PLN, Ingat Pasal 29 UU No 30 Tahun 2009


Senin, 14 September 2015 - 18:25:01 WIB
PLN, Ingat Pasal 29 UU No 30 Tahun 2009

Tak elok memang terus mengeluh atas kondisi yang berkembang. Tapi, keluhan tersebut akhirnya terasa wajar karena pasokan listik saat ini menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk segala macam aktifitas. Yang paling dekat sajalah dengan kita, yakni saat harus me-recharge HP atau alat komunikasi. Sumpah serapah mungkin lebih menyengat dari sengatan listrik itu sendiri.

Baca Juga : Inilah Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah

Sebagai produsen listrik di Indonesia yang mengaliri listrik untuk hampir seluruh wilayah nusantara, PLN seperti menunjukkan kedigdayaannya, terutama saat harus berurusan dengan konsumen. PLN selalu “serius” untuk mengurus tagihan atau kewajiban konsumen , seperti yang diatur dalam UU No 30 tahun 2009 tentang Ke­tenagalistrikan.

Sebagian dari konsumen mungkin acap merasakan bagaimana “serius”-nya PLN jika harus mengurus tagihan. Tak perlu menunggu lama untuk menunggak, petugas PLN dengan sigap akan mendatangi pelanggan. Ancaman-pun tak tanggung-tanggung. Listrik anda akan diputus. Tapi apakah sesigap itu jika harus memenuhi hak-hak konsumen listrik ?

Baca Juga : Gawat! Ada 22.000 Senjata Api Dimiliki Warga Sipil di Daerah Ini

Kesigapan ini pulalah hendaknya yang harus dila­kukan oleh PLN karena Undang-undang yang mema­yunginya juga mengatur untuk itu. Di pasal 29, ada lima hak yang menjadi hak konsumen listrik, yakni a) Mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian b) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, d) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik serta e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik  sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Rasanya, tak ada yang perlu dijelaskan lagi dari poin-poin yang diatur dalam pasal 29 UU No 30 tahun 2009 itu. Setiap kata dari lima poin itu sudah tegas memberikan penjelasan. Tapi, apakah selama ini PLN sudah amanah atas Undang-undang yang dimaksud. Sudut pandang penilaian tentu ada pada setiap individu, tapi tentunya tetap berpijak dan berlandaskan kepada aturan di atas.

Baca Juga : Launching Polri TV dan Radio, Jenderal Listyo Sigit: Untuk Mengedukasi Masyarakat

Soal pemadaman bergilir ini jelas sudah melanggar ketentuan di atas, —mendapat tenaga listrik secara terus menerus— . Jika ini tak terpenuhi, maka ada poin lain yang menjelaskan. —mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik— .  Karenanya, konsumen perlu tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Tapi dari beberapa pengalaman, petugas PLN, terutama di lapangan, cenderung arogan jika masyarakat, atau konsumen sudah berbicara hak atau menuntut kewajiban PLN.

Dari pemaparan tersebut, tersaji dua hal penting yang menjadi perhatian PLN, yakni komitmen atas hak dan kewajibannya sebagai produsen serta memperhatikan hak dan kewajiban konsumen. Kompensasi bagi konsumen sepertinya belum menjadi hal yang biasa dilakukan PLN, seperti di dunia penerbangan dimana setiap operator penerbangan diwajibkan untuk membayar kompensasi jika ada keterlambatan penerbangan.

Baca Juga : Airlangga Hartarto: Momentum Ramadan Penempaan Pemulihan dari Covid-19

Bersikap “manis” hendaknya juga menjadi urusan yang tak bisa diabaikan petugas PLN di lapangan jika harus berhadapan dengan konsumen yang komplain. Bagian tugas bisnis ini adalah pelayanan. Jangan abai dan bersikap mentang-mentang memonopoli bisnis ini, lalu konsumen ditempatkan pada posisi tak setara karena mereka tak punya pilihan lain. Dari sisi internal, perlu kiranya ada recovery secara mekanikal karena bisa jadi sebagian peralatan ada yang sudah mulai uzur. (*)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]