APK Berpotensi Timbulkan Pelanggaran Pilkada


Senin, 14 September 2015 - 18:38:06 WIB

Selain itu, KMSKP juga menyoroti pendirian posko oleh masing-masing peserta pilkada. Bagi peserta yang memiliki dana cukup besar akan terlihat sekali banyak posko yang berdiri dan memungkinkan atribut di­pasang. Berbeda dengan calon yang hanya memiliki dana pas-pasan, maka posko juga tidak akan terlihat menjamur. Hal ini menurut Firdaus harus ada kendali, sehingga kecurangan-ke­curangan bisa dicegah.

Di samping itu, satu hal yang patut menjadi perhatian KPU adalah banyaknya APK baru yang bermunculan, sementara APK dari KPU masih belum terlihat karena masih dicetak.

“Secara aturan begitu pa­sangan calon sudah ditetapkan, atau masuknya masa kampanye, KPU sudah harus menyediakan APK paslon untuk kemudian dipasang di beberapa tempat yang sudah ditetapkan. Jangankan memasang APK calon, baliho bakal calon saja masih banyak yang terpasang sementara masa kampanye sudah berjalan. Ini menurut kami kerja KPU dan Bawaslu belum jalan sepenuh­nya,” urai Firdaus lagi.

Kemudian pada bagian penye­lenggara, ia melihat pengadaan APK dinilai cukup riskan. Ter­ma­suk juga dengan akun media sosial saat ini yang sudah tidak terbendung. Selain itu, perihal kerja sama dengan media juga harus menjadi perhatian dengan melihat batasan media yang bisa diikutsertakan. Pada bagian ak­hir, KMSKP juga mem­pertanya­kan kegiatan debat publik yang memakan dana cukup banyak dan hingga saat ini konsep tersebut masih belum rampung dan belum diketahui publik.

Terkait sosialisasi Pilkada, Firdaus tidak menampik lesunya pilkada saat ini berpotensi me­nimbul­kan golput lebih besar disamping tren golput yang se­makin besar setiap pemilu.

Sejauh ini, katanya KPU su­dah melakukan apa yang menjadi petunjuk dalam PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye berupa pemasangan APK dan pembagian bahan kampanye. Namun, apakah yang dilakukan oleh KPU ini sudah mencapai subtansi yang diinginkan atau tidak perlu dievaluasi lagi.

“Sosialisasi saat ini masih bersifat formal dan belum mak­simal,” ucap Firdaus.

Tidak hanya soal APK, KM­SKP juga mengkritisi proses pilkada serentak dan proses peng­gunaan anggarannya.

“Selaku penyelenggara pil­kada yang ditunjuk pemerintah, tentunya ada hal yang perlu di­pertanggung­jawabkan oleh KPU maupun Bawaslu, soalnya ang­garan yang digunakan untuk pilkada itu ada yang bersumber dari APBD. Dan selaku masya­rakar Sumbar, kami patut men­ge­tahuinya,” jelasnya.

Sedangkan, anggota KMSKP Sumbar lainnya Arief mem­pertanyakan pengelolaan dana pilkada yang dilakukan KPU sejauh ini. Selain itu dia juga menyebutkan minimnya akses masyarakat untuk mengetahui pengelolaan anggaran pilkada tersebut.

“Untuk diketahui, kami sudah lakukan pencarian informasi peng­geloaan anggaran pilkada ke be­berapa pihak termasuk me­la­lui website KPU. Kenyataan yang kami dapat, informasi ter­kait pengelolaan dana pilkada itu sangat minim, malah cenderung terlihat pencitraan yang dilaku­kan KPU kabupaten kota,” tukasnya.

Menurutnya, sebagai bagian dari penyelenggara, semestinya terbuka dalam penggelolaan ang­garannya mengingat masyarakat juga ingin tahu sejauh mana dana yang digunakan KPU Sumbar hingga KPU kabupaten kota tepat penggunaannya atau tidak.

