Kaji Ulang Relaksasi Aturan Larangan Miras


Rabu, 16 September 2015 - 19:40:41 WIB

“Kalau yang namanya barang haram tetap haram. Kalau tetap menjual barang haram hukumnya dosa. Itu tidak sesuai dengan kita di Minangkabau, jadi sikap kita menolak,” terangnya.

Dilanjutkannya, dengan dibe­rikan ruang untuk kembali bere­darnya minuman keras ini akan sangat bertentangan  dengan Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) yang telah dianut masyarakat Minangkabau. “Kita berharap tentu hal ini bisa dikaji kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Syamsul Bahri Khatib dihu­bu­ngi Haluan di Padang mengata­kan, aturan ini perlu dikaji kem­bali agar tidak menimbulkan kegoncangan di masyarakat. De­ngan aturan yang memberikan kelonggaran penjualan Miras terutama untuk objek wisata, hanya akan menghapus nilai dan tujuan awal pariwisata Sumbar.

“Tujuan wisata kita sebagai wisata religius. Kalau miras sudah dibebaskan penjualannya hanya akan menghapus nilai dari wisata Sumbar,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan ketua MUI Sumbar, Pelaksana harian (Plh) Gubernur Sumbar, Ali Asmar juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebi­jakan untuk memperluas kewe­nangan daerah-daerah di mana minuman keras bisa dijual.

“Sebaiknya dipelajari betul manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya untuk apa dilegalkan, walaupun ke­mung­kinan di tempat-tempat tertentu yang daerah pariwisata,” ungkap Ali Asmar yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Sum­bar di Padang.

Menurutnya, hampir setiap tahun ada korban akibat meng­konsumsi minuman beralkohol (minol) atau minuman oplosan. Otomatis dengan relaksasi pera­turan tersebut akan menimbulkan permasalahan di masyarakat.

“Merelaksasi peraturan pen­jualan miras, sama saja memfa­silitasi tindak kriminalitas di masyarakat. Kita menjaga betul agar aman, masyarakat Sumbar tidak membutuhkan mikol,” ungkapnya.

Dikatakan Sekda permintaan pengkajian ulang ini, bukan berar­ti pemerintah daerah (Pemda) tidak bersedia patuh dengan kebijakan pusat. Namun, yang namanya aturan, juga harus diper­hatikan daerahnya.

Ali Asmar juga pesimistis bila penjualan mikol akan dapat mem­perbaiki atau meningkatkan perekonomian. “Kenapa tidak dihalalkan juga jual babi di pasa­ran, kan juga akan bisa mening­katkan perekonomian. Standar kita agama saja, masih ada pe­luang cari lahan lain yang lebih halal,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan akan merelaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Pere­daran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Regu­lasi itu melarang penjualan miras dan minuman beralkohol di mini­market. Miras hanya boleh dijual di kawasan wisata masing-masing daerah.

Dalam beleid baru nanti, pemerintah daerah akan diberi wewenang untuk menetapkan daerah mana saja yang bisa men­jual bir dan minuman sejenisnya. Artinya, daerah yang bukan kawa­san wisata sekali pun tetap bisa memperdagangkan minol meski larangan penjualan di minimarket tetap diberlakukan.

Terkait dengan hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perda­gangan Sumbar, Mudrika me­ngaku belum menerima surat resmi tentang aturan ini. Sampai saat ini Disperindag masih me­nunggu aturan ini.

“Kita belum terima suratnya, kalau pun nanti telah keluar akan kita informasikan. Jadi, kita belum tahu ditempat mana saja Miras dan Mikol ini boleh di­jual,” paparnya kepada Ha­lu­an melalui sambungan telepon Rabu, (15/9) di Padang. (h/mg-isr)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 24 Februari 2020 - 07:02:28 WIB

    HIPMI Kota Padang Minta Penerapan Jam Malam Dikaji Ulang

    HIPMI Kota Padang Minta Penerapan Jam Malam Dikaji Ulang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Perda Jam Malam yang sebentar lagi bakal ketuk palu oleh DPRD Kota Padang dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Namun, hal itu perlu dikaji ulang kembali. .
  • Jumat, 14 Juni 2019 - 22:32:31 WIB

    Paling Rawan Macet, Pemko Padang Kaji Pelebaran Jalan Perintis Jati

    Paling Rawan Macet, Pemko Padang Kaji Pelebaran Jalan Perintis Jati PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pemko Padang sedang mempersiapkan perlebaran beberapa ruas jalan dibeberapa lokasi yang semakin padat dilalui kendaraan. Salah satunya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jati yang terus padat dan mace.
  • Jumat, 02 Februari 2018 - 09:44:26 WIB

    Wakil Rakyat Kaji Kasus Tanah Maboet

    Wakil Rakyat Kaji Kasus Tanah Maboet PADANG, HARIANHALUAN.COM – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Forum Nagari Tigo Sandiang di Aula Universitas Baitturahmah, Kamis (1/2). Kedatangan politisi Gerindra itu untuk menden.
  • Rabu, 21 Desember 2016 - 01:15:58 WIB

    Kaji Ulang Dampak Minang Mart

    PADANG, HALUAN — Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Prof Dr Elfindri SE MA mengingatkan, pemerintah daerah agar mengkaji dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan Minang Mart..
  • Kamis, 06 Oktober 2016 - 05:15:29 WIB
    SUNTIKAN RP800 MILIAR UNTUK BANK NAGARI

    Wagub: Sudah Melalui Kajian

    Wagub: Sudah Melalui Kajian PADANG, HALUAN — Fraksi Hanura DPRD Sumbar menilai rencana penambahan modal sebesar Rp800 miliar untuk Bank Nagari, merupakan nilai yang terlalu besar. Hanura me­minta penambahan modal itu dikaji ulang..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]