Korupsi Pada Pemenangan Pilkada

Mereka pun sering menggunakan tindakan yang melanggar aturan yang men­jadi rule of law-nya Pilkada. Setidaknya ada dua praktik menyimpang yang akan cen­derung kepada tindakan korupsi dalam proses peme­nangan paslon kepala daerah yaitu membayar/suap penye­lenggara pilkada (KPUD dan Panwaslu) pada setiap tingkatan daerah­­—bagi  paslon gubernur—dan  po­litik uang/money politik.

Baca Juga : Maaf ya! Beda dengan PNS, THR Karyawan Swasta Kena Pajak

Membayar Penyelenggara

Salah satu kunci peme­nangan pilkada ada pada penyelenggara seperti KPUD dan Panwaslu. Ka­rena itu, beberapa pasangan calon kepala daerah beru­paya keras dalam meme­ngaruhi dan melakukan loby politik kepada penye­leng­gara dari tingkat atas sampai ketingkat paling dasar se­per­ti PPS (panitia pemu­ngutan suara) dan PPL (pa­ni­tia pengawas lapangan) tingkat kecamatan dan desa.

Baca Juga : Sponsori Vaksin Nusantara dr Terawan, Apa Saja Peran AIVITA Biomedical?

Pola-pola prilaku corrupt­ yang tercermin dari mereka dengan membayar para penyelenggara itupun mulai menyebarluas ketika tahapan pilkada telah mema­suki masa kampanye. Ada beberapa pola prilaku yang dilakukan, seperti menem­patkan orang-orang yang termasuk tim pemengangan paslon kedalam lembaga tersebut dan memengaruhi mereka dengan janji-janji jabatan politik dari paslon dan memberikan politik uang, serta melakukan tin­dakan refresif kepada ang­gota KPUD dan Panwas.

Salah satu cara yang pa­ling berdampak untuk itu, dengan menekan anggaran KPUD. Proses pencairan dana dibuat sangat ketat sehingga memengaruhi per­siapan pemilihan. Tekanan tersebut akan memberi ruang terutama kepada ca­lon incumbent untuk mena­warkan transaksi dana pilka­da kepada penyelenggara. Tidak hanya terfokus kepa­da KPU, Panwas pun men­jadi sasaran calon kepala daerah untuk dikendalikan.

Baca Juga : Isu Reshuffle Menguat, Abdul Mu'ti Tak Mau Berandai-andai

Pembajakan yang dilaku­kan pihak penyelenggara dalam upaya pemenangan paslon tertentu dapat terjadi ketika aktor dalam lembaga tersebut telah menerima deal dari kesepakatan politik yang diiming-imingkan para calon kepala daerah. Pemba­jakan itu pun berupa, mem­fa­silitasi paslon tertentu dalam melakukan perte­muan ilegal kepada seluruh element lapisan tokoh-to­koh masyarakat maupun setiap kepala daerah yang sedang berkuasa setingkat kecamatan dan desa (camat dan epala desa). Bukan ha­nya sekedar fa­silitator, cara lain yang sering digunakan oleh me­reka (baca: penye­lenggara) adalah menggu­nakan kewengangan dan kekuasaan yang mereka mi­li­ki, berkaitan dalam pemi­lihan dan penghitungan sua­ra nantinya kepada setiap masyarakat yang telah ter­daf­tar sebagai DPT (daftar pemilih tetap) dimasing-masing daerah.

Ancaman Money Politics

Baca Juga : Polemik Ceramah Tengku Zulkarnain soal Surga dan Warna Kulit

Para kandidat paslon kemungkinan besar telah memberikan sesuatu kepada masyarakat yang menjadi DPT didaerah mereka men­calon. Peyebaran dan pem­berian berbagai barang dan uang terhadap konsituen jauh sebelum proses pemi­lihan kepala daaerah dilak­sanakan. Praktek tersebut dapat digo­longkan kepada tindakan politik uang, dika­renakan dilakukan tidak didalam ruang lingkup ter­buka me­lain­kan secara terse­lubung dan dikategorikan membeli suara calon pe­milih.

Intensitas pemberian barang dan uang kepada konsituen akan semangkin meningkat menjelang atau saat akan dilaksanakannya pemilihan. Biasanya, para calon memberikan sesuatu berbentuk sembako barang kebutuhan sehari-hari, ke­dok bantuan dana sosial (bansos) dan uang tunai atas nama pribadi paslon dalam beberapa hari menjelang pilkada. Sedangkan pola-pola terselubung yang dila­kukan para tim pemenangan satu hari (H-1) sebelumnya, memberikan uang kepada setiap masyarakat yang se­ring dikenal sebagai “se­rangan fajar”. Selain itu, setiap daerah memiliki mo­dus politik uang yang ber­beda-beda. Faktor pere­konomian suatu keluarga misalnya, dapat mem­pe­ngaruhi besaran angka dana yang akan diterimanya dari tim sukses tadi dan masih ada beberapa faktor lain yang berpengaruh.

Pada sisi lain, khususnya menjelang pemilihan gu­bernur, sering terjadi  kon­solidasi antara salah satu calon kepala daerah dengan aparatur pemerintahan se­per­ti jajaran birokrat provin­si dan para petinggi kepala daerah yang sedang berkuasa saat itu. Dalam hal menen­tukan peta pencarian untuk memperoleh suara terba­nyak bagi calon tersebut yang nantinya akan menjadi pemenang pilkada. Dalam praktiknya, politik uang dengan cara membeli suara pemilih sering terjadi diseki­tar kita pada setiap kesem­pa­tan pemilihan umum yang dilaksanakan.

Kesimpulan

Dengan realitas tersebut, praktik pola-pola korupsi telah menjauhkan pikada dari jalur tujuan semula. Masyarakat tidak lagi meng­-gunakan hak pilihnya dalam pilkada  sebagai instrument untuk memilih kandidat calon terbaik sebagai pe­mim­pin yang memiliki kua­litas dan integritas mum­puni. Dengan secara tidak langsung, pendidikan poli­tik dikalangan lokal gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi ideal.

Politik uang justru mela­hirkan sikap kebiasaan anti-demokrasi dengan menga­jarkan warga untuk menjual hak suara mereka. Mahalnya biaya “ongkos” politik un­tuk kontestasi membuat pilkada hanya dapat diikuti oleh para pemilik modal besar dan para aktor yang telah memiliki basis politik dan sosial capital didaerah yang kuat. Dominasi kelom­pok ini dalam setiap pemi­lihan tingkat lokal ditandai dengan kemenangan seba­gian besar incumbent pada sebagian daerah.

Walau begitu, menja­mur­­nya praktik korupsi dalam pilkada bukan sema­ta-mata menjadi alasan un­tuk menghentikan proses demokrasi melalui pemili­han kepala daerah langsung oleh rakyat. Pilkada secara langsung masih menjadi pilihan terbaik dalam men­ja­lankan asas-asas demo­kratisasi dalam rangkan mem­bangun negara demo­krasi dan mewujudkan kese­jah­teraan rakyat pada ting­kat lokal melalui  partisipasi langsung dalam proses pil­ka­da. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah de­ngan memperbaiki kebi­jakan antara lain dengan memerangi prilalu dan prak­tik korupsi. ***

IQBAL ARIF
(Mahasiswa Ilmu Politik  Universitas Andalas)