Aktivitas Galian C Rusak Infrastruktur


Rabu, 16 September 2015 - 19:15:04 WIB

“Kesepakatan ninik ma­mak, Pemerintahan Nagari, bersama Muspika Kecamatan Sutera telah dikeluarkan beru­pa larangan pengambilan dan pengangkutan batu dan pasir dari Nagari Gan­tiang Mudiak Selatan Surantih ini, pada tahun lalu (2014). Namun kesepakatan ini kembali di­lang­gar oleh oknum-oknum yang mengeruk keuntungan pri­badi,” ujar Syaprintal.

Teguran kepada oknum-ok­num tersebut sudah disam­paikan oleh Pemerintah Na­gari setem­pat, namun tidak diindahkan. Wali Nagari GM­SS, Syaprintal bahkan menga­ku telah me­nyam­paikan per­soalan tersebut kepa­da Polsek Sutera, namun men­dapatkan tanggapan dingin. “Ke­giatan pengambilan dan pe­ngang­kutan batu dan pasir kini marak lagi, kami minta diban­tu untuk penyelesaian persoa­lan ini,” katanya.

Syaprintal melanjutkan, pe­ngeluaran batu dan pasir itu, un­tuk kepentingan proyek, je­las saja yang dikejar oleh ok­num tersebut sebuah keun­tu­ngan tanpa meng­hiraukan dam­pak terhadap ma­syarakat umum.

Fasilitas umum yang te­r­an­cam rusak, kata Syaprintal, tidak berfungsinya irigasi sawah Ta­ruko Kayu Aro, iri­gasi sawah Koto Kampuang Kayu Aro, irigasi sawah Se­miri Kampung Kayu Aro dan putusnya jalan lingkar PNPM Kampug Kayu Aro serta ter­an­cam putusnya jalan lintas Kayu Aro- Langgai.

Bahkan, jalan Nagari GM­SS yang dapat hotmik kasar dalam 10 tahun sekali itupun terancam rusak berat akibat truk-truk pengangkut batu dan pasir terse­but. “Kita dapat pembangunan sangat lama se­kali, namun kece­robohan sege­lintir oknum ma­syarakat, jalan tersebut dengan se­kejap saja akan rusak,” tu­kuk­nya.

Demikian dengan jem­batan terpanjang Kabupaten Pesisir Selatan itu, tahun ini baru dapat renovasi setelah sebagian besar lantai jembatan jebol. Namun, kini terancam rusak lagi akibat truk-truk pengangkut batu dan pasir itu.

Ketua pemuda siaga ben­cana Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih, Syahridul didampingi sekretarisnya Ujang K meminta pihak kepo­lisian untuk mem­fasilitasi pemberhentian aktivitas ga­lian c tersebut. “Kita harap Polsek memfasilitasi ini, kami khawatir terjadi gejolak di te­ngah-tengah masyarakat sehingga terganggunya kam­tib­mas di na­gari ini,” harap Syahridul.

Aktivitas galian C (tam­bang batu dan pasir) memang dibo­lehkan kalau memiliki izin resmi melalui prosedur perizinan yang berlaku. Na­mun, jika Galian C dilakukan tanpa izin maka dise­but kegia­tan ilegal, melanggar hukum.

Kasus di Nagari GMSS, per­tam­bangan galian C ter­masuk pertambangan batuan yang dika­tegorikan kepada pertambangan rakyat. Pertam­bangan rakyat ini diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pasal 67, harus me­mi­liki izin dari Bupati atau Camat yang diberi limpahan kewenangan.

Bagi yang melanggar itu se­mua, maka dapat dije­rat­ pidana dan denda berdasarkan Bab XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158, yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha penam­bangan tanpa IUP, IPR atau IUPK seba­gaimana di­mak­sud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana pen­jara paling lama 10 (sepu­luh) ta­hun dan denda paling ba­nyak Rp10.000.000.000,00 (se­puluh miliar rupiah). (h/col)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]