439.956 Guru Honorer Bakal Jadi PNS


Selasa, 15 September 2015 - 19:18:57 WIB

“Guru honorer K2 yang jumlahnya 439.956 orang ini diverifikasi. Prinsipnya  dalam empat hingga enam tahun ke depan kami akan membuat road map yang  mengakomodir agar bisa diangkat menjadi ASN,” jelasnya saat bertemu dengan perwakilan guru honorer di kantor kementerian PANRB, Jakarta,  Selasa (15/9/2015).

Menurut Yuddy, seluruh guru honorer di  Indonesia tidak se­mua­nya bisa diangkat menjadi CPNS, hal ini karena keterbatasan jumlah anggaran. Menurutnya, Ke­men­terian PANRB tidak dapat  merekrut guru K2 tersebut secara otomatis jika tidak ada permintaan kebutuhan formasi guru dari Peme­rintah Daerah, Kabupaten atau Kota.

“Pemerintah daerah harus bersurat dengan kami terkait de­ngan kebutuhan pegawainya. Diha­rapkan awal 2016 bisa meng­akomodir guru honorer tersebut,” kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, untuk mengangkat 439.956 guru ho­norer  K2 menjadi guru PNS itu, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 34 triliun per  tahun untuk gajinya.

Sementara, jika pemerintah harus mengangkat seluruh guru honorer di Indonesia yang menu­rut data PGRI berjumlah 1,7  juta orang, maka pemerintah membu­tuhkan setidaknya Rp 900 triliun per  tahun untuk antisipasi biaya penggajian hingga uang pensiun per  bulannya.

“Jika mengangkat semua guru honorer anggaran yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk pensiun 8-10 tahun total biaya  yang harus dicadangkan angkanya mencapai Rp 900 tri­liun. Itu mencapai separuh pem­biayaan APBN yang digunakan untuk membiayai seluruh  Indo­nesia,” jelas Yuddy.

Menurut dia, data dari 439.956 guru  honorer K2 terse­but kese­mua­nya sudah terdaftar dalam data KemePANRB.  Se­hingga, jika ada nama guru hono­rer lain yang belum terdaftar, tidak  dapat diangkat oleh pihaknya.

Yuddy mengungkapkan, pro­ses  rekrutmen guru honorer K2 ini tidak dipungut biaya sama sekali.  Karenanya, bila ada guru honorer K2 yang dimintai sejumlah pungutan oleh oknum yang berada di bawah ke­men­teriannya, Yuddy mengatakan siap  mencopot ok­num tersebut.

Pertemuan antara PGRI de­ngan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berlanjut di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, akan melakukan rapat dengan Komisi II DPR untuk menindaklanjuti sepuluh tuntutan yang diajukan guru honorer.

Yuddy menjelaskan pihaknya tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR. Untuk itu, ia mengatakan setelah rapat tersebut, rumusan kebijakan mungkin akan bisa dikeluarkan.

Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo mengatakan pihaknya bertekad akan terus mengawal dan menunggu hasil rapat konsultasi antara Menpan RB dengan Komisi II DPR terkait sepuluh tuntutan yang diajukannya.

“Kalau hasil sesuai harapan, seperti yang kita minta. Tentu unjuk rasa ini tidak akan kami teruskan. Kalau tidak sesuai harapan, maka agenda seperti yang telah kami jadwalkan akan diteruskan,” ujar Sulistyo.

Sulistyo menjelaskan tun­tutan yang belum menemui titik temu seperti pengangkatan guru honorer. Menurutnya para guru honorer meminta diskresi de­ngan kebi­jakan khusus menunda pem­berla­kuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No 5 tahun 2014. Sementara Menpan RB masih mengacu kepada undang-undang tersebut. Hal itulah yang salah satunya nanti akan dikonsultasikan dan diba­has dengan Komisi II.

Sulistyo mengatakan, PGRI meminta pemerintah untuk mem­berikan kejelasan status atas nasib jutaan guru honorer di Indonesia.