Hal kedua ditanyakan Arief adalah seputar pengelolaan dana logistik pilkada. Soalnya tidak ada informasi di website KPU yang memuat penjelasan penggunaan dana logistik pilkada dari APBD Sumbar yang nilainya mencapai miliaran juga menggunakan ang­garan APBD.

Selanjutnya dia juga meng­kritisi transparansi dana pada rekening kampanye calon, juga tidak bisa diakses di website KPU Sumbar. Satu-satunya informasi rekening paslon yang bisa diakses adalah KPU Pessel, sedangkan KPU lainnya termasuk Sumbar tidak bisa diakses.

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Sumbar Amnasmen meng­a­takan, lesunya pelaksaan pilkada tidak bisa dihindari adanya regu­lasi yang diatur dalam aturan KPU. Menurutnya, sebaiknya tidak hanya mengkritisi bagai­mana KPU bersosialisasi tapi juga turut menempatkan per­soalan regulasi yang seharusnya mendukung untuk peningkatan partisipasi pemilih.

“Untuk mensosialisasikan pilkada ini, kami sudah bertemu dengan gubernur dan meminta aparat di tingkat bawah seperti jorong ikut aktif men­sosialisasi­kan pilkada. Kemudian kami juga meminta aparat ini meng­gerak­kan masyarakat untuk meng­kritisi daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diumumkan,” ucapnya.

Untuk APK, Amnasmen me­nam­bahkan, dalam aturan kam­panye seharusnya sudah ada proses penambahan APK pasca pengundian nomor urut pada 25 Agustus lalu. Namun ada kon­sekuen­si yang muncul dengan aturan keuangan yang dike­luar­kan pemerintah pada UU No 44/2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pilkada.

Amnasmen juga men­ye­but­kan, semua kegiatan pengadaan yang dilakukan KPU memang telah disampaikan ke LPSE. Namun apabila ada informasi yang menyebutkan masih belum ada terpubliksikan di lembaga itu, silakan saja KMSKP Sumbar menanyakannya pada pihak ber­sangkutan.

Komisioner KPU Sumbar lainnya, Mufti Syarfie menam­bah­kan aturan kampanye pilkada saat ini memang beda dengan pilkada sebelumnya. Salah satu­nya soal kampanye calon yang saat ini visi misinya harus  sesuai dengan RPJM dan RPJP nasional.

“Dan paslon tidak boleh se­enak­nya buat programnya,” tukas Mufti. Adanya keharusan bagi paslon serupa itu, lanjut Mufti, maka memperjelas seperti apa konsep pemerintahan yang sesuai RPJM dan RPJP nasional ter­sebut, maka disepekatilah bentuk kampanye calon dengan cara dialog terbatas atau dialog ter­tutup. Menurutnya, cara kam­panye calon secara jor-joran berimplikasi kurang baik pada program yang akan dibuatnya.

“Fakta yang ada, sebanyak 213 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Ini berangkat dari pola kampanye jor-joran yang dilakukan kepala daerah itu saat kampanye pilkada sebelumnya,” jelas Mufti.

Terkait iklan kampanye pil­kada, Mufti mengatakan KPU memang melibatkan sejumlah media namun itu berlaku bagi pihak media yang sudah mela­kukan kerja sama dengan KPU, di antaranya media yang punya izin pendirian perusahaanya, punya SITU dan hal legal lainnya.

“Khusus publikasi iklan di media cetak, KPU berpijak pada pertimbangan dari jumlah oplah yang didistribusikannya. Artinya, anggaran publikasi yang di­guna­kan di media cetak bisa saja tidak sama besar antara satu media dengan media lainnya,” jelas Mufti.

Untuk acara debat kandidat, sebut Mufti, pengadaan tayangnya tidak dilelang KPU karena dana­nya sekitar 200 jutaan, dan jum­lah itu nantinya dibagi pada be­be­rapa stasiun televisi di Sumbar. (h/eni)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]