Masyarakat Salareh Aia Komit Desak PT PPR


Ahad, 13 September 2015 - 18:42:16 WIB

“Masyarakat sudah ber­komitmen, sampai tuntutan mereka bisa dipenuhi wa­laupun sebagian perumus sudah ada yang meng­un­dur­kan diri. Keinginan ma­sya­rakat ini diharapkan di­res­pon oleh pihak-pihak terkait. Jangan sampai ada pe­nga­baian sehingga me­mun­culkan tindakan diluar kontrol ma­syarakat,” ka­tanya.

Ia menjelaskan, penun­tutan hak ulayat tehadap PT PPR  tersebut murni ber­asal dari tengah masyarakat, bukan muncul dari sek­e­lompok orang saja, sehingga efek yang ditimbulkan apa­bila tidak direspon bakal menimbulkan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Selain itu masyarakat juga memiliki dasar yang kuat.

“Untuk aksi selanjutnya belum ada agenda, tetapi kami minta ada penyelesaian dari mereka yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Aksi tersebut menunjukan jika masyarakat sangat serius meminta hak ulayat mereka yang diambil pihak peru­sahaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, masyarakat Silareh Aia, turun menuntut Perusahaan Perkebunan Pelalu Raya (PPR) meng­hentikan aktifitas perusa­haan pada Kamis lalu. Ma­sya­rakat datang sejak pagi menutup akses jalan keluar dan masuk perusahaan. Me­re­ka meminta perusahaan agar mengembalikan tanah, ulayat, serta memperhatikan masyarakat di sekitar pe­rusahaan.

Ratusan masyarakat ter­sebut berasal dari  delapan Jorong yakni, Jorong Timur, Kayu Pasak, Subarang Aia, Tompek, Padang Koto Ga­dang, Gudang, Joto Alam, Kampung Tangah Barat. Mereka mengaku PT. PPR telah melakukan peram­pasan tanah ulayat adat de­ngan membuka lahan per­kebunan kelapa sawit.

PT. PPR juga telah me­musnahkan berbagai jenis tanaman yang menurut me­reka menjadi sumber peng­hidupan masyarakat, seperti Coklat, dan sejenisnya. Ma­syarakat beranggapan kepe­milikan lahan PT. PPR tidak legal karena membeli tanah ulayat adat melalui masya­rakat yang tak dikenal oleh Anggota Dewan bernama Surkani pada tahun 86.

Aksi  dilakukan dengan cara memblokade jalan ma­suk perusahaan, dengan mem­buat tenda-tenda dise­kitarnya. Masyarakat turut meminta perusahaan mem­perkerjakan anak kemena­kan nagari, sebagai ganti kerugian masyarakat akibat dampak lingkungan akibat limbah pabrik, polusi uda­ra,  serta dampak negatif lainnya.(h/yat)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]