Bawaslu Nilai Ada Permainan Pejabat untuk Pilkada


Senin, 14 September 2015 - 18:23:20 WIB

“Komisi Aparatur negara mempunyai kewenangan dari sisi pengawasan etika aparatur negara, maka dokumen-doku­men tersebut juga akan kami serahkan semuanya ke ASN,” ungkapnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) stakeholders dalam rangka pendidikan pengawasan partisi­patif pemilihan kepala daerah tahun 2015, guna mening­kat­kan sinergi stakeholders untuk mengawal pemilihan pe­mim­pin yang bersih, berin­tegritas dan damai di Hotel Bumi Mi­nang Padang, Senin (14/9).

Selain itu, terdapat juga temuan adanya pemanfaatan program atau kegiatan milik pemerintah daerah atau pro­gram milik pemerintah pusat misalnya, program dana desa. Dikhawatirkan dana tersebut dimanfaatkan oleh kepala dae­rah setempat. Dimana dana tersebut sengaja didiamkan dan tidak segera dicairkan. Oleh sebab itu, Bawaslu meminta Kementerian Desa Tertinggal dan Kementrian Dalam Negeri untuk segera  menindaklajuti hal ini. Pihak­nya juga meminta dana desa ini segera dicairkan.

“Kemudian kami juga me­min­ta kepada kepala desa untuk segera mencairkan dana yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Kemudian untuk baliho pemerintah ini perlu diawasi sehingga tidak ditum­pangi petahana atau calon lainnya,” ucap Muhammad.

Ia mengajak Bawaslu pro­vinsi dan Panwaslu kabupaten kota untuk membuat semacam buku hitam yang mampu mere­kam semua perilaku me­nyim­pang calon.  Dan biarkan hal itu menjadi komsumsi publik agar masyarakat bisa menilai dan­ menimbang mana calon kepala daerah yang patuh dan taat terhadap aturan.

“Dengan adanya catatan hitam yang diperlihatkan ke publik maka akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat, untuk me­nentukan pilihannya terhadap calon pemimpin,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepa­da­ Bawaslu dan Panwaslu un­tuk saling berkoordinasi de­ngan Pemda, dan Satpol PP, ter­kait masih banyak dite­mukan APK petahana yang masih terpajang di beberapa titik baik di kabupaten kota maupun di Kota Padang sen­diri.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumbar Surya Efri­men membenarkan analisa dari Bawaslu RI tersebut bahwa adanya potensi kabinet ba­yangan namun menurutnya hal tersebut salah satu potensi yang dikaji oleh Bawaslu. Yang jelas, pihaknya sudah memetakan potensi-potensi kerawanan pada Pilkada ini, bagaimana kenyataannya di lapangan ten­tu­nya belum dapat dipastikan sekarang ini.  (h/mg-rin)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 22 Desember 2015 - 03:07:14 WIB
    MK-Fauzi Lapor Bareskrim

    Bawaslu Putuskan Bukan Pelanggaran

    PADANG, HALUAN — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi) tidak menerima hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar yang telah meme­nangkan pasangan Irwan Prayitno dan Nasru.
  • Jumat, 18 Desember 2015 - 03:30:33 WIB
    Soal Dugaan Ijazah Palsu NA

    Bawaslu Diminta Teruskan ke KPU dan Polisi

    Bawaslu Diminta Teruskan ke KPU dan Polisi Kendati Pilgub Sumbar sudah selesai dilaksanakan sejak 9 Desember 2015 lalu, tak serta merta membuat pendukung calon, baik yang unggul maupun belum unggul bersantai-santai. Pihak-pihak terkait menemukan indikasi kejanggalan i.
  • Kamis, 17 Desember 2015 - 04:05:41 WIB

    MK-Fauzi Laporkan IP-NA ke Bawaslu

    PADANG, HALUAN — Enam hari pascapilkada serentak Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil nomor urut 1 Muslim Ka­sim-Fauzi Bahar (MK-Fau­zi) mendatangi Badan Pe­nga­was Pemilu (Bawaslu) Sumbar, karena mene­mu­kan se.
  • Rabu, 09 Desember 2015 - 03:23:50 WIB

    Tim Relawan IPNA Dilaporkan ke Bawaslu

    PADANG, HALUAN — Sehari jelang pemilihan kepala daerah, 9 Desember 2015, tim relawan Irwan Pra­yitno(IP)-Nasrul Abit(NA) Syaiful dilaporkan seorang warga ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar..
  • Selasa, 06 Oktober 2015 - 19:46:48 WIB

    Bawaslu Laporkan KPU Sumbar ke DKPP

    PADANG, HALUAN — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mengeluarkan dua rekomendasi terkait ter­dapatnya permasalahan re­kening dana kampanye pa­sangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar..


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]