Padang Bebas Sampah Mulai 1 Oktober 2015


Selasa, 15 September 2015 - 18:56:05 WIB

Itu dilakukan  guna se­makin mempertegas penera­pan Peraturan Daerah (Per­da) Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sam­pah dengan ancaman pidana tiga bulan kurungan atau denda Rp 5 juta.

Tak hanya itu, dari peru­bahan ini pengawasan juga semakin ditingkatkan de­ngan telah memberikan Kendali Operasi (BKO) kepada 7 anggota Satpol PP Padang ke setiap kecamatan di Kota Padang.

Camat dan lurah juga bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah atau kebersihan di wilayah ma­sing-masing. Itu sesuai dengan instruksi walikota nomor 660/12.76/PK2L-BPDL/2015 yang dikeluar­kan 10 September.

Kepala Dinas Kebersi­han dan Pertamanan (DKP) Kota Padang Afrizal Khaidir di Padang, Selasa (15/9), mengatakan sejak Peme­rintah Kota Padang menge­luarkan dan menerapkan Perda pengelolaan sampah mulai 1 Januari 2015, hing­ga kini perda itu memang sudah berjalan dengan cu­kup baik pada 10 kawasan di Kota Padang.

Adapun 10 kawasan itu terpusat di jalan protokol, termasuk tiga objek wisata yakni Pantai Air Manis, Pantai Padang dan Pasia Jambak.

Namun, katanya, sejum­lah kalangan masyarakat menilai, penerapan aturan tersebut untuk kawasan ter­tentu dinilai tumpang tindih. Sehingga, berdasarkan ber­bagai pertimbangan dan evaluasi selama ini, aturan ini diterapkan pada seluruh kawasan di Kota Padang.

“Untuk tahap pertama penerapan sanksi mulai dari Januari hingga bulan ini memang pada 10 kawasan. Dan sudah ratusan orang ditertibkan. Dari semua jumlah lokasi itu, puluhan pembuang sampah sem­bara­ngan yang disanksi. Mereka umumnya adalah masya­rakat luar yang datang ke Kota Padang,” terangnya.

Tahap awal memang baru pada 10 titik kawasan bebas sampah, dan setelah itu di­tin­daklanjuti ke kecamatan dan kelurahan.

Diantaranya, dari ka­wasan Jalan Bagindo Azis Chan, Sudirman, Rasuna Said hingga ke Khatib Sulai­man. Lalu, dari kawasan Jalan S Parman, Juanda, Veteran, Damar dan Pemuda.

Lalu yang ke tiga, ka­wasan Jalan Ratulangi dan Belakang Olo, dan ke empat, Jalan A Yani. Lalu, ke lima Jalan Ujung Gurun, ke enam Jalan Raden Saleh, ke tujuh Pantai Padang, ke delapan Pantai Air Manis, kesem­bilan Pantai Pasir jambak dan terakhir di kawasan Jalan M Yamin.

Ditegaskannya, DKP ber­sama pihak kecamatan, semakin menempatkan per­sonelnya di sejumlah titik. Sebelumnya mereka mela­kukan sweeping, utamanya di jalan-jalan protokol di Kota Padang namun ke de­pan pada semua area di Kota Padang.

Lanjut dikatakannya, dalam mekanisme penga­wasannya, camat/lurah me­nunjuk petugas yang menga­wasi masyarakat yang mem­buang sampah sembarangan dan mengambil tindakan dengan meminta KTP/iden­titas yang bersangkutan u­n­tuk diproses secara hukum atau tipiring sesuai perda pengolaan sampah tersebut.

Untuk pelaksanaan tin­dakan hukum tersebut, ma­ka dikoordinasikan dengan anggota Satpol PP yang su­dah di BKO-kan ke kecama­tan. Lalu, akan mempra-proseskan masyarakat yang kedapatan membuang sam­pah tidak pada tempat, un­tuk dibawa berserta barang buktinya ke  Mako Satpol PP Padang untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Berdasarkan BAP terse­butlah pelanggar Perda ini dikirim ke pengadilan. Dan, pengadilan  yang akan memutuskan sanksinya, apa­kah berbentuk denda atau kurungan. Sebab, itu sudah hak pengadilan,” jelasnya.

Selain itu, aturan ini juga berlaku pada masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetap­kan. “Warga kota boleh mem­buang sampah di Tem­pat Pembuangan Sampah (TPS) seperti di kontainer dan bak sampah mulai jam 17.00 hingga 05.00 WIB. Di luar jam itu, jika kedapatan maka akan ditipiringkan,” tegasnya.

Tujuan dibuat jam ter­sebut untuk membuat mas­yarakat lebih tertib jam pembuanngan sampah sore hingga subuh. Sehingga, masyarakat tak membuang sampah sembaragan. Jika, ada yang membuang sampah di luar jam yang telah diten­tukan itu, maka itu sudah termasuk dalam pelang­garan perda,” tegasnya.

Dia menambahkan, un­tuk denda yang ditetapkan dalam perda tersebut hingga kini masih masuk dalam pene­rimaan negara non pa­jak dan bukan masuk ke kas daerah, sebab pelaksananya aparat negara vertikal. (h/ows)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]