DPRD Padang Sudah Rampungkan Dua Produk Hukum


Ahad, 13 September 2015 - 18:45:46 WIB

Dikatakan, kedudukan anggota DPRD sebagai wa­kil rakyat yang memiliki derajat yang cukup mulia dan terhormat, harus diim­bangi dengan komitmen dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, dapat dipertanggungjawabkan ke­pada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan kon­­stituennya.

DPRD perlu memiliki landasan etik dan filosofis,  yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak pantas dilakukan.

Untuk melaksanakan tugas konstitusional terse­but, perlu disusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD dalam men­jalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar ge­dung demi menjaga mar­tabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga DPRD.

DPRD juga harus bisa mengatur langkah, sikap, dan perbuatan di internal ke­dewanan, oleh karena itu Badan Kehormatan di DP­RD memerlukan adanya ketentuan yang akan men­jadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas du­gaan pelanggaran terhadap Peraturan Tata tertib DP­RD, Kode Etik, dan Sum­pah/Janji Anggota DPRD.

“Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara BK ber­tujuan, pertama, untuk men­jaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas pim­pinan dan/atau anggota DP­RD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggungjawabnya ke­pada negara, masyarakat, dan konstituennya. Kedua, se­bagai pedoman bagi BK untuk melakukan penye­lidikan dan verifikasi terha­dap pengaduan atas peris­tiwa yang diduga dilakukan oleh pimpinan dan atau anggota DPRD,” katanya.

Dalam kode etik ini nan­tinya akan diatur perilaku anggota dewan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak. Begitu juga soal ke­wajiban kehadiran dalam paripurna.

“Jika seorang anggota DPRD tidak hadir dalam sidang  paripurna enam kali berturut-turut, bisa dikenai sanksi sebagai mana diatur dalam kode etik itu sendiri,” katanya.

Selain itu, ada juga pe­ngaturan dalam menge­mu­kakan pendapat, bertanya dan lainnya.

“Meski berstatus sebagai anggota dewan, tentu dalam menyampaikan pendapat, bertanya atau berkomentar tidak bisa seenaknya, harus sopan dan memenuhi kai­dah etika yang baik,” ujar­nya.

Begitupun dalam peng­ambilan keputusan, anggota dewan harus hadir baik se­cara absensi maupun secara fisik.

”Selama ini, kadang ada anggota dewan sekedar menandatangani absensi lalu pergi, tapi ke depan jika hanya absensi saja maka dianggap tidak hadir,” te­rangnya.

Dengan adanya tata cara beracara, BK diharap lebih berperan dalam menjaga perilaku dan kehormatan dewan. BK bisa memberi sanksi dalam empat ting­katan, yakni secara lisan, tertulis, pemberhentian dari alat kelengkapan dewan (AKD) hingga pem­berhen­tian sebagai anggota dewan.

“Untuk pemberhentian juga ada dua sisi, yakni kalau pemberhentian dari AKD disampaikan ke pimpinan sementara pemberhentian sebagai anggota dewan di­sampaikan ke partai yang bersangkutan,” katanya.

Terkait surat-surat yang masuk ke lembaga DPRD, juga sudah harus ditin­dak­lanjuti paling lambat dalam 7 hari. Semua surat, harus terdaftar di sekretariat DP­RD.

“Untuk surat keluar, yang boleh mengeluarkan hanya pimpinan dewan,” jelasnya.(h/ade)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]