DPD Beri Tenggat Waktu Seminggu


Senin, 14 September 2015 - 18:24:14 WIB

Dalam hal ini ia juga me­nilai Suir Syam dan Dar­mawi telah salah me­ngel­uar­kan SK Pansel calon kepala daerah di Sumbar yang di­ketuai Zulkifli Jailani. Pa­salnya, ada satu poin da­lam SK tersebut yang mem­be­rikan kewenangan penuh kepada Pansel dalam me­nyeleksi calon. Padahal itu ber­tentangan dengan kepu­tusan DPP, karena yang berhak menyeleksi atau me­nyaring calon kepala daerah cuma DPP melalui Badan Seleksi (Bansel) dipusat yang telah ditunjuk.

“Seandainya SK Pansel tersebut tidak dikeluarkan, tentu masalah sekarang ti­dak akan terjadi. Kami sa­ngat menyayangkan hal ini, dan Ketua Umum Prabowo seperti dilecehkan,” jelas Desrio Putra, Senin (14/9).

Hal tersebut di­sam­pai­kan­nya berkaitan dengan gugatan Zulkifli Jailani yang menuntut Ketua Umum DPP Gerindra, Parobowo Rp50 Miliar di Pengadilan Negeri Padang beberapa hari lalu. Menurutnya se­bagai kader yang peduli terhadap partai, SK tersebut membuat internal Partai Gerindra menjadi terpecah, dan membuat jelek nama partai.

Pada dasarnya, SK Pansel memang seharusnya tidak di­keluarkan karena sudah ada Bansel. Kalau pun ada Pan­sel, tugasnya hanya bo­leh menerima pendaftaran calon. Bukan menyeleksi.  Nama-nama yang lulus sya­rat administrasi umum itu dikirim langsung ke DPP, tan­pa harus melakukan pen­yaringan, atau menambah-nambah syarat lain yang bisa menggagalkan salah satu calon yang mendaftar.

DPD juga menilai, ada pelanggaran yang dilakukan Ketua DPD dan Sekretaris DPD atas penandantangan rekomendasi Pilgub atas usulan calon gubernur Irwan Prayitno dan Nasrul Abit ke DPP tanggal 16 Juni, yang dengan sengaja tidak mem­beritahukan pengurus DPD Gerindra Sumbar.

Ia meminta kepada Suir Syam, Darmawi, dan Zul­kifli agar menyelesaikan persoalan tersebut dengan kekeluargaan, tanpa harus masuk ke ranah pengadilan. Namun, jika yang ber­sang­kutan tidak ada itikad baik, maka pihaknya akan usulkan pemecatan secara tidak ter­hormat ketiganya.

“Karena sudah me­lang­gar Pasal 4 ayat 2 poin C ART partai, yang berbunyi melakukan tindakan tercela dan tindakan yang ber­ten­tangan dengan hukum, ke­putusan, kebijakan dan pera­turan Partai Gerindra,” jelas Desrio Putra.

Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar yang juga salah satu anggota Pansel, Beni Mulia mengatakan, awalnya ia tidak mengetahui ka­lau ada poin yang mem­bolehkan Pansel menjaring atau memiliki kewenangan penuh menyeleksi calon. Seiring berjalan waktu ia baru menyadari tahapan yang dilakukan Zulkifli Jailani dalam menyeleksi calon gubernur Sumbar te­lah menyalahi aturan.

Namun karena hanya bertindak sebagai anggota, dan menyadari Zulkifli me­ru­pakan orang yang telah mem­­besarkan partai Ge­rindra di Sumbar, ia hanya diam saja.

“Tapi kalau tindakannya sudah kelewatan seperti ini, sampai melecehkan Pr­a­bowo, saya juga tidak sepakat karena ini berkaitan dengan nama baik partai dan kader. (h/mg-rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Agustus 2020 - 21:06:53 WIB

    Pemko Padang Tiba-tiba Ubah Aturan Demi Gowes Siti Nurbaya, DPD Gerindra Sumbar: Pemko Tak Konsisten, Buat Aturan Terburu-buru Lalu Seketika Diubah

    Pemko Padang Tiba-tiba Ubah Aturan Demi Gowes Siti Nurbaya, DPD Gerindra Sumbar: Pemko Tak Konsisten, Buat Aturan Terburu-buru Lalu Seketika Diubah HARIANHARIAN.COM - Terkait pelaksanaan Gowes Siti Nurbaya Adventure 2020 dan perevisian Surat Edaran (SE) Pemko Padang tentang partisipasi menyemarakkan peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, Sekretar.
  • Ahad, 21 Januari 2018 - 19:17:08 WIB
    Pernyataan Leonardy Harmainy

    DPD RI: Hentikan Eksekusi Lahan Basko!

    DPD RI: Hentikan Eksekusi Lahan Basko! Leonardy Harmainy, Anggota DPD RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar ini mengutip PP No 69/1998 tentang Prasarana dan Sarana Perkeretaapian yang menyebutkan bahwa tanah yang digunakan PT KAI untuk kepentingan jal.
  • Jumat, 05 Agustus 2016 - 13:45:19 WIB
    LAWAN PEMECAH BELAH

    DPD KNPI se Sumbar Tolak Pembetukan KNPI Tandingan

    DPD KNPI se Sumbar Tolak Pembetukan KNPI Tandingan PADANG, HALUAN — Para pengurus DPD KNPI kabupaten/kota Sumbar menyatakan me­nolak munculnya KNPI tan­dingan dan sepakat mengawal kepengurusan periode sekarang hingga 2018 mendatang..
  • Selasa, 05 April 2016 - 03:25:21 WIB
    Persiapan Jelang Pemilu 2019

    DPD PSI Padang Bertemu Kader

    PADANG, HALUAN — Menghadapi Pemilu pada 2019 nanti, banyak partai yang bergegas dan melengkapi sejumlah persyaratan agar partai tersebut bisa ikut andil dalam pemilu. Tidak ketinggalan juga bagi partai pendatang baru, salah.
  • Kamis, 24 Maret 2016 - 14:44:57 WIB
    Bantu Korban Banjir

    DPD dan DPC PDIP Dirikan Dapur Umum

    PADANG, HALUAN — Ben­cana banjir yang melanda Kota Padang mendapat respon cepat dari DPD PDI Perjuangan Sumbar dan DPC PDI Per­juang­an Kota Padang..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]