma adat, datuak pucuak juga harus mampu menengahi berbagi persolan yang dialami oleh para keme.
  • Jumat, 12 Februari 2016 - 04:17:06 WIB

    Pemilihan Direksi Bank Nagari 'Gantung'

    Jabatan Direksi Bank Nagari saat ini akan berakhir pada 13 Februari 2016 ini. Namun nasib 10 calon direksi periode 2016-2020 yang sudah dipilih pemegang saham, hingga kini belum jelas. Sementara kepala daerah pemegang saham b.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]