Khairul: Saya Bukan Berniat Mengganggu


Senin, 14 September 2015 - 18:33:12 WIB

Sebagai orang yang turut serta mengikuti proses ini, ia menerangkan secara adat penyematan gelar panghulu kepada anak nagari Pauh IX tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Pemberian ini harus merujuk pada ranji yang dimiliki keluarga yang bersangkutan. Ia me­nyat­a­kan, seseorang berhak me­nyandang panghulu jika di dalam ranjinya terdapat anggota keluarga yang ter­lebih dahulu menjadi pang­hulu di kaumnya. Hal yang sama juga berlaku terhadap rang tuo adat, pandito dan rang Sako.

“Seperti Pak Datuak yang saat ini menjadi keturunan ketujuh sebagai rang tuo adat Suku Tanjuang,” sebut­nya merujuk dirinya sendiri ke­pada Haluan, Senin (14/9).

Dalam ranji Suku Tan­juang, pihak yang berhak menjadi panghulu adalah keturunan dari panghulu Rangkayo Basa dan Tan Basa. Sayangnya sejak 15 tahun terakhir sebelum 2004, terjadi kekosongan karena tidak ada orang tepat menjadi panghulu.

Atas dasar kekosongan ini, anak nagari Pauh IX bersedia meminjamkan gelar panghulu kepada Irwan Pra­yitno yang berasal dari  pihak lain yaitu Bandaro Basa yang kini disandang oleh Irwan Prayitno Dt Rajo Bandaro Basa. Menurut Khairul, ke­ko­songan ini tidak akan dibiar­kan berlarut-larut dan pi­hak­nya tetap mencari sia­pa orang yang tepat menjadi panghulu dari Suku Tanjung. Atas dasar ini, gelar pang­hulu dipinjamkan kepada Irwan Prayitno yang disertai dengan surat pernyataan perihal tersebut.

“Dalam surat pernyataan, salah satu poinnya berbunyi apabila diperlukan, saluak yang dipinjam Irwan Pra­yitno (IP) siap untuk dipu­langkan kembali kepada Rang­kayo Basa atau Tan Basa,” ujar­nya.

Di tahun 2010, Suku Tan­juang menemukan orang yang tepat yaitu Saukani Dt Tan Basa. Sayangnya, usai dile­wakan, Irwan Prayitno tak kunjung menyerahkan sa­luak yang dipinjam ini kem­bali.

“Atas dasar ini, kami menyatakan surat anak na­gari Pauh IX tidak berhak lagi ditandatangani oleh IP. Karena jika dilakukan akan menimbulkan keraguan. Kami juga menyurati suku lain dan pemerintahan. Kami sudah bicarakan secara langsung, tapi sayangnya hal ini tidak digubris,” kata Khairul.

Khairul yang juga ter­gabung dalam Tim 11, tim yang bertugas untuk mem­bantu urusan kepanghuluan IP di tahun 2004 hingga Pilkada 2010 ini, merasa apa yang dijalani selama ini merupakan kesalahan. Se­perti, sebagai panghulu, IP diminta untuk membentuk perangkatnya sendiri, na­mun hal ini tidak dil­akukan. Da­lam urusan-urusan ad­ministrasi dan adat, IP tidak pernah mengajak anak naga­ri bermusyawarah, percaka­pan hanya melalui fax tanpa tatap muka.

Kemudian dalam pe­ngangkatan Ketua KAN Pauh IX, juga telah terjadi pemilihan yang tidak ber­landaskan musyawarah. Di­mana anak nagari tidak dili­batkan, hanya ditunjuk be­gitu saja oleh IP.(h/eni)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]