“Kami harap ada perubahan undang-undang untuk meng­akomodir kejelasan status bagi para guru honorer tersebut,” ujar Sulistyo.

Layak Diangkat Jadi PNS

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumbar men­­du­kung tenaga guru hono­rer bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hal tadi disam­paikan anggota DPRD Sum­­bar, menanggapi masih ba­nyaknya guru honor yang me­miliki nasib belum jelas, meski telah mengabdi berta­hun-tahun.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar , Sitti Izzati Azis Senin (14/9) mengatakan, pengang­katan guru honor penting dan sangat perlu menjadi perha­tian. Dalam hal ini ia juga meni­lai, pengangkatan seharusnya bukan menjadi suatu hal yang berat dilakukan pemerintah.

Sebab,  katanya,   pada saat pembahasan APBN-P oleh DPR RI beberapa waktu lalu dise­but,  anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkat  seluruh te­naga guru honor nasional yang berjumlah sekitar 10 ribu orang, hanya sekitar Rp14 triliun.

”Jika APBN kita  saja di atas Rp2.000 triliun, rasanya tak ma­salah, dan sangat masuk akal menghabiskan Rp14 triliun untuk pengangkatan guru honor yang berjumlah sekitar 10 ribu orang. Ini mesti menjadi per­hatian serius dikarena­kan menyangkut dengan persoalan me­manusiakan manu­sia,” tutur  Sitti.

Saat kebijakan pengangkatan tak dilakukan , nasib guru honor akan terus terombang-ambing.  Sementara  pemerintah pro­vinsi juga tak punya kebi­jakan untuk melakukan pe­ngang­katan. Menurutnya, pe­ngor­banan guru honor selama bertahun-tahun pada dunia pe­n­didikan harus­nya memang  dibalaskan de­ngan pengangkatan sebagai PNS.

“ Bayangkan mereka rela hidup dengan gaji pas-pasan bertahun-tahun demi menunggu diangkat sebagai PNS.  Bahkan ada yang telah melakukan honor di daerah terpencil selama pulu­han tahun,” ujar Sitti.

Bukan hanya soal balas jasa,  tambahnya lagi, pengangkatan PNS juga perlu karena kenya­taannya banyak sekolah yang selama ini masih membutuhkan guru honorer.  Hal ini juga terjadi di Sumbar,  dimana ia menilaipemerataan guru masih belum terwujud.

“Terutama  untuk daerah-daerah pinggir kota. Banyak sekolah yang kekurangan guru di bidang mata pelajaran tertentu. Sehingga guru honorer menjadi solusi.  Mengingat kebutuhan ini, tak adil rasanya jika kemudian guru honorer dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan,” ulas anggota dewan dari Fraksi Golkar itu lagi.

Sitti  juga  mengaku kece­wa dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat yang  meng­hentikan sementara pengang­katan tenaga guru honor baik itu K I maupun K II.  Padahal, kata dia, sebelumnya telah diputuskan tenaga honorer diangkat secara bertahap.  Ia menilai kebijakan pengangkatan itu harusnya dilanjutkan.

Menurut dia pula, mora­to­rium atau penghentian pene­rimaan PNS harusnya tak ber­laku pukul rata. Ini  seharusnya boleh dila­kukan untuk PNS selain guru dan tenaga medis saja. Hal itu karena masih banyak sekolah yang keku­rangan guru dan daerah yang kekurangan tenaga medis.  “Kita akan me­nyuarakan ini ke peme­rintah pusat. terutama ke kader partai kita di DPR,”pungkas Siti.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V, Armiati menam­bah­kan, jika memang tak ada solusi dari pemerintah pusat untuk para guru honorer ini, DPRD akan mengajak Pemprov berembuk.

“Kita akan coba mencari ce­lah untuk membuat aturan hu­kum dan kebijakan yang  bisa meri­ngankan beban hidup guru honorer,” tandas Armiati. (h/mg-len/bbr/met)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]