PN Padang Gelar Sidang di Tempat


Selasa, 15 September 2015 - 18:54:04 WIB

Usai melakukan sidang di tempat ini, kemudian majelis hakim menyudahi sidang dengan menundanya hingga hari Kamis (17/9) dengan agenda keterangan saksi .

Sebagaimana diketahui, kisruh kepengurusan AKBP dan STIE-KBP terkait yaya­san yang mengelolanya mun­­cul ke permukaan se­telah Lita Bakhtiar, me­ili Yayasan Lembaga Pem­ba­ngunan Na­sional (YLPN) meng­gugat Yayasan Lem­baga Pem­ba­ngunan Nasio­nal Sumatera Barat (YLPN-Sumbar), yang saat ini me­ngelola AKBP dan STIE-KBP berikut prog­ram Pasca Sarjana.

Lita sendiri adalah Ketua dan Sekretaris YLPN, me­rupakan badan hukum yang memperoleh izin penye­lenggaraan pendidikan dari otoritas pendidikan di ne­geri ini yang ditandai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982, dan  diperbarui dengan surat keputusan Di­rektorat Jenderal Pen­didi­kan Tinggi tahun  2000, terkait pelaksanaan pen­didikan program magister.

Kisruh di lembaga pen­didikan tinggi swasta ini, te­lah berlangsung sejak lama, saat Mukhtar Isa meninggal dunia. Didampingi kuasa hukum-nya Rimaison Syarif cs, pihak penggugat yakni Lita Bakhtiar, mewakili Yayasan Lembaga Pem­ba­ngunan Nasional (YLPN) menyebut, jika tahun 2002 lalu telah dikeluarkan pu­tusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bah­wa YLPN adalah pihak yang sah secara hukum untuk mengelola lembaga pen­didikan tersebut.

Sebagai informasi, Mukh­tar Isa (salah satu pen­diri yayasan yang sudah meninggal, dan sekarang dilanjutkan oleh kep­o­na­kannya yang tergabung da­lam Yayasan Lembaga Pem­bangunan Nasional Su­ma­tera Barat (YLPN-Sum­bar), dan saat ini mengelola AK­BP dan STIE-KBP berikut program Pasca Sarjana, red), adalah kongsi Bakhtiar Bu­yung (ayah kandung dari Lita Bakhtiar, mewakili Yayasan Lembaga Pembangunan Na­sional selaku penggugat, red) dalam hal pendirian dan pe­ngelolaan yayasan lem­baga pembangunan nasio­nal.

Tahun 2010, persoalan kepemilikan kembali men­cuat, ketika AKBP, STIE­KBP dan Program MM-KBP men­dapat hibah milia­ran rupiah dari Dirjen Dikti Kemendiknas, karena ba­ngu­nannya banyak yang ru­sak akibat gempa dasyat yang melanda Kota Padang, 2009.

Pihak yang menga­tasna­makan pemilik, melakukan upaya paksa dan menduduki kampus di Jalan Khatib Sulaiman. Tak hanya itu, pihak tergugat yang meru­pakan keponakan Mukhtar Isa, mengganti seluruh kunci ruang kelas dan meng­gem­bok lokasi kampus, dengan demikian pemilik yang sah secara hukum, dalam hal ini Yayasan Lembaga Pem­ba­ngu­nan Nasional, tak bisa berbuat banyak. Alhasil, bantuan miliaran rupiah itupun dikembalikan ke pemerintah. “Para pengurus YLPN, selaku pihak pe­ngelola yang lama, memilih jalan yang bermartabat, ke­luar kampus dan menempuh jalur hukum. Jika kami ber­si­keras, maka para ma­ha­siswa jua lah yang akan teraniaya,” tukuk Lita Bakh­tiar, pada wartawan usai sidang. (h/hel)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]