DPR Rencanakan Gaji Presiden Paling Tinggi


Kamis, 17 September 2015 - 19:51:05 WIB

‘’Saat ini Indonesia belum memiliki standar gaji yang diatur dalam UU. Akibatnya, pemberian gaji setiap pejabat negara dapat berbeda. Paling ironis, gaji Presiden sangat jauh di bawah gaji direksi dari sebuah BUMN,’’ kata dia di Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Padahal, menurut Taufik, BUMN itu pada dasarnya hanya bagian dari struktur usaha yang dimiliki oleh pemerintah. ‘’Jadi sangat tidak lazim jika direksi salah satu bagian usaha negara memiliki gaji lebih tinggi dari gaji kepala negara itu sendiri,’’ ujarnya.

Dengan kondisi yang ada saat ini, Taufik mengibaratkan, gaji seorang CEO lebih rendah dibanding gaji yang diterima oleh seorang supervisor di sebuah perusahaan. Dengan komposisi gaji semacam itu, kata dia, tentunya akan menurunkan kewibawaan dari presiden. ‘’Padahal Presiden yang memiliki legitimasi penuh dari rakyat.’’

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, format ulang standar gaji pejabat negara ini akan memungkinkan dipotongnya gaji direksi BUMN. Saat ini gaji BUMN diperkirakan sudah mencapai ratusan juta tiap bulan. Ditambah lagi, fasilitas yang didapatkan direksi BUMN membuat jabatan direksi BUMN sangat difavoritkan.

‘’Dengan adanya standarisasi gaji ini, diharapkan ada efisiensi dari kebijakan keuangan. Efisiensi ini bukan hanya dengan pemutusan hubungan kerja, melainkan dengan penyesuaian kemampuan bayar pemerintah,’’ katanya.

Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR

Terkait tunjangan anggota dewan, Wakil  Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan juga menegaskan kenaikan tunjangan anggota dewan masih dapat dibatalkan. Pembatalan tunjangan itu dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan membatalkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

“Sebetulnya mirip kenaikan tunjangan mobil dinas DPR, kalau tidak setuju dibatalkan saja,” kata Taufik di kompleks parlemen Senayan, Kamis (17/9).

Hanya saja menurut Taufik, kalau Presiden Jokowi tidak menyetujui kenaikan tunjangan itu, DPR tidak bisa apa-apa. Persoalannya, Surat Keputusan Menteri Keuangan sudah dikeluarkan. Hanya saja, jika Presiden membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR, dapat menciptakan presedan buruk.

Menurut Taufik, akan muncul ketidakpastian dalam keputusan politik. “Kalau dibatalkan akan menjadi ketidakpastian keputusan politik,” tegas dia. (h/rol)

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]